DPRD Kabupaten Madiun Berkonsultasi Masalah Aset Daerah Ke Kanwil X DJKN Surabaya

Friday, March 15, 2013

DPRD Kabupaten Madiun Berkonsultasi Masalah Aset Daerah Ke Kanwil X DJKN Surabaya

16:29

Selasa (05/03/2013) bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Madiun, Kakanwil X DJKN Surabaya, Lalu Hendry Yujana memberikan pengarahan kepada DPRD Kabupaten Madiun. Pengarahan tersebut diberikan atas permintaan dari DPRD Kabupten Madiun kepada Kanwil X DJKN Surabaya untuk memberikan konsultasi dan pengarahan terkait dengan pengelolaan asset daerah dan permasalahannya.

Acara tersebut dikemas bersamaan dengan beberapa agenda Kakanwil lainnya pada saat melakukan kunjungan kerja di KPKNL Madiun. Pengarahan sekaligus konsultasi dilangsungkan di ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Madiun. Sebelum acara dimulai, Kakanwil dengan didampingi Kepala Bagian Umum dan beberapa pejabat lainnya beramah - tamah sejenak dengan Ketua DPRD Kabupaten Madiun dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Kakanwil menegaskan bahwa pengetahuan dan wawasan tentang Aset/Barang Milik Daerah (BMD), termasuk pengelolaan dan segala permasalahannya wajib diketahui dan dikuasai oleh legislatif. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya dalam menyusun aturan/perda yang terkait dengan aset daerah benar-benar bisa menghasilkan peraturan yang berkualitas, tidak ambiguity, dan missconduct dengan aturan lainnya. Selain itu juga perlu dibangun sinergi yang harmonis dengan pihak eksekutif untuk mendorong optimalisasi dalam pengelolaan dan pengamanan aset daerah.

Saat ini dan kedepan, orientasi pengelolaan aset telah bergeser dari yang semula kuat di penatausahaan (asset administrator) sekarang bergeser menjadi bagaimana mengelola aset untuk penguatan APBN/APBD (asset manajer). Hal ini dapat dilakukan melalui efesiensi anggaran, efektivitas anggaran, dan perluasan sumber pemacu penerimaan.

Oleh karena itu peran DPRD untuk legislasi, pengawasan dan budgeter di bidang Barang Milik Daerah (BMD) perlu diperkuat dan dipertajam. Saat ini Pemerintah telah menargetkan bahwa LK-KL harus WTP 100% pada tahun 2014, sedangkan untuk LK-Pemda harus 60% WTP pada tahun 2014. Permasalahan terbesar yang mengganjal dalam pencapaian opini WTP adalah terkait aset. Jika dilihat dari struktur neraca Pemda, rata-rata total BMD di neraca Pemda berkisar 80%-98% dari total aset. Bahkan di Kabupaten Madiun sendiri, BMD sebesar 97 % dari total asetnya. “ Kami mendorong DPRD agar Pemkab Madiun segera menyelesaikan kegiatan Inventarisasi secara sensus populasi berikut penilaiannya melalui DJKN. Tuntaskan segala permasalahan aset. Dengan penguatan peran DPRD di bidang BMD ini akan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (fraud) di bidang aset seperti moral hazard, accounting irregularities, misconduct,KKN, dan lainnya,”ujar kakanwil

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laman

Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi