Rapat Koordinasi Tingkat Kanwil K/L Dalam Rangka Sertifikasi Tanah Negara Di Lingkungan Kanwil DJKN Jatim

Friday, September 13, 2013

Rapat Koordinasi Tingkat Kanwil K/L Dalam Rangka Sertifikasi Tanah Negara Di Lingkungan Kanwil DJKN Jatim

10:39

Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi yang sebelumnya telah dengan Kanwil BPN Propinsi Jatim pada tanggal 21 s.d. 23 Agustus bertempat di Kota Batu, Kanwil DJKN Jatim melakukan rapat koordinasi dengan satker tingkat korwil dimana satker-satker yang berada dalam koordinasinya masuk dalam daftar nominasi program sertifikasi BMN di lingkungan Kanwil DJKN Jatim pada tahun 2014. Rapat yang diselenggarakan di Aula Lantai 4, GKN Surabaya II diikuti sekitar 34 satker tingkat korwil dan semua Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jatim.

Kakanwil DJKN Jatim, M. Djalalain dengan didampingi Kepala Bidang PKN, Guntur Riyanto membuka acara tersebut. Diawal sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kanwil DJKN lainnya yang melaksanakan program sertifikasi di tahun 2013 bahwa target yang dicapai dari hasil pendataan jauh dari harapan. Hampir sebagian besar data yang diajukan satker melalui Aplikasi Simantap bermasalah. Oleh karena di tahun 2013 Kanwil DJKN Jatim belum memperoleh target sertifikasi, baru dalam tahap pendataan, maka proses pendataan harus bisa dilaksanakan secara optimal. “ Agar program sertifkasi di tahun 2014 bisa optimal sesuai dengan target yang telah ditetapakan, maka tahap pendataan melalui upaya verifikasi dan validasi data yang dilakukan bersama antara DJKN, Satker, dan BPN harus bisa optimal agar menghasilkan data yang clear dan clean,” terang Kakanwil.

Menurut Kakanwil, pelaksanaan rapat tersebut sangatlah penting sebagai proses awal untuk pematangan data karena berdasarkan pengalaman ditempat lain proses sertifikasi tidak optimal dikarenakan banyaknya permasalahan di pendataan awal. “ Sejak merdeka kita belum ada program sertifikasi. Ini adalah upaya yang luar biasa untuk mewujudkan tertib fisik, administrasi, dan hukum. Harapan kami Satker Korwil yang hadir disini secara pro aktif dapat menyampaikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan hasil rapat ini ke masing-masing satker dijajarannya serta mengawalnya agar data memenuhi syarat untuk sertifikasi,” ujarnya.

Kanwil DJKN Jatim pada tahun 2014 memiliki target sekitar 600 bidang tanah yang harus disertifikatkan, yang terdiri dari 400 bidang tanah milik K/L dan 200 bidang berupa jalan milik Kementerian PU. Sebagai upaya percepatan akan dibentuk tim dari unsur DJKN, BPN, dan Satker K/L dalam rangka Kegiatan Pra Sertifikasi dimana tim ini kedepannya akan melakukan pertemuan-pertemuan yang bersifat intensif antara KPKNL dan Satker K/L untuk bersama-sama membahas prioritas dan bidang tanah yang belum/telah bersertifikat, serta pembiayaannya. “ Agar bidang-bidang tanah yang akan dimasukkan ke dalam target sertifikasi telah lolos uji kualifikasi dari tim sehingga dapat dipastikan proses sertifikasi dapat berjalan dengan baik dan benar,” tegas M Djalalain.

Berdasarkan keterangan dari BPN, beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bidang tanah dapat diproses sertifikasinya harus memenuhi unsur clear dan clean, yaitu ada dokumen kepemilikannya, dikuasai, dan tidak dalam sengketa. Sedangkan, untuk bidang tanah yang tidak ada dokumen kepemilikannya namun sepanjang dikuasai, tidak dalam sengketa, dan dikuatkan dengan surat pernyataan dari satker bersangkutan, BPN akan tetap membantu proses percepatannya. BPN Propinsi Jatim merespon positif program sertifikasi BMN berupa tanah dengan penyediaan loket khusus diluar loket reguler kepada Satker K/L yang mengajukan sertifikasi tanah.

Dalam kesempatan berikutnya, Guntur Riyanto yang bertindak sebagai moderator memandu jalannya diskusi. Sebelum diskusi dimulai, Guntur menyampaikan bahwa satker yang bidang tanahnya masuk dalam daftar nominasi sertifikasi tanah BMN memperoleh kesempatan emas karena masih banyak satker lainnya yang belum mendapat kesempatan tersebut dan berharap masuk daftar nominasi. “ Momen penting ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Oleh karena itu satker korwil berkewajiban melakukan monitoring, pengawalan, pengawasan agar akselerasi pematangan/persiapan data dapat diselesaikan dengan optimal dan tepat waktu,” ujarnya.

Dalam diskusi yang berlangsung cukup hangat tersebut, banyak masukan dan pertanyaan yang sifatnya membangun. Mengakhiri acara tersebut, Kakanwil menutup acara tersebut dengan harapan agar semua pihak dapat bersinergi dan bahu-membahu menyukseskan program sertifikasi tersebut.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laman

Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi