Percepat Penyelesaian Bandara, Gurbenur Jatim Lakukan Rapat Luar Biasa Dengan Kakanwil DJKN Jawa Timur

Wednesday, April 3, 2013

Percepat Penyelesaian Bandara, Gurbenur Jatim Lakukan Rapat Luar Biasa Dengan Kakanwil DJKN Jawa Timur

16:39

Permasalahan pengembangan Bandara Abdurahman Saleh di Malang yang selama ini telah dibahas dan dirapatkan oleh Pemprov Jatim dengan beberapa pihak terkait belum menemukan jalan penyelesaian. Namun demikian dalam rangka untuk pelayanan publik, bandara tersebut masih beroperasi dibawah kendali TNI AU. Permasalahan tersebut telah mendorong Gurbernur Jatim, Soekarwo untuk mengundang Kakanwil DJKN Jatim, Lalu Hendry Yujana untuk melakukan rapat luar biasa pada hari Selasa (02/04/2013) bertempat di Gedung Grahadi Surabaya.

Dalam pertemuan tersebut, Pak De Karwo menyampaikan bahwa Pemprov Jatim telah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dalam penyusunan Perda terkait pengembangan Bandara Abdurahman Saleh Malang. Menurutnya, inisiatif awal pembangunan bandara tersebut adalah sebagai langkah untuk mengatasi kemacetan jalur Surabaya Malang yang terkena dampak luapan lumpur lapindo sehingga dapat menggangu jalur transportasi, perekonomian, dan pembangunan. Lebih lanjut lagi, Soekarwo menekankan bahwa pembangunan tersebut untuk mendorong perekonomian di Jawa Timur. “ pengembangan bandara ini bukan untuk tujuan komersial melainkan untuk publik service. Semua pungutan disini hanya untuk cost recovery,” terang pak De Karwo.

Jika dilihat dari kacamata Pengelola Barang, penggunaan lahan TNI AU untuk kepentingan bandara tersebut apapun bentuknya nanti harus dengan persetujuan Menteri keuangan. Dan sampai saat ini bandara telah beroperasi, ijin tersebut belum juga dikantongi. Oleh karena itu, Gurbenur Jatim meminta Kakanwil DJKN Jatim agar membantu mempercepat penyelesaian masalah tersebut sampai dengan dikeluarkannya ijin Menteri Keuangan.

Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil menegaskan bahwa pada prinsipnya Kanwil DJKN Jawa Timur mendukung penuh penyelesaian bandara tersebut untuk mendukung terpenuhinya pelayanan publik dan guna memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. “ Semua penggunaan BMN untuk bandara ini harus dengan persetujuan Menteri keuangan. Mengenai bentuk pola pemanfaatan dan etintas yang mengelola akan ditentukan secepatnya. Sedangkan mengenai retribusi yang telah terjadi dan yang akan datang perlu dibicarakan dengan Direktorat PNBP, Ditjen Perbendaharaan,” terang Kakanwil.

Kakanwil juga menambahkan bahwa pola penyelesaian Bandara Abdurahman Saleh tersebut dapat digunakan untuk pengembangan bandara lainnya di Jawa Timur yang akan menggunakan tanah BMN. Oleh karena itu perlu kerja keras dan sinergi yang baik di antara semua pihak terkait dan perlu memaksimalkan kinerja tim kecil percepatan penyelesaian yang telah dibentuk sebelumnya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laman

Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi