Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Monday, June 3, 2013

PostHeaderIcon Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Tertib Pemanfaatan BMN Pada Jajaran Kodam V/Brawijaya

 Penataan/penertiban pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan spirit PMK No. 23/PMK.06/2010  di jajaran Kodam V/Brawijaya perlu segera diselesaikan. Oleh karena itu perlu upaya percepatan dalam penyelesaiannya, dan terhadap masalah-,masalah pemanfaatan BMN yang skalanya besar dan bersifat khusus perlu dibuat langkah-langkah khusus dan program penanganan tersendiri, demikian arahan yang disampaikan Kakanwil DJKN Jatim dalam acara rapat  yang bertemakan                   Pembinaan dan Peningkatan Tertib Pemanfaatan BMN pada Jajaran TNI AD/Komando Daerah Militer V Brawijaya Dalam Rangka Transparansi Penerimaan Negara Bukan Pajak” yang berlangsung di ruang rapat lantai 8, Kanwil DJKN Jatim.
 Acara yang dilaksanakan pada hari Selasa (28/05/2013) dihadiri oleh Kepala Staf Kodam V/Brawijaya Brigjen TNI A.S. Kebaren yang didampingi oleh para pejabat utama, dan komandan Korem di Jajaran Kodam V/Brawiajaya. Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, yang rencananya akan hadir langsung dalam rapat tersebut karena ada kepentingan yang sangat mendesak, tidak bisa hadir dan  mewakilkannya kepada Kasdam. 
 Mengawali rapat tersebut, Kakanwil DJKN Jatim, Lalu Hendry Yujana menyampaikan bahwa DJKN adalah salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan yang mempunyai peran yang strategis terhadap K/L, termasuk didalamnya adalah TNI dan Polri, salah satunya yaitu sebagai representasi dari Menteri Keuangan dalam pengelolaan Kekayaan Negara, baik dalam ruang lingkup Kekayaan Negara Tidak Dipisahkan (BMN pada K/L atau TNI/Polri), Kekayan Negara Dipisahkan (aset BUMN), Kekayaan Negara Lain-Lain (Asets KKKS, Eks BDL/BBKO, PT. PPA, ABMAC, Barang Rampasan, Gratifikasi, Sitaan Bea Cukai, Barang Muatan Kapal Tenggelam). Selain itu juga sesuai dengan RPJM, DJKN memiliki peran untuk memastikan bahwa LKPP harus WTP pada tahun 2014. Agar target WTP atas LKPP tahun 2014 dapat terwujud, maka semua pemanfaatan di semua lingkungan TNI harus segera diselesaikan penataannya/penertibannya agar mempunyai legal standing yang jelas. Disamping itu semua permasalahan-permasalahan aset seperti cross ownership dan  ruislag harus segera dituntaskan,” terang Kakanwil.
 Pemerintah telah melakukan upaya penertiban terhadap pemanfaatan BMN di lingkungan TNI sebagai tindak lanjut dari pengambilalihan bisnis TNI, hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya aturan khusus, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No 23/PMK.06/2010 yang terakhir diperpanjang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2012 tanggal 17 Juli 2012 dimana sesuai dengan peraturan tersebut penertiban pemanfaatan BMN di lingkungan TNI harus sudah selesai pada 31 Agustus 2013. Sejak diterbitkannya PMK 23/PMK.06/2010, eksekusi dan penyelesaian atas penataan pemanfaatan BMN di lingkungan TNI yang telah terjadi sebelum tanggal 28 Januari sangat minim. Tentunya hal tersebut terjadi karena adanya hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam melakukan penataan pemanfaatan BMN di TNI, salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan adanya pemahaman yang berbeda-beda atas aturan pemafaatan BMN di lingkungan TNI. “ Saya memandang penting pertemuan ini sebagai upaya untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan menyamakan pemahaman dan persepsi atas peraturan pemanfaatan guna mempercepat upaya penyelesaiannya,” ujar Kakanwil.
 Berdasarkan kewenangan Pengelolan Barang dalam kerangka pengelolaan BMN, ditegaskan bahwa setiap penggunaan BMN sesuai dengan tugas dan fungsi K/L dan TNI/Polri harus sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai kewenangannya. Sedangkan terhadap pemanfaatan BMN (sewa, pinjam pakai, KSP, BSG/BGS), pemindahtanganan,dan penghapusan BMN harus dengan persetujuan dari Pengelola Barang. Dalam pengelolaan BMN sesuai dengan spirit PMK No. 23/PMK.06/2010 di lingkungan TNI terdapat eskalasi kewenangan yang berbeda dengan DJKN.  Terlebih lagi pengelolaan BMN dengan spirit PMK  96/PMK.06/2007 dan PMK 33/PMK.06/2012 dinilai sangat lambat dan mandeg di jalan karena garis komando yang panjang. “ Untuk mempercepat penyelesaian hal ini, perlu dilakukan peninjauan kembali atas eskalasi kewenangan di lingkungan TNI agar selaras dengan eskalasi kewenangan di DJKN,” terangnya.
 Disela-sela acara pembinaan tersebut, Kakanwil juga menyerahkan SK Menteri Keuangan terkait ABMA/C yang telah dimantapkan statusnya sebagai BMN pada TNI AD/Kodam V Brawijaya langsung kepada Kasdam V Brawijaya. Sementara di tempat yang sama, dalam sambutannya, Kasdam menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan yang dipandang sangat penting sebagai upaya dalam percepatan penyelesaian permasalahan pengelolaan BMN di lingkungan Kodam V/Brawijaya. Beliau menyatakan bahwa setelah mengikuti pemaparan dari Kakanwil, beliau baru paham dan mengerti tentang pengelolaan BMN. “ Acara ini telah menambah pengetahuan, wawasan, dan memperdalam pemahaman kami semua tentang pengelolaan BMN. Dan kedepan, kami akan terus berkoordinasi, meminta petunjuk dan arahan dari Kanwil DJKN  Jatim,” terangnya. 

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga