Pemda Di Jawa Timur Butuh Bantuan Dan Peran Nyata DJKN Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

Sunday, May 5, 2013

Pemda Di Jawa Timur Butuh Bantuan Dan Peran Nyata DJKN Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

23:07

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pemerintah telah menargetkan bahwa semua semua laporan keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) WTP 100% pada tahun 2014, sedangkan untuk Pemda (Pemprov/Pemkab/Pemkot) , dari total 524 di seluruh Indonesia, sejumlah 60% laporan keuangannya harus WTP pada tahun 2014. Berdasarkan audit dari BPK RI, sebagian besar permasalahan yang dihadapi K/L dan Pemda adalah adanya permasalahan di bidang aset. Beberapa temuan terbesar BPK di bidang aset adalah aset tetap tidak diyakini kewajarannya (belum direvaluasi) dan banyak yang tidak didukung bukti kepemilikan, persediaan yang belum/tidak dilaporkan sesuai peraturan yang berlaku, Inventarisasi dan Penilaian (IP) belum clear dan tidak menyeluruh, penyelesaian atas aset dari Dana Dekonsentarsi/Tugas Pembantuan yang belum clear, pengelolaan hibah yang belum sesuai dengan mekanisme APBN/APBD, pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan, masih belum sinkronnya Laporan Arus Uang (Belanja Modal) dengan Laporan Arus Barang, masih banyaknya aset idle, masalah Aset Bekas Asing/Cina (ABMA/C), sistem akuntansi dan pengendalian atas aset belum memadai, dan belum ditindaklanjutinya temuan-temuan BPK.

Terhadap berbagai kendala tersebut, aparat pemeriksa di Jawa Timur seperti BPKP Perwakilan Jatim, BPK RI Perwakilan Jatim, Polda Jatim, dan Kejaksaan Tinggi Jatim menyarankan dan merekomendasikan dalam rangka penyelesaian masalah aset agar dikoordinasikan dengan DJKN. Tentunya, seiring dengan telah meningkatnya peran DJKN yang tidak hanya sebatas sebagai aset administratur, namun lebih dari itu, yaitu sebagai aset manajer di negeri ini harus mampu menajamkan eksistensi dan perannya dalam membantu K/L dan Pemda untuk meningkatkan kualitas pengelolaan asetnya, baik dalam kerangka untuk mewujudkan WTP maupun penguatan APBN/APBD.

Menyadari begitu tingginya ekspektasi Pemda terhadap peran DJKN, Kanwil DJKN Jawa Timur terus melakukan koordinasi, komunikasi, dan pembinaan terhadap K/L dan Pemda di Jawa Timur. Di Jawa Timur, dari total 38 pemda (pemprov, pemkab, dan pemkot), pada tahun 2010 yang baru memperoleh WTP sebanyak 5 pemda. Setelah Kanwil DJKN Jatim masuk ke pemda-pemda di Jawa Timur, pada tahun 2011 yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 11 pemda. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingya peran DJKN dalam membantu pemda untuk mengelola aset menjadi lebih baik dan berkualitas.

Sebagai upaya nyata untuk membantu pemda, Senin (29/04/2013), Kanwil DJKN Jawa Timur melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Pemkab Gresik terkait pengelolaan aset daerah dan perusahaan daerah dalam kerangka penguatan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan pemda serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Pengarahan yang diselenggarakan di ruang rapat Graita Ekapraja Kantor Pemkab Greisk tersebut, disampaikan secara langsung oleh Kakanwil DJKN Jatim, Lalu Hendry Yujana dan dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Gresik, serta seluruh pejabat utama dan para Kepala SKPD di Pemkab Gresik. “ Pertemuan ini sangtlah penting sehingga Pak Bupati dan Wakil Bupati perlu hadir disini secara langsung. Tujuan saya disini tidak hanya mengejar tercapainya opini WTP dari BPK RI. Tetapi lebih jauh dari itu adalah untuk mewujudkan pengelolaan aset yang lebih berkualitas dan tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK RI, yaitu pemeriksaan keuangan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, dan yang terakhir adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu (special audit/invstigative audit) yang menghasilkan fakta yuridis,” terang Kakanwil DJKN Jatim, Lalu Hendry Yujana

Dalam kesempatan tersebut Kakanwil menyampaikan bahwa sesuai dengan PUSAP (PP 71/2010) kedepan semua Laporan Keuangan (LKPP dan LK-Pemda) digabung menjadi satu, yaitu laporan keuangan Indonesia. Beliau menambahkan bahwa saat ini peran DJKN telah bergeser dari semula kuat pada penatausahaan (aset administratus) bergeser menjadi aset manajer. “ Pemda Gresik harus mempunyai dan mempersipakan SDM yang berkualitas dalam rangka penerapan sistem akuntasi aset berbasis akrual, penerapan depresiasi aset tetap, dan upaya mendorong utilisasi aset daerah. Jika Pemkab Gresik memerlukan bantuan, Kanwil DJKN Jatim siap membantu,”ujarnya.

“ Rata-rata total BMD di neraca pemda berkisar 80% sampai dengan 98% dari total asetnya. Sedikit masalah pada BMD akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan hal ini telah menjadi temuan terbesar BPK RI. Oleh karena itu diperlukan komitmen kuat, upaya serius dan sungguh-sungguh dalam menangani BMD,” pesan Lalu.

Sementara itu ditempat yang sama, Bupati Gresik menyambut baik dan positif kehadiran Kakanwil DJKN Jatim. “ kehadiran Kakanwil disini saya ibaratkan “ tumbu oleh tutup “ karena memang saat ini di Kabupaten Gresik terdapat berbagai permasalahan aset yang memerlukan penanganan langsung dari ahlinya. Kedepan kamipun berencana akan mengembangkan Bandara di Pulau Bawean. Saya harapkan DJKN agar dapat membantu dalam pengembangan bandara tersebut,”ujarnya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laman

Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi