Sinergi dan Koordinasi Lancar, Sertifikasi Tanah BMN Optimal

Thursday, July 11, 2013

Sinergi dan Koordinasi Lancar, Sertifikasi Tanah BMN Optimal

11:35

Pemerintah RI telah menargetkan melalui destination statement bahwa sertifkasi tanah BMN harus mencapai 20% di tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari upaya penertiban dan pengamanan BMN yang tidak hanya melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian, namun lebih jauh daripada itu yaitu untuk melakukan pengamanan dan penertiban dari segi hukum dan administrasi. Berawal dari hal tersebut, meskipun dalam suasana ibadah Puasa Ramadhan, tidak mengurangi semangat Kanwil DJKN Jatim untuk melakukan rapat koordinasi dengan Kanwil BPN Propinsi Jatim yang diselenggarakan pada hari Selasa (09/07/2013) bertempat di ruang rapat lantai 8 terkait persiapan sertififikasi BMN.

Kakanwil DJKN Jatim, M. Djalalain memimpin langsung rapat koordinasi yang dihadiri oleh para kepala Bidang Kanwil DJKN Jatim, perwakilan BPN Propinsi Jatim, perwakilan Kantor Pertanahan Surabaya I dan Surabaya II. Diawal sambutannya, Kakanwil menegaskan bahwa pelaksanaan rapat tersebut bertujuan untuk membangun sinergi agar kedepan Kanwil DJKN Jatim dan BPN Propinsi Jatim dapat bekerja sama dengan baik. “ Saya berharap Kanwil DJKN Jatim dan BPN Propinsi Jatim mulai saat ini dapat bekerjasama dan bersinergi agar proses sertifikasi tanah BMN dapat berjalan optimal dan semua kendala-kendala dan hambatan tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Menurut Kakanwil, proses sertifikasi tanah BMN di beberapa tempat lainnya tidak dapat dilaksanakan meskipun sudah dilakukan persiapan dengan matang. Beberapa kendala yang menyebabkan hal tersebut adalah adanya tanah BMN yang sedang dalam proses sertifikat, sudah terbit sertifikat, dan hambatan teknis seperti persyaratan yang belum terpenuhi. “ Semua permasalahan ini harus dipetakan dan harus menjadi bahan fokus kedepan,” ujar Kakanwil.

Dengan adanya sertifikasi tanah BMN diharapkan kualitas penertiban menjadi lebih baik. Semula sertifikat atas nama masing-masing satker, dengan adanya proses sertifikasi ini akan diganti menjadi atas nama “ Pemerintah RI cq. Kementerian/Lembaga bersangkutan”. Untuk tahun 2013, Kanwil DJKN Jatim tidak memperoleh target sertifikasi tanah BMN. Oleh karena itu untuk rencana tahun 2014 perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait anggaran dan teknis pelaksanaannya. Melalui aplikasi SIMANTAP diharapkan proses identifikasi dan pendataan dapat berjalan optimal. “ Rapat bersama BPN ini sebagai start untuk perbaikan langkah kedepan,” cetusnya.

Sementara ditempat yang sama, perwakilan dari Kanwil BPN Propinsi Jatim, Djarot menyampaikan apresiasi atas langkah bersama ini. Menurutnya, dalam program sertifikasi tidak bisa lepas dengan payung hukum yang terkait dengan tanah dan BMN. Untuk tanah, di Indonesia tunduk dengan UU No 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria sedangkan untuk BMN mengacu pada UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN. Dengan adanya PP 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban BMN, perlu segera dibentuk tim tidak hanya pada proses Inventarisasi dan Penilaian, tetapi juga pada tahap sertifikasi tanah BMN. Djarot menambahkan bahwa dalam sertifikasi tanah BMN perlu action plan antara lain membuat daftar tanah-tanah yang belum bersertifikat (clear dan free), daftar tanah-tanah yang belum bersertifikat dan bermasalah, menyusun anggaran (RAB). “ Seiring dengan adanya peraturan bersama antara Kepala BPN RI dan Menteri Keuangan tentang pensertifikatan BMN berupa tanah dan sejalan dengan semangat dan standard pelayanan, BPN bertekad akan memberikan pelayan yang mudah, cepat, dan terjangkau,” terang Djarot.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak BPN, dalam proses sertifikasi ada beberapa tahap antara lain pengajuan berkas permohonan (administrasi), pengukuran (untuk tanah yang belum pernah diukur/ in origin), tahap pemeriksaan oleh tim pemeriksa, dan penerbitan sertifikat. Kewenangan penerbitan sertifikat yang merupakan keputusan TUN saat ini sudah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Dalam sertifikat tersebut harus dipenuhi syarat land titlenya (jenis hak) dan land usenya (penggunaannya). “ Saya berharap dengan persiapan dan data pendukung yang bagus dalam proses sertifikasi tidak akan muncul kendala-kendala yang berarti. Rapat ini merupakan awal yang baik untuk bersinergi, sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas negara yang besar,” pungkas Djarot.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laman

Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi