Statistik Kunjungan
Jadwal Waktu Sholat Surabaya
Hubungi Kanwil X DJKN
Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com
ANTARA - Berita Terkini
Berita Ekonomi
Berita Teknologi Informasi
Friday, September 13, 2013
Rapat Koordinasi Tingkat Kanwil K/L Dalam Rangka Sertifikasi Tanah Negara Di Lingkungan Kanwil DJKN Jatim

Sebagai
tindak lanjut dari rapat koordinasi yang sebelumnya telah dengan Kanwil BPN
Propinsi Jatim pada tanggal 21 s.d. 23 Agustus bertempat di Kota Batu, Kanwil DJKN Jatim
melakukan rapat koordinasi dengan satker tingkat korwil dimana satker-satker
yang berada dalam koordinasinya masuk dalam daftar nominasi program sertifikasi
BMN di lingkungan Kanwil DJKN Jatim pada tahun 2014. Rapat yang diselenggarakan di Aula Lantai 4,
GKN Surabaya II diikuti sekitar 34 satker tingkat korwil dan semua Kepala KPKNL
di lingkungan Kanwil DJKN Jatim.
Kakanwil
DJKN Jatim, M. Djalalain dengan didampingi Kepala Bidang PKN, Guntur Riyanto
membuka acara tersebut. Diawal sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa
berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kanwil DJKN lainnya yang melaksanakan
program sertifikasi di tahun 2013 bahwa target yang dicapai dari hasil
pendataan jauh dari harapan. Hampir sebagian besar data yang diajukan satker
melalui Aplikasi Simantap bermasalah. Oleh karena di tahun 2013 Kanwil DJKN
Jatim belum memperoleh target sertifikasi, baru dalam tahap pendataan, maka
proses pendataan harus bisa dilaksanakan secara optimal. “ Agar program
sertifkasi di tahun 2014 bisa optimal sesuai dengan target yang telah ditetapakan,
maka tahap pendataan melalui upaya verifikasi dan validasi data yang dilakukan
bersama antara DJKN, Satker, dan BPN harus bisa optimal agar menghasilkan data
yang clear dan clean,” terang Kakanwil.
Menurut
Kakanwil, pelaksanaan rapat tersebut sangatlah penting sebagai proses awal untuk
pematangan data karena berdasarkan pengalaman ditempat lain proses sertifikasi
tidak optimal dikarenakan banyaknya permasalahan di pendataan awal. “ Sejak
merdeka kita belum ada program sertifikasi. Ini adalah upaya yang luar biasa
untuk mewujudkan tertib fisik, administrasi, dan hukum. Harapan kami Satker
Korwil yang hadir disini secara pro aktif dapat menyampaikan,
mengkoordinasikan, mengkomunikasikan hasil rapat ini ke masing-masing satker
dijajarannya serta mengawalnya agar data
memenuhi syarat untuk sertifikasi,” ujarnya.
Kanwil DJKN Jatim pada tahun
2014 memiliki target sekitar 600 bidang tanah yang harus disertifikatkan, yang
terdiri dari 400 bidang tanah milik K/L
dan 200 bidang berupa jalan milik Kementerian PU. Sebagai upaya percepatan akan
dibentuk tim dari unsur DJKN, BPN, dan Satker K/L dalam rangka Kegiatan Pra Sertifikasi dimana tim ini kedepannya akan melakukan
pertemuan-pertemuan yang bersifat intensif antara KPKNL dan Satker K/L untuk
bersama-sama membahas prioritas dan bidang tanah yang belum/telah
bersertifikat, serta pembiayaannya. “ Agar bidang-bidang tanah yang akan
dimasukkan ke dalam target sertifikasi telah lolos uji kualifikasi dari tim
sehingga dapat dipastikan proses sertifikasi dapat berjalan dengan baik dan
benar,” tegas M Djalalain.
Berdasarkan keterangan dari BPN, beberapa syarat yang
harus dipenuhi agar bidang tanah dapat diproses sertifikasinya harus memenuhi
unsur clear dan clean, yaitu ada
dokumen kepemilikannya, dikuasai, dan tidak dalam sengketa. Sedangkan, untuk
bidang tanah yang tidak ada dokumen kepemilikannya namun sepanjang dikuasai, tidak dalam
sengketa, dan dikuatkan dengan surat pernyataan dari satker bersangkutan, BPN
akan tetap membantu proses percepatannya. BPN Propinsi Jatim merespon positif
program sertifikasi BMN berupa tanah dengan penyediaan loket khusus diluar
loket reguler kepada
Satker K/L yang mengajukan sertifikasi tanah.
Dalam
kesempatan berikutnya, Guntur Riyanto yang bertindak sebagai moderator memandu
jalannya diskusi. Sebelum diskusi dimulai, Guntur menyampaikan bahwa satker
yang bidang tanahnya masuk dalam daftar nominasi sertifikasi tanah BMN memperoleh kesempatan emas karena
masih banyak satker lainnya yang belum mendapat kesempatan tersebut dan
berharap masuk daftar nominasi. “ Momen penting ini harus dimanfaatkan
seoptimal mungkin. Oleh karena itu satker korwil berkewajiban melakukan
monitoring, pengawalan, pengawasan agar akselerasi pematangan/persiapan data
dapat diselesaikan dengan optimal dan tepat waktu,” ujarnya.
Dalam
diskusi yang berlangsung cukup hangat tersebut, banyak masukan dan pertanyaan
yang sifatnya membangun. Mengakhiri acara tersebut, Kakanwil menutup acara
tersebut dengan harapan agar semua pihak dapat bersinergi dan bahu-membahu menyukseskan program sertifikasi
tersebut.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment