Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Thursday, October 24, 2013

PostHeaderIcon Kakanwil DJKN Jatim Buka Diklat Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN di BDK Malang



Penyelesaian Barang Milik Negara (BMN) rusak berat merupakan salah satu destination statement  Kementerian Keuangan yang sudah harus selesai pada tahun 2014. Seiring dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk mendorong percepatan penyelesaian BMN rusak berat, Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang menyelenggarakan Diklat Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN pada tanggal 23 s.d. 24 Oktober 2013 bertempat di kantor BDK Malang dan diikuti oleh sekitar 25  pegawai  yang berasal dari Pajak, Bea Cukai, dan DJKN. Dalam kesempatan tersebut yang bertindak sebagai tenaga pengajar/narasumber adalah Imanul Makki Nuyono, Kasi PKN III Kanwil DJKN Jatim dan Hendri Daniel Tobing, Kabid PKN Kanwil Jatim.
 Kakanwil DJKN Jatim, M. Djalalain membuka sekaligus menyampaikan paparan terkait current issue pengelolaan BMN. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa BPK memilik harapan besar terhadap peningkatan opini dan kualitas atas LKPP agar memperoleh predikat WTP. Penyebab belum diraihnya opini WTP tersebut salah satunya adalah penyajian laporan keuangan yang belum wajar karena ada beberapa syarat formal yang belum terpenuhi. Oleh karena, Kementerian Keuangan melalui DJKN menyelenggarakan Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang merupakan salah satu kegiatan yang sangat luar biasa karena sebelumnya sejak merdeka  bangsa Indonesia belum pernah mempunyai Daftar Kekayan Negara yang lengkap dan memadai  sehingga hal tersebut memperoleh penghargaan dari MURI. 
  Dalam pelaksanaannya, kegiatan IP tersebut terdapat banyak kendala antara lain sedikitnya SDM yang memahami pengelolaan BMN, dokumen yang tidak lengkap, lokasi aset yang sulit ditemukan, dukungan/kepedulian satker  kurang serta satker pendamping yang kurang menguasai permasalahan aset yang menjadi tanggungjawabnya. Terlebih untuk penertiban aset TNI yang kendalanya lebih banyak dan belum tune in dengan SIMAK BMN karena TNI menggunakan SIMAK tersendiri serta aset pada Kementerian PU yang sangat minim data pendukung/dokumen legalitasnya. “ Diklat penghapusan dan pemindahtanganan ini merupakan finishing terhadap upaya penertiban. Oleh karena itu semua BMN yang akan dihapuskan dan dilakukan pemindahtanganan harus terlebih dahulu  masuk dalam SIMAK BMN,” terang Kakanwil.
 Sementara terkait current issue di DJKN, Kakanwil menyampaikan beberapa yang saat ini menjadi perhatian utama antara lain pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN, sertifikasi BMN, penghapusan BMN rusak berat (Kemenkeu), BMN idle, dan Integrasi perencanaan BMN dengan perencanaan anggaran.  “ Hasil kerja keras penertiban BMN melalui IP harus diamankan dan dijaga keberlangsungannya agar pengelolaan kedepannya bisa lebih optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan PMK  244/ PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dimana  Pengelola Barang berwenang untuk melakukan  pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara,” ujarnya.
 BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RI cq K/L yang menguasai. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain penyiapan peraturan, penganggaran, penentuan kriteria umum, identifikasi dan pendataan melalui identifikasi target, penyusunan roadmap, permintaan data kepada K/L, dan pembuatan aplikasi SiManTap.  BPN telah mengelompokkan data hasil identifikasi berdasarkan tiga kriteria, yaitu memenuhi syarat (bukti kepemilikan lengkap, dikuasai, tidak sengketa), kurang memenuhi syarat (bukti kepemilikan tidak lengkap/tidak ada, dikuasai, tidak sengketa), dan tidak memenuhi syarat (bukti kepemilikan tidak ada/tidak lengkap, tidak dikuasai, sengketa). Untuk kategori BMN tanah yang memenuhi syarat, permohonan pensertifikatannya bisa langsung diproses, sedangkan untuk yang kurang memenuhi syarat BPN akan tetap membantu proses penyelesaiannya dengan syarat ada surat pernyataan dari satker bersangkutan. Selain itu, sebagai bentuk dukungan atas kegiatan ini, BPN akan menyiapkan loket khusus yang berbeda dari loket pengurusan sertifikat reguler.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga