Rapat Koordinasi Identifikasi Dan Pendataan Dalam Rangka Sertifikasi Tanah Negara Di Lingkungan Kanwil DJKN Jatim

Tuesday, August 27, 2013

Rapat Koordinasi Identifikasi Dan Pendataan Dalam Rangka Sertifikasi Tanah Negara Di Lingkungan Kanwil DJKN Jatim

08:50

Untuk menyongsong kegiatan sertifikasi tanah yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 mendatang, Kanwil DJKN Jawa Timur menyelenggarakan rapat koordinasi “ Identifikasi dan Pendataan Dalam Rangka Sertifikasi Tanah Negara ” bertempat di Kota Batu, Jawa Timur. Rapat yang berlangsung selama 3 (tiga) hari tersebut, dimulai pada tanggal 21 Agustus s.d. 23 Agustus 2013 dan dibuka secara langsung oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, M. Djalalain serta diikuti oleh seluruh Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur, Kakanwil BPN Propinsi Jawa Timur, dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Timur.

Mengingat pelaksanaan rapat masih dalam suasana lebaran, diawal sambutannya, M. Djalalain atas nama Keluarga Besar Kanwil DJKN Jawa Timur menyampaikan selamat Hari Raya Idhul Fitri, Minal Aidzin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya beliau memperkenalkan satu persatu pejabat eselon III di jajaran Kanwil DJKN Jatim. “ Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran para Kepala Kantor Pertanahan yang telah menyempatkan diri untuk hadir disini meskipun dalam waktu yang sempit dan banyak tugas-tugas yang penting yang ditinggalkan,” ujar Kakanwil DJKN Jatim, M. Djalalain.

Sertifikasi BMN berupa tanah merupakan amanat dari UU No 1 Tahun 2004, PP Nomor 6 Tahun 2006, dan PMK 96 tahun 2007, dimana kegiatan ini merupakan salah satu tahapan dalam tugas penertiban BMN. Tahapan penertiban BMN sebelumnya, yaitu kegiatan Inventarisasi dan Penilaian telah selesai dilaksanakan dimana dalam pelaksanaannya belum terpenuhinya azas 3T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik, dan Tertib Hukum) yaitu masalah dokumen kepemilikan, penguasaan aset, dan sulit dalam pengidentifikasian. Pelaksanaan Identifikasi dan Pendataan Dalam Rangka Sertifikasi Tanah Negara berlatar belakang bahwa semua BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian/Lembaga yang menguasai dan syarat terlaksananya sertifikasi antara lain dokumen lengkap, tidak dalam sengketa, dikuasai, dan aset tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN dan SIMANTAP.

Dalam kesempatan tersebut Kakanwil menekankan untuk dilakukan pematangan data seakurat mungkin guna memastikan agar kedepannya tidak ada target yang tidak dapat dilaksanakan sertifikasi mengingat sebagian besar data masih banyak yang bermasalah. “ Biaya dalam pensertifikatan ini given dari pusat, oleh karena itu harus pandai-pandai mengatur agar hasilnya semaksimal mungkin sesuai dengan arahan dari Kantor Pusat. Selain itu, perlu diingat bahwa syarat penting agar tugas ini berhasil adalah koordinasi dan sinergi yang baik antara DJKN, BPN, dan Satker,” terang M. Djalalain.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi selama ini antara lain yaitu tidak akuratnya data, tidak sesuainya biaya yang tersedia dengan realisasi, terkait alokasi anggaran, pengelolaan alokasi anggaran/DIPA diserahkan kepada BPN, sedangkan target kegiatan sertifikasi menjadi beban DJKN sehingga perlu adanya sinergi positif antara DJKN dengan BPN, dan satker belum mengupdate seluruh data tanah ke Aplikasi SIMANTAP. Selain itu, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan sertifikasi adalah masalah perumusan target pensertifikatan agar tidak bias, sinergi / koordinasi antara DJKN, BPN , dan satker K/L, pendataan aset yang free and clear, menghindari permasalahan yang berpotensi menjadi temuan BPK, perencanaan biaya secara tepat, dan kejelasan tugas dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat (DJKN, BPN, K/L).

Kanwil DJKN Jawa Timur pada tahun 2014 memiliki target sekitar 600 bidang tanah yang harus disertifikatkan, yang terdiri dari 400 bidang tanah milik K/L dan 200 bidang berupa jalan milik Kementerian PU. Sebagai upaya percepatan akan dibentuk tim dari unsur DJKN, BPN, dan Satker K/L dalam rangka Kegiatan Pra Sertifikasi dimana tim ini kedepannya akan melakukan pertemuan-pertemuan yang bersifat intensif antara KPKNL dan Satker K/L untuk bersama-sama membahas prioritas dan bidang tanah yang belum/telah bersertifikat, serta pembiayaannya. “ Agar bidang-bidang tanah yang akan dimasukkan ke dalam target sertifikasi telah lolos uji kualifikasi dari tim sehingga dapat dipastikan proses sertifikasi dapat berjalan dengan baik dan benar,” tegas M Djalalain.

Rapat tersebut juga diwarnai dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator, Kepala Bidang PKN Kanwil DJKN Jatim, Guntur Riyanto. Dalam mengawali diskusi tersebut, Guntur menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan langkah awal dan kedepannya akan lebih mengintensifkan koordinasi dan sinergi agar kegiatan pensertifikatan tanah dapat tercapai sesuai dengan tujuan/goal yang telah ditetapkan.

Sementara sebagai bentuk dukungan positif, pihak BPN akan menyediakan loket khusus kepada Satker K/L yg mengajukan sertifikasi tanah dan Kanwil BPN Jatim juga akan memfasilitasi sosialisasi tentang sertifikasi tanah pada K/L

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laman

Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi