Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Monday, March 4, 2013

PostHeaderIcon BPKP Jawa Timur Serahkan Aset Idle Ke Kanwil X DJKN Surabaya


 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga (BMN Idle), setiap Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN idle pada Kementerian/Lembaga unit kerja Pengguna Barang bersangkutan kepada Pengelola Barang. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan  Kanwil X DJKN Surabaya terus mendorong semua K/L yang ada di wilayah kerjanya untuk segera menyerahkan aset idle tersebut kepada Penglola Barang.
Sebagai wujud nyata, Kamis (28/02/2013) bertempat di KPKNL Sidoarjo dilaksanakan penyerahan asset Idle pada BPKP kepada DJKN. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil X DJKN Surabaya, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Kepala Biro umum BPKP, Kepala KPKNL Sidoarjo, dan beberapa pejabat lainnya dari kedua instansi. Aset idle yang menjadi objek penyerahan adalah BMN pada BPKP Perwakilan Jawa Timur yang berupa sehamparan tanah yang di atasnya berdiri 3 unit bangunan rumah dinas golongan dua yang berlokasi di Bundaran Dolog, Jalan Ahmad Yani Surabaya
 
Asset Idle tesebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur dan Kepala Biro Umum BPKP kepada Kakanwil X DJKN Surabaya dan Kepala KPKNL Sidoarjo. Terhadap asset tersebut sebelumnya telah memperoleh penetapan sebagai asset idle melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KM.6/WKN.10/KNL.02/2013 tanggal 19 Pebruari 2013. Seusai acara serah terima, Kakanwil X DJKN Surabaya, Lalu Hendry Yujana menegaskan bahwa kegiatan serah terima tersebut  sebagai momentum untuk memacu spirit K/L lainnya untuk melakukan hal serupa. “ Semua asset idle yang ada di K/L wajib diserahkan ke Penglola Barang. Semoga K/L lainnya dapat mengikuti jejak BPKP untuk mempercepat penyelesaian BMN idle,” ujarnya.
Penyerahan aset idle ke Pengelola Barang memiliki beberapa manfaat baik dari segi Pengguna maupun Pengelola Barang. Dari segi pengguna dapat mengurangi beban pemeliharaan dan dapat dikeluarkan dari laporan keuangan K/L bersangkutan. Sedangan dari segi Pengelola Barang akan memudahkan dalam melakukan optimalisasi asset dan utilisasi aset, realokasi asset lintas K/L, dan sangat penting dalam rangka pemenuhan kepentingan publik yang selama ini mengalami banyak kendala (misalnya untuk jalan raya).
“ Saya mengapresiasi atas upaya nyata yang telah dilakukan BPKP hari ini. Dan kedepannya, saya berharap terhadap asset idle BPKP lainnya bisa dilakukan penyerahan seperti hari ini juga,” katanya.
Rencananya aset idle yang diserahkan tersebut kedepannya akan digunakan untuk kepentingan publik, yaitu proyek pelebaran jalan oleh Pemkot Surabaya di Bundaran Dolog Jalan A. Yani Surabaya guna mengatasi kemacetan di Kota Surabaya. Aset Idle yang penguasannya sudah ada di Pengelola Barang akan memudahkan dalam menajamkan perannya sebagai manajer aset dan mendorong terwujudnya kepentingan publik.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman Napitupulu menyampaikan bahwa penyerahan aset idle tersebut merupakan aplikasi dari reformasi birokrasi karena berkaitan langsung dengan aspek kebijakan yang selalu menjadi kendala dalam pemenuhan kepentingan publik. “ BPKP adalah pendukung reformasi birokrasi. Dalam hal ini adalah kemudahan dalam penyediaan layanan masyarakat di bidang transportasi yang baik. Oleh karena itu agar Pemkot Surabaya segera menindaklanjuti proses ini,” ujarnya.
BPKP berkomitmen akan mendukung kerjasama dengan DJKN dalam penyelesaian permasalahan BMN/BMD di Jawa Timur seperti permasalaahan bandara, dupak interchange, penyelesaian pemanfaatan TNI, aset P3D, aset Dekon/TP, dan permasalahan lainnya. “ Sinergi ini sejalan dengan tugas BPKP untuk mewujudkan pengelolaan BMN/BMD yang semakin tertib agar dapat diraih Opini WTP dari BPK RI,” ujar Hotman Napitupulu.

 

 

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga