Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

Pencarian

Loading...

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Tuesday, December 18, 2012

PostHeaderIcon Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk Mendorong Peningkatan PNBP melalui Peningkatan Kinerja

Kanwil DJKN Jawa Timur pada tanggal 12 s.d. 14 Desember 2012 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bertempat di Malang. Rakorda yang merupakan salah satu IKU Kanwil X DJKN Surabaya tersebut diikuti oleh seluruh Kepala KPKNL dan Kepala Bidang/Kepala Bagian Umum, beberapa Kepala Seksi dan pegawai di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya.
Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk melakukan koordinasi sekaligus melakukan evaluasi kinerja Kanwil dan KPKNL di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur DJKN. Dalam Rakorda tersebut tema yang diusung adalah “ Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk Mendorong Peningkatan PNBP melalui Peningkatan Kinerja”
Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi fokus dalam Rakorda ini, yaitu: evaluasi kinerja, isu strategis, dan rencana kerja tahun 2013. Evaluasi capaian kinerja tahun 2012 dilakukan untuk periode mulai dari bulan Januari s.d. November 2012. Pembahasan isu strategis bertujuan untuk memahami permasalahan terkait bidang tugas yang ada, sekaligus untuk mencari solusi dan masukan-masukan guna perbaikan organisasi ke depan. Sedangkan rencana kerja tahun 2013 per bidang/bagian disusun sebagai perencanaan strategis yang nantinya akan diselaraskan dengan Kontrak Kinerja tahun 2013. Selain itu, dalam Rakorda ini juga dirumuskan usulan dan masukan melalui kajian yang akan disampaikan kepada Kantor Pusat DJKN untuk perbaikan dalam perumusan peraturan, revisi peraturan, dan kebijakan Kantor Pusat DJKN.
Rakorda yang dilangsungkan di kota Malang tersebut dibuka dan dipimpin secara langsung oleh Kakanwil DJKN Jawa Timur, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. Dalam sambutan sekaligus arahannya beliau menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi ini mempunyai arti yang khusus. Selain sebagai sarana evaluasi, ke depan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas dan tantangan yang sangat berat. Adapun tugas dan tantangan tersebut adalah sebagai berikut: 1.Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) harus mendapat Unqualified Opinion atau Opini Wajar Tanda Pengecualian (WTP). 2.Terkait dengan destination statement Kementerian Keuangan yang harus tercapai di tahun 2014 3.Seluruh jajaran di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur agar mengikuti perkembangan reorganisasi DJKN sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Keuangan. 4.Tugas dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ke depan semakin berat. Jajaran dilingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur agar selalu membantu dan memastikan good governance dalam pengelolaan keuangan berjalan dengan baik (right on the track dan on time).
Beberapa destination statement Kementerian Keuangan yang terkait langsung dengan DJKN yang harus mendapat perhatian serius, yaitu penyerapan anggaran harus minimal 98%, penyelesaian Barang Milik Negara (BMN) tidak diketemukan dan rusak berat di Kementerian Keuangan harus selesai 50% dengan target atas BMN tersebut harus dihapuskan, sertifikasi BMN tanah pada tahun 2013 harus selesai sebesar 20% dari populasi. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) agar mencari data untuk luas BMN berupa tanah khusus wilayah Jawa Timur. Selain itu data BMN berupa tanah ini telah terdata dalam Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP), untuk kedepan tinggal dilakukan updating terhadap data yang ada. Untuk menghadapi tantangan tersebut Bidang PKN dan Seksi PKN agar meneliti dan menyusun data terkait tanah yang clear and free, unclear and free, serta clear and unfree.
Pada tahun 2015 berdasarkan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (PUSAP), semua Laporan Keuangan K/L dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Indonesia. Pada tahun 2015 wajib diberlakukan Fully Accrual Accounting Basis. Sementara Pada tahun 2013 harus telah diterapkan penyusutan/depresiasi atas Aset Tetap K/L. Sedangkan untuk Badan Layanan Umum (BLU) sejak tahun 2011 sudah diberlakukan. Oleh karena itu saat ini telah ada permintaan yang bertubi-tubi dari Pemerintah Daerah (Pemkab/Pemkot ) terkait penilaian dalam rangka penertiban Barang Milik Daerah (BMD) sehingga MoU yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN Jawa Timur dengan Pemda di Jawa Timur sangat relevan untuk menjawab kebutuhan Pemda.
Dalam kesempatan tersebut Kakanwil meminta agar Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), baik secara individu (yang tercermin dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Nilai Kinerja Pegawa (NKP)) harus lebih dari atau sama dengan 100%. Sedangkan terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berimplikasi adanya pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) diminta agar semua KPKNL mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pengembalian BKPN tersebut dan diantisipasi segala risikonya.
Beliau juga menambahkan bahwa saat ini Menteri Keuangan meminta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan untuk berubah cepat, dimana perubahan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek orang serta memastikan values pada Kemenkeu harus berjalan dengan baik. “ Saya minta agar laporan-laporan di bidang keuangan, Manajemen Resiko, SPIP, SOP Layanan Unggulan, dan lain-lain harus diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan mudahan-mudahan semua ini bisa menjadi spirit dalam Rakorda kali ini,” tegas Kakanwil
Friday, December 14, 2012

PostHeaderIcon Rapat Kerja Akhir Tahun Anggaran 2012 Tim Asistensi Wilayah X Jawa Timur

Seiring dengan berakhirnya tahun anggaran 2012, Tim Asistensi (TA) Wilayah X Jawa Timur menyelenggarakan rapat kerja akhir tahun. Rapat yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 10 s.d. 11 Desember 2012 dihadiri oleh seluruh anggota dari remua unsur. Sebelum acara dibuka, rapat diawali diawali dengan Laporan Kepala Bidang PKN Kanwil X DJKN Surabaya, Hendri Daniel Tobing.
Dengan didampingi Kepala BIN Daerah Jawa Timur, Brigjen Mashuri yang merupakan Wakil Ketua TIM Asistensi Wilayah X Jawa Timur, Ketua TA Wilayah X Jawa Timur, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. membuka pelaksanan rapat tersebut secara langsung pada hari Senin pagi (10/12/2012). Dalam sambutannya beliau menyampaikan selamat datang kepada semua anggota dan menegaskan bahwa pelaksanaan rapat tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang penting untuk dilaksanakan guna percepatan dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C). Beliau berpesan agar sinergi yang baik antar sesama anggota selalu dijaga dan ditingkatkan terlebih dengan pihak eksternal terkait. Selain itu integritas yang merupakan harga mati harus selalu dipegang teguh.
Pada kesempatan pertama, rapat TA melakukan evaluasi kerja TA tahun 2012 dan membahas pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan penelitian (IP) ABMAC selama tahun 2012. Terhadap beberapa aset yang telah dilakukan IP, Ketua TA Wilayah X Jawa Timur memberikan arahan agar Tim yang melaksanakan IP mengecek kebenaran dan kelengkapan berkas /dokumen, kebenaran subyek dan objek ABMA/C, melengkapi dokumen, melakukan verifikasi dan konfirmasi ke BPN tentang luas tanah, dan melakukan pengukuran terhadap tanah yang di IP agar diperoleh kejelasan dan kepastian luas tanah. Pembahasan atas masing-masing aset menghasilkan kesimpulan apakah terhadap aset perlu dikeluarkan rekomendasi atau dilakukan pembahasan dan pendalaman lebih lanjut.
TA Wilayah X Jawa Timur dalam kesempatan tersebut juga melakukan pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan IP ABMA/C dan rekomendasi yang telah disampaikan ke Tim Penyelesaian Pusat (TPP) sejak tahun 2009 sampai dengan 2012. Kemudian di hari terakhir, TA Wilayah X Jawa Timur melakukan penyusunan rencana kerja tim tahun 2013
Tuesday, December 11, 2012

PostHeaderIcon Kakanwil X DJKN Surabaya Serahkan Hasil Penilaian BMD Pemkab Mojokerto

Kanwil X DJKN Surabaya telah menjalin kerjasama dengan Pemkab Mojokerto melalui MoU. Sebagai tindak lanjut MoU tersebut telah dilaksanakan kegiatan penilaian atas BMD Pemkab Mojokerto oleh Kanwil X DJKN Surabaya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sampai saat ini laporan keuangan Pemkab Mojokerto adalah disclaimer. Sebagian besar kendala untuk mencapai WTP adalah permasalahan terkait dengan aset.
Laporan hasil penilaian BMD Kabupaten Mojokerto yang telah dibuat oleh Tim Penilai Kanwil X DJKN Surabaya telah diserahkan secara langsung oleh Kakanwil X DJKN Surabaya, Lalu Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. kepada Bupati Mojokerto, Mustofa Kemal Phasa Kamis kemarin (06/12/2012). Penyerahan laporan secara simbolis tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat utama di Pemkab Mojokerto, Kepala Bidang Penilaian dan Kepala Bagian Umum Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan bahwa kegiatan inventarisasi dan penilaian yang telah dilakukan oleh Pemkab Mojokerto sebagai bentuk langkah nyata dan konkrit untuk menuju perbaikan terhadap laporan keuangan Pemkab Mojokerto.
Dengan dilaksanakannya kegiatan inventarisasi maka akan menjadikan pengelolaan BMD di Pemkab Mojokerto menjadi lebih tertib karena akan diketahui secara jelas keberadaan aset, jumlahnya, dokumen kepemilikannya, dan kondisinya. “ Pak Bupati, penilaian yang telah dilakukan akan menjadikan laporan keuangan Pemkab Mojokerto lebih akuntabel, fair, dan wajar penyajiannya. Kedepan dengan pengelolaan aset yang tertib dan baik diharapkan dapat memperkuat APBD Pemkab Mojokerto,” ujar Kakanwil.
Sementara ditempat yang sama, Bupati menyampaikan terima atas bantuan dan kerjasama yang baik dari Kanwil X DJKN Surabaya. Beliau berharap kerjasama ini akan terus berlanjut dan bertambah baik kedepannya untuk menuju Mojokerto yang makin baik, makmur, dan sejahtera. “ Penilaian yang telah dilaksanakan membuat neraca Pemkab Mojokerto meningkat signifikan, membuat Pemkab Mojokerto makin kaya,” terang Mustofa.

PostHeaderIcon Pembahasan Pemanfaatan BMN Pada Bandara Abdurrahman Saleh Malang

Kakanwil X DJKN Surabaya, Dr.Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. dengan didampingi para pejabat eselon III menghadiri undangan Sekda Propinsi Jatim untuk melaksanakan pembahasan bersama dengan beberapa pihak terkait Bandara Abdurahman Saleh antara lain Komandan Lanud Abdurrahman Saleh Marsekal Pertama TNI Gutomo, Perwakilan dari Kementerian Perhubungan, perwakilan dari Kemendagri, DLLAJ Propinsi Jatim, BPKP Perwakilan JawaTimur, Aslog TNI AU dan beberapa pihak terkait lainnya.
Bandara Abdurrahman Saleh Malang merupakan Bandara yang didirikan diatas tanah TNI AU yang merupakan Barang Milik Negara (BMN). Saat ini pengelolaan Bandara Abdurrahman Saleh oleh UPT dibawah Dinas Perhubungan Pemprov Jatim dimana sebelumnya Pemprov Jatim sebagai leader bersama dengan Malang Raya (Pemkab Malang, Pemkot Malang, dan Pemkot Batu) telah bekerjasama dalam pembangunan Bandara Abdurrahman Saleh.
Mengingat pembangunan Bandara tersebut menggunakan tanah yang merupakan BMN pada TNI AU, menurut Kakanwil X DJKN Surabaya pemanfaatan tanah TNI AU untuk Bandara harus dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan sampai saat ini sampai bandara beroperasi persetujuan pemanfaatan dari Menteri Keuangan belum dikantongi. Selain itu Etintas yang mengelola bandara harus dikaji ulang agar kedepannya tidak menimbulkan permasalahan hukum dan pengelolaan Bandara dapat berjalan secara professional dan optimal.“ Semua pemanfaatan BarangMilik Negara harus dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang termasuk Bandara Abdurrahman Saleh ini. Hal ini perlu dilakukan karena untuk menjamin tertib dalam pengelolan BMN yaitu tertib hukum, tertib administrasi dan tertib fisik dan kedepannya agar tidak selalu menjadi temuan BPK RI. Sebagai Pejabat Publik yang melayani kita semua harus rule keeping tidak boleh rule breaking” ujar Kakanwil
Lanjut Kakanwil, kedepan pihak yang berhubungan ke TNI AU dalam pengajuan pemanfaatan adalah etintas yang mengelola Bandara bukan Pemprov Jatim dan Malang Raya. Selanjutnya, TNI AU sesuai dengan kewenangan yang ada dan berjenjang meneruskan permohonan tersebut ke Pengelola Barang.
Ditempat yang sama pula, Sekda PropinsiJatim, Rasiyo meminta agar semua pihak bisa secara bersama-sama dengan hati yang jernih dan kepala dingin agar segala permasalahan di bandara Abdurrahman Saleh dapat segera terselesaikan. Menurutnya pembangunan bandara Abdurrahman saleh Malang untuk kepentingan rakyat Jawa Timur.Hal itu untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Jawa Timur dan percepatan pembangunan ekonomi. Sejalan dengan hal itu juga di beberapa tempat juga telah dan akan dikembangkan bandara pendukung seperti di Banyuwangi, Jember, dan Blitar guna mempercepat pembangunan dan memacu geliat ekonomi di sekitar wilayah tersebut
Sementara itu, Komandan Lanud Abdurrahman Saleh Marsekal Pertama TNI Gutomo menyatakan akan tetap mematuhi prosedur yang berlaku terkait pemanfaatan BMN di TNI AU dimana harus tunduk pada PMK 23. Sesuai dengan peraturan tersebut Lanud Abdurrahman Saleh akan tetap menunggu ijin pemanfaatan dari Kementerian keuangan. Di akhir rapat tersebut, Rasiyo meminta agar dibentuk tim kecil yang akan melakukan pembahasan secara intensif dan mendalam agar diperoleh solusi yang jitu dan tepat.
Monday, December 10, 2012

PostHeaderIcon Kanwil X DJKN Surabaya Laksanakan Rapat Koordinasi Dengan Penyerah Piutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Kanwil X DJKN Surabaya secara pro aktif terus melakukan sinergi dengan Penyerah Piutang pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Sinergi ini diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan rapat koordinasi dengan para Kreditur. Setelah beberapa hari sebelumnya melakukan rapat koordinasi dengan PT BRI (Persero) Wilayah Surabaya dan Wilayah Malang, pada hari Rabu (28/11/2012) melaksanakan rapat koordinasi dengan PT BTN Wilayah Jawa Timur dan pada hari Kamis (29/11/2012) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Wilayah Surabaya.
Rapat yang diselenggarakan di ruang rapat Kanwil X DJKN Surabaya diikuti oleh seluruh Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam kesempatan tersebut Kakanwil X DJKN Surabaya, Lalu Hendry Yujana menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat kordinasi tersebut sangat penting dan strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkrit agar penyelesaian BKPN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012 dapat berjalan lancar dan clear.
Sebagai langkah percepatan penyelesaian pasca putusan MK, Kakanwil meminta agar ada kejelasan jumlah BKPN dan nilai outstanding BKPN. Hal ini dipandang penting agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari.
Oleh karena itu, untuk memperoleh kejelasan jumlah BKPN dan nilai outstanding BKPN perlu dilakukan inventarisasi dan verifikasi internal KPKNL melalui kegiatan inventarisasi, verifikasi data, dan dokumen BKPN, inventarisasi dan verifikasi data dan dokumen barang jaminan, dan verifikasi permasalahan yang ada pada masing-masing BKPN. Setelah semua kegiatan inventarisasi dan verifikasi internal KPKNL selesai akan dilanjutkan dengan rekonsiliasi eksternal dengan penyerah piutang.
Sedangkan terkait dengan pelaksanaan lelang khususnya lelang Hak Tanggungan, Kakanwil menghimbau agar dalam pengajuannya tetap memperhatikan peraturan yang berlaku, dilengkapi dokumennya, dan diajukan secara langsung ke KPKNL mengingat lebih cepat, rentang kendali lebih pendek, prosedurnya jelas, dan biaya lebih murah. “Pelaksanaan lelang lebih ditekankan pada sisi public service daripada sisi kontribusi penerimaan negara yang tidak begitu besar. Oleh karena itu agar menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga kedepannya tidak menimbulkan masalah hukum. Terhadap semua objek lelang terutama barang bergerak Pejabat Lelang wajib melihat objek lelang dan saya harapkan pihak pemohon lelang mendukung pelaksanaan peninjauan atas fisik objek lelang tersebut,” ujar Kakanwil
Thursday, December 6, 2012

PostHeaderIcon Percepatan Penyelesaian BMN Yang Berasal Dari Dana Dekon/TP Di Lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya

Dalam rangka untuk mempercepat penyelesaian BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembatuan (Dekon/TP), pada hari selasa (27/11/2012) bertempat di aula Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur Jl. Raya Karangploso KM.4 Malang Kanwil X DJKN Surabaya melakukan diseminasi beberapa peraturan terkait pengelolaan BMN yang berasal dari dana Dekon/TP.
Abdul Malik, Kepala KPKNL Malang membuka acara yang diikuti oleh seluruh Satker Dekon/TP di wilayah kerja KPKNL Malang. Dalam sambutannya, Kepala KPKNL Malang menyampaikan bahwa sejak era otonomi digulirkan sebagian wewenang Pemerintah Pusat telah diserahkan kepada Daerah Otonom dalam hal ini adalah para Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk desentralisasi dan demi tercapainya program-program pembangunan nasional adalah dengan diberikannya dana Dekon/TP. Tujuan dari keduanya adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaran pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat.
Dalam perjalanan waktu pelaksanaan program dana Dekon/TP tentu berkait erat dengan pengadaan barang dan jasa dimana salah satunya menghasilkan aset tetap yang akan biasa kita sebut sebagai Barang Milik Negara (BMN). Tak pelak aspek pengelolaan BMN dan aspek pertanggungjawaban BMN yang timbul dari dana Dekon/TP merupkan salah satu komponen yang penting dalam pembentukan LKPP.
“ Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah pusat pada saat ini memiliki target opini WTP dari BPK RI untuk LKPP dimana salah satu komponennya adalah pelaporan pengelolaan BMN yang berasal dari dana Dekon/TP yang Bapak Ibu kelola selama ini,” ujar Kepala KPKNL Malang.
Banyak permasalahan yang muncul terkait dengan pengelolaan BMN yang berasal dari dana Dekon/TP, antara lain meliputi : 1.Masalah pelaporan BMN melalui aplikasi SIMAK BMN 2.Data base jumlah penerimaan dana Dekon/TP yang belum memadai. 3.Banyaknya satuan kerja yang belum memahami prosedur pengelolaan BMN hasil Dekon/TP terutama yang berkaitan dengan penghapusan dan pemindahtanganannya.
Melalui diseminasi PMK 125 tahun 2011, PMK 248 Tahun 2010, dan PMK 156 tahun 2008 diharapkan semua Satker Dekon/TP yang hadir dapat memahami pengelolaan BMN yang berasal dari dana Dekon/TP demi mendukung tercapainya opini WTP pada LKPP.
Wednesday, December 5, 2012

PostHeaderIcon Cascading Arahan Menteri Keuangan Dan Hasil Rakernas DJKN di KPKNL Pamekasan

" Seiring dengan perubahan orientasi menjadi aset manajer, kita harus bisa berubah kearah yang lebih baik. Perubahan menyangkut dua aspek yaitu aspek people dan aspek teknis. Tentunya dalam perubahan tersebut dibutuhkan seorang pemimpin yang tangguh dalam mengawal perubahan. Seorang pemimpin harus mampu melayani bukan dilayani, memberikan arahan (guidance), tepat dan cepat dalam mengambil keputusan (decision making), menjadi panutan/teladan (rule model), dan mampu membangkitkan semangat dan motivasi kerja bawahan,” demikian pesan Kakanwil X DJKN Surabaya, Lalu Hendry Yujana yang disampaikan dalam acara cascading arahan Menteri Keuangan dan hasil Rakernas DJKN di KPKNL Pamekasan pada hari Selasa (04/12/2012) bertempat di Aula KPKNL Pamekasan.
Sesuai arahan Menteri Keuangan, saat ini DJKN diminta untuk bertransformasi yang semula berat sebagai aset administrator, sekarang sebagai aset manajer. Aset administrator menitikberatkan pada penatausahaan BMN dalam rangka penguatan kualitas LKPP/LKPD. Sedangkan aset manajer lebih ditekankan bagaimana mengelola aset untuk penguatan APBN/APBD melalui efesiensi anggaran, efektivitas anggaran, dan perluasan sumber-sumber pemacu PAD. Kedepan tantangan tidak hanya pada aset yang dimiliki tetapi juga pada aset yang dikuasai sesuai pasal 33 UUD 1945.
Sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2004 Bangsa Indonesia belum memiliki laporan keuangan yang lengkap namun hanya dalam bentuk Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang berisi catatan uang masuk dan keluar saja dan tidak mencantumkan aset. Namun sejak tahun 2004 Bangsa Indonesia sudah memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang isinya lebih lengkap daripada PAN, yakni juga mencantumkan masalah aset dan kewajiban. Hal ini merupakan langkah maju untuk menuju Indonesia lebih baik. Kedepan, mulai tahun 2015 sesuai dengan PUSAP seluruh laporan Keuangan (LKPP,LK-Pemda, LK-BUN) akan dikompilasi menjadi satu, yaitu Laporan Keuangan Indonesia.
“ Menteri Keuangan meminta kita semua bekerja secara militan dengan selalu mencari peluang-peluang baru, core values Kementerian Keuangan harus dijalankan, dalam bekerja harus professional dan mempunyai sense of urgency. Dan ingat.. Integritas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujar Kakanwil.
Beliau menambahkan bahwa dalam utilisasi kekayaan negara harus dengan parameter yang baik dan selalu jemput bola. DJKN bekerja tidak hanya berdasarkan temuan BPK karena DJKN merupakan pengelola kekayaan negara dengan standar yang baik. Saat ini K/L maupun TNI/POLRI mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap DJKN.
Sementara itu, sebagai tindak lanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/2011 tanggal 25 September 2012 sebelum dikeluarkannya PMK pada prinsipnya tetap akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan tetap menjaga ketentuan hukum. Sebagai langkah persiapan agar penyelesaian BKPN pasca Putusan MK clear dan berjalan lancar, maka akan dilakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi BKPN internal KPKNL dan kemudian dilanjutkan dengan rekonsiliasi eksternal dengan penyerah piutang.
Monday, December 3, 2012

PostHeaderIcon Kakanwil X DJKN Surabaya : “ Pejabat Lelang Kelas II Harus Bersinergi Yang Baik Dengan Balai Lelang ”

Kakanwil X DJKN Surabaya, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. dengan didampingi Kepala Bagian Umum, Heyang Muhanan Kahuripi, dan Kepala Bidang Lelang, Tredi Hadiasnyah melakukan pembinaan terhadap Pejabat Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang yang dilaksanakan pada hari Selasa (27/11/2012) bertempat di Aula KPKNL Malang.
Acara tersebut diikuti oleh seluruh Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang yang berada di wilayah kerja KPKNL Malang. Tujuan dilaksanakannya pembinaan tersebut adalah untuk meningkatkan semangat serta kinerja Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang, membentuk Pejabat Lelang Kelas II yang handal dan Balai Lelang yang professional, dan meningkatkan PNBP dari hasil Lelang Sukarela.
Dalam kesempatan tersebut Kakanwil selaku Superintenden menegaskan bahwa DJKN adalah unit eselon I yang sangat berisiko dalam setiap pelaksanaan pekerjaanya dan sangat multi interaksi kegiatannya. Beliau ingin setiap risiko yang muncul dalam pelaksanaan lelang dapat diminimalisir serendah mungkin dan spirit pelayanan publik harus kuat. “ Khusus untuk Pejabat Lelang Kelas II saya minta untuk bersinergi yang kuat dalam bentuk sinergi yang positif dengan Balai Lelang. Terus terang saja potensi lelang besar tetapi yang digarap masih sedikit,” pesan Kakanwil
Pejabat Lelang Kelas II harus selalu aktif, bersinergi, dan membangun jaringan untuk memacu PNBP melalui peningkatan kinerja lelang. Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Lelang Kelas II harus melaksanakannya secara tertib dan hal ini dapat dilihat dari kepatuhan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan ke Superintenden.” Tahun depan semua laporan yang disampaikan oleh Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang harus hijau semua, tepat waktu. Kalau tidak dipenuhi maka law enforcement harus ditegakkan,”ujar Kakanwil
Di penghujung acara tersebut secara simbolis Kakanwil menyerahkan Kertas Sekutiti kepada salah satu Pejabat Lelang Kelas II

PostHeaderIcon Kanwil X DJKN Surabaya Teken MoU dengan Untag Surabaya

“ Semoga Allah mengkalkulasi pertemuan kita pagi ini sebagai awal langkah untuk kebaikan bagi Bangsa Indonesia kedepan,”demikian harapan Kakanwil X DJKN Surabaya, Lalu Hendry Yujana yang disampaikan diawal sambutannya dalam acara penandatanganan MoU bersama Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya yang diselenggarakan di Aula lantai 4 GKN Surabaya II.
Semua pegawai Kanwil X DJKN Surabaya dan beberapa pimpinan Untag Surabaya hadir mengikuti acara penandatanganan MoU tentang “ Kerjasama Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Bidang Kekayaan Negara/Daerah “ yang dilaksanakan pada hari Senin (26/11/2012). Kedepannya pelaksanaan kerjasama tersebut akan dilaksanakan melalui “Lembaga Pengkajian Kekayaan Negara/Daerah Untag” di Untag Surabaya.
MoU yang telah diteken bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang erat dan saling menguntungkan serta pemberdayaan potensi antara kedua lembaga dalam kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan mempunyai tugas besar di bidang fiskal, moneter, dan kekayaan negara dan diharapkan sukses berjalan baik. Oleh karena itu perlu menjalin kerjasama dengan kampus (civitas akademika perguruan tinggi) yang baik untuk menyelesaikan tiga tugas tersebut. “ Ini adalah pertemuan yang mahal dan penting. Saya ingin MoU ini dapat berjalan dengan baik dan optimal. Oleh karena itu saya minta pimpinan Untag untuk menanganinya dengan serius,”ujar Kakanwil
Beliau juga menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan dengan cakupan tugas yang luas dan sangat multi interaksi. Salah satu tugas yang diemban DJKN adalah penguatan kualitas LKPP/LK-Pemda. Di Indonesia ada 78 K/L, di Jatim ada 38 Pemkab/Pemkot dimana baru 10 Pemkab/Pemkot yang meraih WTP tahun ini. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II bertekad tahun 2012 LKPP/LK-Pemda WTP
Tentunya terdapat kendala-kendala dalam usaha pencapaian opini WTP, yaitu masalah aset yang merupakan masalah serius yang hampir dihadapi oleh semua K/L dan Pemda di Jatim. “ Kami serius dengan masalah BMN dan BMD. Dari semua Pemkab/Pemkot masalah utama yang dihadapi adalah masalah aset dengan segala macam kompleksitasnya. Bicara masalah aset tentunya berhubungan dengan tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik,” terang Kakanwil
Saat ini, orientasi pengelolaan BMN/BMD telah bergeser dari penguatan kualitas LKPP/LK-Pemda menjadi penguatan kualitas APBN/APBD sehingga hal ini memerlukan SDM yang kuat dan mumpuni. Penguatan kualitas APBN/APBD dapat dicapai melalui efektivitas anggaran, efesiensi anggaran, dan perluasan pemicu sumber PAD.

Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga