Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Selasa (05/02/2013) Kanwil X DJKN Surabaya melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dengan Pemkot Surabaya. Rapat yang diselenggarakan di ruang rapat Walikota Surabaya tersebut dipimpin langsung oleh Kakanwil X DJKN Surabaya, Lalu Hendry Yujana dan Asisten III Pemkot Surabaya serta dihadiri oleh pejabat utama dari kedua instansi termasuk para Kepala SKPD.Meskipun Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang semula berencana ikut memimpin rapat, karena sesuatu hal yang sangat mendesak dan urgent tidak bisa hadir, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para peserta untuk mengikuti rapat tersebut dengan serius dan khidmat. Dalam kesempatan tersebut beberapa agenda yang dibahas meliputi permasalahan tanah dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Surabaya, Dupak Interchange, ABMA/C, tindak lanjut MoU, dan masalah lainnya. Kakanwil menekankan bahwa pertemuan tersebut sangatlah penting dan strategis karena merupakan upaya untuk menguraikan permasalahan aset yang dihadapi oleh Pemkot Surabaya. Tentu, dalam hal ini keterlibatan DJKN sebagai Pengelola Barang Milik Negara sangat dibutuhkan oleh Pemkot Surabaya.Kakanwil menyampaikan bahwa Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Surabaya merupakan satker pemerintah dengan kekayaan yang tidak dipisahkan. Aktiva tetap LPP TVRI merupakan Barang Milik Negara (BMN) dimana segala aktivitas pemanfaatan BMN, pemindahtanganan dan penghapusan termasuk pembinaan penatausahaan BMN ada di bawah koordinasi Kanwil X DJKN Surabaya. Sedangkan penetapan status penggunaan sedang dilakukan kajian mengingat telah terbitnya KMK nomor 467 tahun 2010 tentang Neraca Awal LPP TVRI. Terkait dengan permasalahan hibah lahan Dupak Interchange dari Kementerian Kimpraswil (sekarang PU) yang saat ini sudah menjadi perhatian Menteri Keuangan, Kanwil X DJKN sedang melakukan kajian. “ Kami akan lakukan kajian sedalam mungkin. Permasalahan tersebut akan segera ditindaklanjuti setelah mendapat respon dari Pemprov Jatim,” ujar KakanwilSementara itu terhadap MoU yang telah diteken bersama, harus dieksekusi sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Dalam waktu dekat akan segera dilakukan kegiatan penilaian terhadap BMD Kota Surabaya yang kedepannya akan membuat neraca Pemkot Surabaya lebih fair, wajar, akuntabel penyajiannya. Disela-sela rapat tersebut secara simbolis Kakanwil menyerahkan ABMA/C yang sudah mendapat SK persetujuan Menteri Keuangan untuk dimantapkan statusnya sebagai BMD cq Kota Surabaya. Beliau berharap agar ABMA/C yang telah diserahkan tersebut dapat berguna bagi pembangunan Kota Surabaya khususnya kemajuan dunia pendidikan melalui penyediaan sarana gedung sekolah.