Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Tuesday, February 12, 2013

PostHeaderIcon Diskusi Wakaf Dan Benturannya Dengan Aturan BMN

Kota Surabaya, yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta terus berbenah diri agar berbagai permasalahan yang dihadapi kota-kota besar, salah satunya adalah kemacetan dapat teratasi. Belajar dari apa yang dialami oleh Kota Jakarta, Surabaya melakukan upaya agar kemacetan yang terjadi di jalur utama keluar masuk kota Surabaya, Jalan Ahmad Yani dapat terurai melalui pembangunan frontage road sisi timur dan barat. Pembangunan jalan tersebut melalui tanah-tanah pihak ketiga baik perorangan, dan K/L, dan BUMN. IAIN Sunan Ampel Surabaya merupakan salah satu pihak yang tanahnya dilalui pembangunan frontage road A. Yani sisi timur.
Saat ini proses pembangunan frontage road sisi timur hampir selasai, hanya tinggal menunggu penyelesaiaan tanah pada IAIN Sunan Ampel Surabaya. Berbagai langkah telah diambil oleh Pemkot Surabaya namun belum menemukan jalan penyelesaiannya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, disinyalir bahwa tanah IAIN Sunan Ampel yang akan dipertukarkan dengan Pemkot Surabaya guna pembangunan frontage road sisi timur tersebut merupakan tanah wakaf. Guna mengantisiapsi permasalahan yang muncul kemudian hari, Kamis (07/02/2013) bertempat di ruang rapat lantai 8, Kanwil X DJKN melakukan diskusi internal terkait wakaf yang dipimpin langsung oleh Kakanwil X DJKN Surabaya, Lalu Hendry Yujana dan diikuti oleh semua kepala bidang. Diawal arahannya Kakanwil meminta agar dilakukan pengecekan validitas aset tersebut apakah aset tersebut wakaf ataukah tidak. “ Jika wakaf, cek dengan Akta Ikrar Wakaf . Teliti pula oleh Satker bersangkutan dimana dilakukan pencatatan atas aset wakaf ini,” terang Lalu.
Sesuai dengan peraturan wakaf, bahwa terhadap tanah wakaf nazhir (penerima wakaf) hanya dapat memanfaatkan dan mengelola sesuai dengan Ikrar wakaf. Untuk memastikan bahwa itu semua juga perlu dilakukan pengecekan apakah terhadap aset tersebut sudah dilakukan IP dan masuk dalam SIMAK kemenag, jika sudah dilakukan IP mengapa hal tersebut dilakukan.
Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP 42/2006 disebutkan bahwa perubahan status harta benda wakaf tersebut hanya dapat dilakukan jika digunakan untuk kepentingan umum sesuai RUTR berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau dilakukan untuk kepentingan keagamaan secara langsung dan mendesak. Menteri Agama dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia memberikan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf tersebut. Hal ini berbeda dengan peraturan BMN dimana setiap aktivitas yang berkait dengan pengelolaan BMN harus dengan persetujuan dari Pengelola Barang. Dalam penentuan nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri unsur pemda Kab/Kota, kantor pertanahan, MUI Kab/Kota, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota , dan Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan. Oleh karena itu dengan merujuk hal tersebut, maka legalitas keterlibatan DJKN perlu didiskusikan lebih jauh.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga