Kanwil X DJKN Surabaya Dorong PNBP Melalui Penertiban 7 Bandara di Jawa Timur

Wednesday, February 20, 2013

Kanwil X DJKN Surabaya Dorong PNBP Melalui Penertiban 7 Bandara di Jawa Timur

11:46

Kanwil X DJKN Surabaya dengan berbekal Kementerian Keuangan terus melakukan sinergi dengan berbagai stakeholder guna mendorong pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan optimal. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan koordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya yang merupakan satker di bawah Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan pada hari Jumat (19/02/20).

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di ruang rapat Kanwil X DJKN Surabaya dipimpin langsung oleh Kakanwil DJKN Surabaya, Lalu Hendry Yujana dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya, Moh. Alwi dan Kepala KPKNL Sidoarjo, Wildan Ahmad Fananto. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya yang secara vertikal berada dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara saat ini membawahi 3 propinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut Kakanwil menegaskan bahwa semua Barang Milik Negara (BMN) yang berada di wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya khususnya di Jawa Timur harus ditertibkan pengelolaannya, baik penggunaannya maupun pemanfaatannya. Hal itu dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas LKPP khususnya pada LK-Kementerian Perhubungan guna mendorong terwujudnya opini WTP dari BPK RI yang ditargetkan dapat diraih tahun ini.

Saat ini, di Jawa Timur terdapat tujuh bandara termasuk yang rencananya akan dikembangkan meliputi Bandara Juanda Surabaya, Bandara Abdurahman Saleh Malang, Bandara Belimbingsari Banyuwangi, Bandara Trunojoyo Sumenep, Bandara Hadi Notonegoro Jember, Bandara Ponggok Blitar, Bandara di Bawean. “ Semua tanah yang telah dan akan digunakan semua bandara agar dicek dan dipastikan legalitasnya untuk menghindari permasalahan kedepannya. Untuk itu perlu dicek dalam SIMAK BMN. Selain itu di bandara yang sudah beroperasi juga perlu dicek juga apakah ada bangunan di bandara yang dibangun dengan APBN dan bagaimana pengelolaannya. Oleh karena itu, melalui upaya penertiban ini semuanya akan didorong sebagai sumber PNBP dalam rangka penguatan APBN ,” tegas Kakanwil

Terkait dengan Bandara Juanda yang tanah dan bangunannya merupakan BMN pada Kementerian Perhubungan dimana saat ini pengoperasiannya oleh Angkasa Pura I yang berdasarkan berita acara serah terima operasi (BASTO) yang pada prinsipnya tidak mengubah status kepemilikian aset (transfer of ownership) harus jelas legal frameworknya. Selain itu semua penggunaan BMN di Bandara oleh pihak ketiga harus dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dalam rangka perluasan sumber PNBP. “ Berbagai permasalahan BMN di Bandara Juanda dan bandara lainnya harus segera diselesaikan dan akan dilaksanakan rapat dengan pihak-pihak terkait secepatnya termasuk yang berkaitan dengan rencana pengembangan terminal lama,” ujar Kakanwil.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Laman

Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi