Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Thursday, February 14, 2013

PostHeaderIcon Kanwil X DJKN Surabaya Laksanakan Rapat Koordinasi Dengan PT BTN (Persero) Jawa Timur

 
Kanwil X DJKN Surabaya melakukan rapat koordinasi dengan PT BTN (Persero) Jawa Timur sebagai tindak lanjut dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012. Rapat tersebut diselenggarakan pada hari jumat (08/02/2013) bertempat di kantor PT BTN (Persero) Cabang Malang dan diikuti oleh seluruh Kepala Cabang Bank BTN se-Jawa Timur dan seluruh Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya.
Dalam sambutannya, Kakanwil X DJKN Surabaya, Lalu Hendry Yujana menekankan bahwa rapat tersebut sangatlah penting sebagai upaya untuk merumuskan langkah-langkah pengurusan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi. “ Saya minta agar semuanya dapat mengikuti rapat ini dengan serius dan tuntas. Semua kegiatan rekonsiliasi yang telah dilakukan bersama antara BTN dengan KPKNL harus di evaluasi dan dipantau progressnya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir Pemimpin PT BTN (Persero) Wilayah Jatim. Diawal arahannya Kakanwil menyampaikan bahwa DJKN mempunyai keterkaitan dan kepentingan terhadap PT BTN (Persero), antara lain :
1.Evaluasi kinerja
2.Penambahan Penyertaan Modal Negara (kajian dan persiapan PP)
3.Restrukturisasi dan privatisasi 4.Kaitan dengan PT SMF (BUMN dibawah Kementerian Keuangan)
5.LK-PT BTN
6.Penyelesaian Piutang Macet
7.Lelang Hak Tanggungan.

DJKN melakukan evaluasi kinerja atas PT BTN (Persero) khususnya terkait efektivitas penyertaan modal negara di PT BTN (Persero). Sementara itu terhadap laporan keuangan PT BTN (Persero) dimana akan dikompilasi oleh DJKN menjadi Laporan Keuangan Investasi Pemerintah (LKIP /BA-0999) yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) harus memperoleh opini WTP dari BPK RI tahun ini.

Penyelesaian piutang macet pasca putusan MK adalah melalui mekanisme pengembalian sambil menunggu turunnya petunjuk pelaksanaannya. Sebagai langkah percepatan penyelesaian pasca putusan MK, Kakanwil meminta agar ada kejelasan jumlah BKPN dan nilai outstanding BKPN. Hal ini dipandang penting agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan lelang khususnya lelang Hak Tanggungan, Kakanwil menghimbau agar dalam pengajuannya tetap memperhatikan peraturan yang berlaku, dilengkapi dokumennya, dan diajukan secara langsung ke KPKNL mengingat lebih cepat, rentang kendali lebih pendek, prosedurnya jelas, dan biaya lebih murah.

“ Pelaksanaan lelang lebih ditekankan pada sisi public service daripada sisi kontribusi penerimaan negara yang tidak begitu besar. Oleh karena itu agar menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga kedepannya tidak menimbulkan masalah hukum. Disini saya juga himbau BTN agar meningkatkan frekuensi lelang HT-nya,” ujar Kakanwil

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga