Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

Pencarian

Loading...

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Monday, July 30, 2012

PostHeaderIcon Rapat Koordinasi Antara Kanwil X DJKN Surabaya Dengan BPTP Kementerian Pertanian dan P3GI Tentang Tindak Lanjut IP BMN

BPK RI telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion) atas LKPP Tahun 2011 karena empat permasalahan, pertama adanya permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas Aset Tetap (belum dilaksanakan IP, IP tidak memadai, pencatatan ganda, ada nilai koreksi, tidak diketahui keberadaanya, dan tidak mencakup nilai masa manfaata), kedua terdapat kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), ketiga kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan keempat adalah permasalahan signifikan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam LKPP 2011 yang menjadi objek pemeriksaan adalah Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi APBN (LRA) dan Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010.Sehubungan dengan adanya temuan BPK RI pada Satker Kementerian Pertanian, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2012 Kanwil X DJKN Surabaya mengundang rapat Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Pasuruan dan Pusat Penelitian Perkebunan Nusantara Indonesia (P3GI) untuk membahas salah satu temuan BPK terkait dengan tindak lanjut hasil IP. Rapat yang diselenggarakan di lantai 8 Kanwil X DJKN Surabaya tersebut dihadiri langsung Kepala BPTP Jatim, Didik Harnowo, Direktur P3G Pasuruan, Suyoto Hadisaputro, Kepala KPKNL Sidoarjo, dan Wildan Ahmad Fananto. Dalam kesempatan tersebut Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., Kakanwil X DJKN Surabaya menegaskan bahwa pelaksanaan rapat tersebut sangatlah penting karena sebagai upaya untuk menindaklanjuti temuan BPK RI, yaitu 8 bidang tanah yang telah dilakukan IP namun belum tercatat dalam neraca Kementerian Pertanian. Jika terhadap temuan BPK RI tersebut tidak segera diselesaikan maka akan berisiko mendapatkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Terhadap BPTP dan P3GI, Kakanwil meminta keterangan mengenai latar belakang adanya asset yang belum di IP, penjelasan tentang kedudukan Badan Litbang Kementerian Pertanian, BPTP, dan P3G, dan keberadaan BMN yang masih belum di IP. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh dari KPKNL Sidoarjo bahwa terhadap 8 aset tersebut sesuai dengan temuan BPK RI pada P3GI telah dilaksanakan IP sekitar bulan April. Namun karena belum ada petunjuk dari Tim Aset Pusat Kementerian Pertanian hasil IP tersebut sampai saat ini belum diinput ke SIMAK BMN.Menurut Kakanwil, jika terhadap kedelapan aset tersebut dimasukkan dalam SIMAK BMN maka akan ada dua konsekuensi yang harus diantisipasi. Pertama, karena saat ini terhadap kedelapan aset tersebut penggunaannya oleh PT RPN (Riset Perkebunan Nusantara), maka seharusnya PT RPN membayar sewa ke Kas Negara sejak pendiriannya. Kedua, Jika BMN tersebut sudah diinbrengkan ke PT RPN, maka perlu prosedur tersendiri untuk BMN yang masuk SIMAK BMN. Di akhir rapat tersebut Kakanwil meminta agar segera dilaksanakan rapat lanjutan dengan melibatkan Tim Pusat Kementerian Pertanian dan dipenuhi dokumen terkait persetujuan Meneg BUMN tentang pendirian PT RPN, surat rekomendasi Kementerian Pertanian, Akta Pendirian PT RPN, Neraca PT RPN, dan fotokopi dokumen kepemilikan.

PostHeaderIcon Kanwil X DJKN Surabaya Selenggarakan Acara Berbuka Puasa Bersama

Bulan Ramadhan 1433H telah tiba. Seluruh umat islam di penjuru dunia menyambut dengan gembira untuk melaksanakan salah satu rukun islam, yaitu Puasa di Bulan Ramadhan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka mengisi bulan Suci Ramadhan dengan kegiatan positif, Kanwil X DJKN Surabaya pada hari Kamis (26/07) melangsungkan acara berbuka puasa bersama di bulan yang penuh hikmah dan keutamaan ini. Acara yang dilangsungkan di ruang lantai 8 Kanwil X DJKN Surabaya tersebut dipimpin oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., Kakanwil X DJKN Surabaya dan diikuti oleh seluruh pegawai di Kanwil X DJKN Surabaya termasuk juga oleh para pejabat eselon III.Meskipun dengan menu berbuka yang sederahana, pelaksanaan acara berbuka tersebut berlangsung dengan cukup meriah dan khidmat karena diliputi dengan suasana kebersamaan, kekeluargaan, dan memang acara tersebut sudah dinantikan oleh semua pegawai Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menyampaikan bahwa Bulan Suci Ramadhan merupakan bulan penuh kebaikan dan barokah, Allah memberkahinya dengan banyak hikamah dan keutamaan. Hikmah yang diperoleh di bulan yang agung ini adalah dimana di 10 hari pertama merupakan waktu pensucian diri (takhalli, ) 10 hari kedua merupakan penghiasan diri dengan amal-amal kebaikan (tahalli), dan 10 hari terakhir merupakan penganugerahan Allah (tajalli).Pelaksanaan ibadah puasa tidak membuat semangat kerja menurun, justru diharapkan akan dapat memacu semangat kerja karena semuanya akan dinilai sebagai ibadah. Kakanwil menyampaikan bahwa Bulan Ramadhan merupakan bulan penuh berkah karena dibulan tersebut terbukalah pintu ampunan dan karunia dari Allah SWT. Oleh karena itu harus diisi dengan kegiatan positif yang bisa memberikan nilai tambah bagi semuanya. Puasa Ramadhon merupakan ibadah puasa yang rutin dijalani oleh umat Islam diseluruh dunia dan hanya dilaksanakan dibulan Suci Ramadhan. Dengan datangnya Bulan Suci Ramadhon kita semua harus menyambutnya dengan dada yang lapang serta hati yang luas sehingga dapat menjadikan nilai-nilai Menteri Keuangan lebih meresap dan hidup dalam benak seluruh pegawai Kanwil X DJKN Surabaya . Dibulan Ramadhan ini umat islam akan disucikan dari dosa-dosa karena dosa-dosa tersebut akan dibakar serta bulan untuk latihan dan mengasah ketajaman hati. Pelaksanaan Ibadah Puasa di Bulan Ramadhin ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam firmanNYA, Surat Al Baqarah ayat 183. Kandungan ayat tersebut sangatlah dalam karena dengan melaksanakan ibadah puasa secara ikhlas dengan hati yang lapang akan diperoleh terget perbaikan, antara lain meliputi :
1. Memperbarui Iman menjadi Taqwa.
2.Komitmen pada kewajiban (kepada Allah, pribadi, keluarga, masyarakat, umat, negara, dll.)
3.Berpedoman kepada Al-Qur’an.
4.Merasa dekat dengan Allah SWT.

5.Menyadari pentingya Do’a.
6.Disiplin : waktu, taat hukum.
Friday, July 27, 2012

PostHeaderIcon Internalisasi dan Monev Penerapan Manajemen Risiko, Pemantauan Pengendalian Intern, SOP Layanan Unggulan, Dan Capaian Kinerja Di Kanwil X DJKN

Pada hari Kamis (26/07) Kanwil X DJKN Surabaya menyelengarakan Kegiatan Internalisasi dan Monev atas Penerapan Manajemen Risiko, Pemantauan Pengendalian Intern, SOP Layanan Unggulan, Dan Capaian Kinerja di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya. Acara yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 8 Kanwil X DJKN Surabaya tersebut dipimpin langsung oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. dan diikuti oleh Para Kepala KPKNL, Kepala Bidang, dan pegawai dilingkungan Kanwil X DJKN Surabaya.Sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh Para Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya yang disaksikan langsung oleh Kakanwil. Setelah penandatanganan tersebut Kakanwil menyampaikan bahwa kewajiban penandatanganan Pakta Integritas bukan hanya hanya oleh pejabat eselon saja, melainkan oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan dimana hal ini seiring dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-16/MK.1/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan KementerianKeuangan. Sesuai dengan SE tersebut untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dilakukan melalui penandatanganan Pakta Integritas, yaitu dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).Pakta Integritas sangat berkaitan dengan UU Anti Korupsi. Untuk itu semua Kepala KPKNL diminta agar memantau setiap kegiatan dikantornya masing-masing agar tidak terjadi KKN dilingkungan kerjanya. “ Apa yang kita lakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang program percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sesuai dengan Inpres tersebut kita diminta agar menjadi aparatur yang bersih dan melayani dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas,” pesan KakanwilKakanwil X DJKN Surabaya diawal pelaksanaan rapat tersebut menyampaikan beberapa teori dasar mengenai manajemen risiko. Beliau menyampaikan bahwa manajemen risiko merupakan sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah risiko dan menentukan dengan tepat penanganan risiko tersebut. “ Ini merupakan sebuah sarana untuk mengidentifikasi sumber dari resiko dan ketidakpastian, dan memperkirakan dampak yang ditimbulkan dan mengembangkan respon yang harus dilakukan untuk menanggapi resiko tersebut. Jadi, risiko ada seiring dengan adanya tujuan, dimana dalam pencapaian tujuan tersebut selalu penuh dengan ketidakpastian dan hasil yang beragam/bervariasi. Kebanyakan seorang manajer melakukan dua macam tindakan dalam manajemen risiko yaitu mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer resiko pada tahap awal. Sedangkan tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika resiko terjadi atau ketika resiko harus diambil. Oleh karena sangat penting bagi seorang pegawai untuk mengenal enam kategori risiko yang ada seperti risiko operasional (operational risk), risiko keuangan (financial risk), strategic and policy risk, fraud risk, dan risiko kepatuhan (compliance risk),”papar Kakanwil diawal rapat tersebut.Sebelumnya juga disampaikan bahwa Tim dari Itjen Kemenkeu telah melakukan kegiatan sosialisasi sekaligus asistensi terkait dengan penerapan manajemen risiko. Dari hasil yang diperoleh, ternyata terdapat persepsi yang berbeda sehingga Tim dari Itjen Kemenkeu tidak bisa masuk lebih jauh ke DJKN dan hanya memberika panduan mengenai risiko dan bagaimana proses penyusunannya. Oleh karena skop risiko yang begitu luas, maka perlu dibentuk tim kecil untuk merumuskan risiko tersebut agar permasalahan yang ditangani bisa berkurang.Di Kanwil X DJKN Surabaya, pada semester awal telah disusun profil risiko untuk diterapkan yaitu dengan langkah-langkah mitigasi risiko, analisis risiko, evaluasinya dan bentuk pelaporannya. Diharapkan agar sebelumnya Kantor Pusat DJKN memberikan petunjuk pelaksanaan tentang bagaimana menerapkan manajemen risiko dimaksud. “ Manajemen risiko kali ini masih dalam katagori risiko operasional. Untuk menangkap enam katagori tadi perlu dibentuk focus group discussion (FGD) di masing-masing KPKNL yang memiliki tugas mengelaborasi risiko-risiko lain diluar risiko operasional termasuk perbaikan identifikasi risiko, menjaga keterkaitan antara risiko dengan IKU, membuat kriteria risiko, dan membuat rencana penanganan risiko,”ujarnya.Selanjutnya, acara diteruskan dengan pemaparan sekaligus evaluasi atas hasil pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, SOP layanan unggulan, dan capaian kinerja oleh masing-masing KPKNL.
Tuesday, July 24, 2012

PostHeaderIcon Penandatanganan Pakta Integritas Di Kanwil X DJKN Surabaya

Dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-16/MK.1/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Kementerian Keuangan semakin memperkuat peran Kementerian Keuangan sebagai Kementerian pelopor reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang sudah sejak lama aktif dan selalu berkomitmen melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencegah dan memberantas tindakan korupsi. Salah satu upaya untuk mengokohkan komitmen Kementerian Keuangan tersebut adalah melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan.Sebagai bentuk respon tehadap terbitnya SE tersebut, Kanwil X DJKN Surabaya segera melaksanakan kegiatan penandatanganan Pakta Integritas yang diikuti oleh seluruh pegawai di Kanwil X DJKN Surabaya pada tanggal 10 Juli bertempat di ruang rapat lantai 8 Kanwil X DJKN Surabaya. Acara penandatanganan tersebut dipimpin langsung oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dimana pelaksanaannya didahului penandatanganan oleh pejabat eselon III, eselon IV, dan pelaksana. Sesuai dengan SE-16/MK.14/2012 tersebut, terhadap seluruh pegawai Kementerian Keuangan diwajibkan untuk menandatangani Dokumen Pakta Integritas yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan diharapkan dalam setiap kegiatan pelantikan pejabat diseluruh Kementerian Keuangan pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas wajib diikutsertakan.Disela-sela acara tersebut, Kakanwil menyampaikan bahwa yang sudah ada Pakta Integritasnya baru eseon II. Kementerian Keuangan belum menjadi Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi oleh karena itu akan dicanangkan dalam waktu dekat oleh Menteri Keuangan. “ Apa yang kita lakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang program percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sesuai dengan Inpres tersebut kita diminta agar menjadi aparatur yang bersih dan melayani dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas. Isi dari Pakta Integritas cukup berat karena tidak hanya menyangkut korupsi tetapi juga menyangkut kolusi dan nepotisme. Hal ini tidak hanya menyangkut tindakan memperkaya diri sendiri tetapi juga tindakan/persengkongkolan yang dapat memperkaya orang lain. Oleh karena itu kita semua harus menjaga hal ini,” pesan Kakanwil.

PostHeaderIcon Kakanwil X DJKN Surabaya Hadiri Peluncuruan Program "Jatim Dalam Satu Genggaman" Di Mapolda Jatim

Senin pagi kemarin (16/07), Kepala Kanwil X DJKN Surabaya mendapat kehormatan memperoleh undangan sebagai tamu VIP dalam acara peresmian “Rumah Pengaduan Masyarakat(Gedung baru SPKT Polda Jatim)" yaitu Program "Jatim Dalam Satu Genggaman". Program yang baru diluncurkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jatim yang menghubungkan lebih dari 8.000 desa di Jatim melalui laman/website yang dikelola satu Babinkamtibmas pada satu desa resmi diluncurkan oleh Kapolri Jendral Timur Pradopo. Hadir pula di acara itu Muspida Tk. I Jatim, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Ketua Pengadilan Tinggi Jatim, Pangdam V/ Brawijaya MayjenTNI H. Murdjito, Pangarmartim, Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM, serta Menpan Azwar Abu Bakar. Peresmian ini ditandai dengan bunyi sirene.Sebelum mengikuti acara ceremonial peresmian yang akan diselenggarakan di gedung Mahameru, Kakanwil bersama Kapolri, Pangdam V/Brawijaya, Pangarmartim, Guebernur Jatim, Kapolda Jatim, Menpan, dan Pejabat utama Polri/Polda serta Tamu VIP lainnya beramah-tamah sejenak di di ruang tunggu VIP, Gedung Tri Brata Mapolda Jatim. “ Program yang digagas Kapolda sangat luar biasa karena dapat mencegah gangguan keamanan dan menjadikan keamanan di Jatim semakin kondusif. Saya berharap di Kanwil X DJKN Surabaya hal serupa dapat juga segera dibuat dan diterapkan," ujar Kakanwil, usai peluncuran program Jatim dalam gengaman di Mapolda Jatim.Gurbernur Jatim, Soekarwo mengatakan bahwa dengan program ini diharapkan dapat menekan angka kriminalitas di Jatim, dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar dan damai. "Jadi program yang dicanangkan Kapolri dan pak Kapolda harus tetap diawasi baik program Teknologinya, Sumber Daya Manusia (SDM) oleh masyarakat, karena pendekatan masyarakat diharapkan masyarakat dapat dilayani polisi dengan baik, tanpa KKN" ujarnyaKapolri Jendral Timur Pradopo mengatakan, saat ini Kepolisian RI mempunyai komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Kami ingin memberikan pelayanan ke masyarakat murah, cepat dan akutanbiltas, serta transparan," tegas Kapolri.Ia mengatakan, kondisi keamanan di Jatim sangat kondusif dan pihaknya juga memuji soal keamanan di Surabaya yang sangat bagus. "Program ini sudah sinergitas dengan pemkab/pemkot dan pihak polisi, serta pihaknya juga meminta kepada pemkab/pemkot untuk memberikan dukungan dana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnyaIa menambahkan, program ini juga mendukung program dari pemerintah kabuapten/kota yaitu menuju kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus mengontrol pelayanan ini setiap saat dan setiap jam oleh Polda Jatim, dan apabila tidak diawasi program ini segera laporkan ke saya (Kapolri- red) dan Menpan,” tuturnya,Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko menambahkan, 8.000 dari 40.997 polisi se-Jatim yang berada di tingkat desa akan mengendalikan informasi laman/website yang berisi informasi kejadian, nomer telepon tokoh-tokoh masyarakat desa, data-data kriminalitas di desa itu, dan sebagainya "Dengan cara itu, pimpinan Polda Jatim akan dapat mengecek setiap kejadian secara langsung, baik kepada anggota Babinkamtibmas di desa itu maupun kepada tokoh-tokoh masyarakat di desa, sehingga kondisi Kamtibmas di seluruh Jatim akan dapat diketahui dalam waktu singkat," paparnya.Ia mencontohkan, pilkada di suatu kabupaten/kota pun dapat diketahui pelaksanaannya secara cepat melalui program "Jatim Dalam Satu Genggaman" yang ada di dalam Gedung SPKT (sentra pelayanan kepolisian terpadu). "Babinkamtibmas di desa-desa itu tidak hanya melaksanakan patroli untuk menjaga Kamtibmas dan memantau kriminalitas, namun mereka juga akan menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan sebagainya di desa yang menjadi wilayah tugasnya,”ujarnya.
Monday, July 23, 2012

PostHeaderIcon Kakanwil X DJKN Surabaya Bantu Walikota Surabaya Percepat Sertifikasi ABMA/C

Setelah beberapa jam sebelumnya meneken MoU dengan Bupati Mojokerto, Kakanwil X DJKN Surabaya Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. pada hari yang sama, Kamis (19/07) melaksanakan rapat kerja dengan Walikota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini, Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I dan Surabaya II bertempat di ruang rapat lantai 8 Kanwil X DJKN Surabaya. Pelaksanaan rapat tersebut adalah yang keempat kalinya bersama Walikota Surabaya di Kanwil X DJKN Surabaya dengan agenda yang berbeda dari rapat sebelumnya. Sebelum rapat dimulai, Kakanwil dengan didampingi para pejabat eselon III beramah-tamah sejenak dengan Walikota Surabaya di ruang kerjanya.Rapat yang diselenggarakan sekitar jam tiga sore tersebut dipimpin langsung oleh Kakanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas terpilihnya Surabaya sebagai salah satu kota terbaik di Asia Pasifik. Hal tersebut merupakan prestasi yang luar biasa yang harus selalu dipertahankan bahkan ditingkatkan.Dalam kesempatan tersebut, Ibu Risma menyampaikan bahwa kedatangannya di Kanwil X DJKN adalah ingin meminta bantuan proses sertifikasi ABMA/C yang telah diserahkan ke Pemkot Surabaya dengan SK Menteri Keuangan. Saat ini di Pemkot Surabaya terdapat 6 buah ABMA/C yang telah diurus proses sertifikasinya ke BPN namun karena beberapa kendala proses tersebut berhenti dijalan. “ Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah berkali-kali dibantu oleh Pak Kanwil. Semua aset yang kami peroleh dari ABMA/C sesuai SK Menteri Keuangan ini kedepannya akan kami gunakan semuanya untuk sekolahan guna meningkatkan daya tampung siswa sekolah terutama SMP yang semakin meningkat tiap tahunnya,” ujar Walikota Surabaya.Pihak BPN Propinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa beberapa hal yang menghambat proses sertifikasi adalah ternyata semua ABMA/C tersebut juga merupakan aset P3D. Meskipun dari sisi ABMA/C clear, tetapi dari dari sisi P3D harus ada beberapa kelengkapan yang harus dipenuhi seperti BAST, Surat Pernyataan Walikota Surabaya, Penetapan Lokasi disertai Pertimbangan Teknis Pertanahan, print out aset dari Simbada, dan riwayat perolehan tanah. Menanggagapi persyaratan yang disampaikan oleh Kantor pertanahan, Kakanwil meminta kepada Walikota untuk segera menyiapkannya dan pihak BPN juga secara pro aktif ikut membantu mengingat penggunaan aset semuanya untuk pendidikan dan keb`ikan umat. “ Ibu walikota telah sanggup memenuhi semua persyaratan dari sisi P3D kecuali untuk BAST. Kami telah pegang BAST aset P3D dari Pusat ke Gurbernur Jawa Timur, Imam Utomo. Untuk melengkapi persyaratan sertifikasi tersebut secara resmi akan kami sampaikan BAST tersebut. Jadi, tidak ada alasan bagi Kantor Pertanahan untuk tidak memproses sertifikat atas ABMA/C tersebut,” terang Kakanwil X DJKN Surabaya.Jarot W. Muliawan, perwakilan dari BPN Propinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa sesuai penjelasan yang disampaikan oleh Kakanwil, proses sertifikasi ABMA/C tersebut dapat segera diproses karena semua persyaratan melalui rapat tersebut dapat dipenuhi. Sesuai dengan peraturan Kepala BPN yang baru, penerbitan sertifikat tersebut cukup oleh Kantor Pertanahan tidak lagi oleh Kanwil BPN. Diakhir rapat tersebut, Kakanwil menyampaikan pertanyaan sekaligus masukan mengapa terhadap aset yang sudah sejak lama masuk daftar ABMA/C (tahun 1965) yang telah diberikan ke Pemkot Surabaya bisa terbit SHP di tahun 1995 dan masuk aset P3D.

PostHeaderIcon Kakanwil X DJKN Surabaya Teken MoU Pengembangan Manajemen Aset Daerah Bersama Bupati Mojokerto

Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., Kakanwil X DJKN kembali menandatangani MoU dengan salah satu Pemkab di Jawa Timur, yaitu Pemkab Mojokerto. MoU yang ditekan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012, bertempat di Ruang Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto tersebut merupakan MoU yang ke-14 dengan Pemkab/Pemkot di Jawa Timur. Bupati Mojokerto, H. Mustofa Kamal Pasa, SE dengan didampingi Sekdakab Mojokerto dan Pejabat Utama lainnya meneken MoU bersama Kakanwil X DJKN Surabaya yang dalam kesempatan tersebut juga didampingi oleh para pejabat eselon III Kanwil X DJKN dan Kepala KPKNL Sidoarjo. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur dan Universitas 17 Agustus Surabaya (Untag).Di awal sambutannya, Kakanwil menjelasakan tentang DJKN yang merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan yang memiliki cakupan tugas dan interkasi yang luas seperti pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara/daerah, inventarisasi dan penilaian BMN/BMD, pelayanan lelang, dan penyehatan BUMD/Perusahaan Daerah. Bertindak sebagai representasi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) di Jawa Timur, Kakanwil menyampaikan bahwa arah manajemen aset sudah berubah. Oleh karena itu semua pejabat Pemkab Mojokerto yang terkait dengan pengelolan BMD harus memperhatikan hal tersebut dengan serius. Saat ini arah manajemen BMD sudah berubah ke arah bagaimana melakukan penguatan APBD melalui aset. Hal ini dapat dilakukan melalui melalui efesiensi dan efektivitas anggaran karena sebagian besar permasalahan adalah terkait dengan aset. Selain itu dengan perluasan sumber pemacu PAD melalui pemanfaatan aset. “ Saya ingin tahun depan, bertepatan dengan ulang tahun Bupati Mojokerto opini WTP dapat diraih oleh Pemkab Mojokerto,”ujarnya.(Internal Control)Kakanwil menyampaikan bahwa sesuai dengan UU No 15/2004, BPK RI melakukan tiga jenis pemeriksaan. Pertama adalah pemeriksaan terhadap kewajaran dalam penyajian laporan keuangan (financial statements audit), hasilnya berupa LHP yang memuat opini dan disini juga menyangkut masalah aset. Kedua, pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas, termasuk kinerja pengelolaan BMD/Aset dan hasil pemeriksaan berupa LHP memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu (special audit/investigative audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja (pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif) termasuk terhadap BMD/Aset. LHP memuat kesimpulan dan ada fakta yuridis. Sedangkan dalam memberikan opini, BPK RI berdasarkan pada beberapa kriteria, antara lain :
1.Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2.Kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan (adequate disclosures)
3.Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4.Efektivitas Sistem Pengendalian InternSesuai dengan peraturan yang berlaku, Bupati adalah pemegang kewenangan pengelolaan BMD, Sekda sebagai Pengelolaa BMD, dan para Kepala SKPD merupakan Pengguna BMD. Oleh karena itu setiap aktivitas pengelolaan BMD (penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan) harus dengan ijin/persetujuan dari Sekda selaku Pengelola BMD. “ Kabinet Indonesia Bersatu II telah menargetkan pada tahun 2012 harus WTP penuh tanpa ada paragraf penjelasan, termasuk juga Pemkab Mojokerto harus WTP meskipun tahun 2011LK-Pemdanya masih Tidak Wajar (adversed opinion). “ Semua yang hadir disini harus memperhatikan bahwa sebagian besar permasalahan untuk meraih WTP adalah masalah aset dan piutang daerah. Perlu saya ingatkan juga bahwa mulai tahun 2015 sesuai dengan PUSAP, semua Laporan Keuangan (LKPP, LK-Pemda, LK-BUN) dijadikan satu, yaitu Laporan Keuangan Indonesia. Mulai tahun 2013 seluruh BMN/D akan disusutkan/depresiasi sedangkan untuk BLU/D sudah dimulai sejak 2011. Tolong agar semua ini diperhatikan dan kita semua harus bekerja keras,”ujar Kakanwil.Kakanwil menegaskan bahwa kehadirannya di Mojokerto untuk membantu Pemkab Mojokerto dalam beberapa hal, pertama Inventarisasi BMD dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan, jumlah, dan dokumen serta kelengkapan pendukung aset. Kedua, adalah penilaian BMD, dimana pihak yang berwenang, berkompeten, serta diakui oleh aparat pemeriksa adalah penilai DJKN. Ketiga, inventarisasi dan penilaian aktiva tetap di Perusahaan Daerah/BUMD untuk menentukan kualitas penyertaan Pemda di setiap PD/BUMD. Keempat adalah pengurusan piutang daerah dimana terhadap hal tersebut Kakanwil meminta agar pengurusannya diserahkan ke DJKN karena ada slot penghapusan dan hasilnya masuk ke kas daerah. Selanjutnya, DJKN juga membantu pelayanan lelang barang milik daerah, percepatan penyelesaian aset P3D, penguatan sumber daya manusia daerah, dan bidang lainnya. Beliau meminta agar segera dibentuk tim kecil (small group) yang langsung fokus pada bidang-bidang diatas.Sampai saat ini, hampir semua Pemkab/Pemkot di Jawa Timur tidak mengetahui berapa nilai aset yang paling kini (current value) atas penyertaan Pemda di setiap PD/BUMD. Oleh karena itu perlu dilakukan penyehatan terhadap PD/BUMD dan kegiatan IP terhadap aktiva tetapnya. Selain itu, terkait dengan penyertaan modal terhadap PD/BUMD terdapat juga permasalahan yaitu sebagian besar tidak didukung dengan Perda. Oleh karena itu Kanwil X DJKN Surabaya siap memberikan bantuan dalam penyusuan Raperda pengelolaan BMD dimana dalam beberapa waktu yang lalu telah telah berhasil membantu Pemkot Surabaya dalam menuntaskan penyusunan Perda Pengelolaan BMD sehingga disahkan Legislatif. “ Saya kesini akan menyerahkan Aset Bekas Milik Asing/Cina berupa sekolahan di Pacet Mojosari ke Pemkab Mojokerto. Untuk itu saya harapkan perpindahannya ke Pemkab Mojokerto sudah clear tahun ini. Segera bentuk tim kecil untuk melakukan Inventarisasi dan Peneliitian dokumen-dokumen aset ini,” himbau Kakanwil.Di akhir sambutannya, Kakanwil menyampaikan inisiatif baru program aksi dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan BMD di Pemkab Mojokerto tahun anggaran 2012. Inisiatif baru tersebut disusun dalam beberapa bidang yaitu bidang pengorganisasian dan SDM, bidang akuntansi/penatausahaan/laporan BMD dan SPI, dan bidang pemanfatan, pengamanan fisik dan hukum yang diberikan dalam tiga skala prioritas yaitu low, moderate, dan high. “ Semua temuan BPK harus di tindaklanjuti bukan untuk diperdebatkan. Jika tidak ditindaklanjuti akan bisa mendapatkan sanksi, yaitu sanksi administratif dan pidana,” pesannya.Di tempat yang sama pula Bupati Mojokerto menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas kehadiran Kakanwil X DJKN Surabaya yang berkenan hadir di Mojokerto membantu dalam menata Mojokerto menjadi lebih baik dan tertib. Pemimpin yang dilahirkan di Mojokerto, 39 tahun silam yang juga berlatar belakang entreprenuership ini memiliki prinsip dan wawasan dalam memimpin Kabupaten Mojokerto, yaitu penekanan pada hasil karya nyata. Beliau tidak membutuhkan SKPD yang ABS (asal bapak senang) tetapi SKPD yang dapat memberikan hasil kinerja dan karya nyata. “ Dalam setiap bertugas Pak Kanwil... Saya selalu menanyakan kapan suatu pekerjaan diselesaikan bukan program yang muluk-muluk. Untuk itu semua SKPD saya buatkan Pakta Integritas, yang artinya bukan loyal kepada saya tetapi loyal kepada sistem untuk membuat langkah-langkah konkrit yang diperlukan masyarakat Mojokerto. Mindset birokrasi harus diubah seperti pengusaha/swasta. Kalau bekerja bisa diselesaikan cepat kenapa harus diperlambat karena masih banyak pekerjaan menunggu untuk diselesaikan. Oleh karena itu, disini saya berharap agar kehadiran Kakanwil dapat menambah wawasan dan semangat dalam menyelesaikan permasalahan di Mojokerto agar bisa menjadi lebih baik, tertib, dan tentunya target WTP dapat diwujudkan,” papar Bupati Mojokerto.
Monday, July 16, 2012

PostHeaderIcon Kanwil X DJKN Surabaya Dukung Upaya Pemkab Malang Raih WTP dan Penguatan APBD Melalui MoU

Dalam rangka untuk meningkatkan peran DJKN sebagai Manajer Aset dalam Pengelolaan Barang Milik Negara, edukasi dan membangun sinergi dengan stakeholder, pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2012, Kdpala Kanwil X DJKN Surabaya, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. dengan didampingi para pejabat eselon III di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya melaksanakan penandatanganan MoU dengan Bupati Malang, Drs. H. Rendra Kresna, BcKU, SH, MM, MPM. Mou yang diteken di Aula Pemkab Malang tersebut diikuti sekitar 75 orang yang terdiri dari pejabat utama di Pemkab Malang, Kepala SKPD, dan seluruh Camat di Kabupaten Malang. Selain itu juga hadir Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Prodi S1 Universitas 17 Agustus Surabaya yang sangat tertarik terhadap pengelolaan kekayaan negara dimana kehadirannya telah digagas oleh Kepala Bagian Umum Kanwil X DJKN Surabaya, Heyang Muhanan Kahuripi, S.H., M.H.Sebelum melaksanakan penandatanganan MoU, Bupati Malang mempersilahkan Kakanwil beserta pejabat eselon III untuk beramah-tamah sejenak di ruang kerjanya. Dalam sambutan yang disampaikan seusai penandatanganan MoU tersebut, Kakanwil menyampaikan bahwa kehadirannya di Pemkab Malang adalah sebagai bentuk represetansi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) di Jawa Timur. “ Penandatanganan MoU ini sangatlah penting dan mempunyai nilai yang sangat strategis. Tanpa ada niat yang ikhlas dan keinginan yang kuat dari Pak Bupati, mustahil penandatangan MoU ini terwujud,” ujar Kakanwil.Kakanwil menyampaikan bahwa DJKN adalah salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan yang memiliki cakupan tugas yang sangat luas seperti memastikan Laporan keuangan (LKPP,LK-Pemda, LK-BUN, dll) WTP, mengurus piutang negara/daerah, melaksanakan lelang BMN/BMD, penyehatan BUMD/PD/BLUD, penyelesaian aset P3D, aset Bekas Milik Asing/Cina, aset Dekon/TP, Penilaian BMN/BMD/aktiva tetap BUMD, dan penguatan SDM daerah di bidang manajemen BMD, piutang daerah, lelang BMD, dan penilaian BMD. Saat ini arah kebijakan pengelolaan BMD telah bergeser dari yang semula berat di bidang penertiban aset (penatausahaan) menjadi bagaimana mengelola BMD untuk penguatan APBD. Hal ini dapat diwujudkan melaui efesiensi anggaran, efektivitas anggaran, dan memperluas pemacu sumber PAD melalui pemanfaatan aset daerah.“ Semua BMD yang ada di SKPD harus diinventarisasi untuk mengetahui eksistensi dari barang tersebut, berapa perolehannya, dokumen dan permasalahannya apa saja untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh lembaga yang berwenang yaitu DJKN dan Penilai Swasta. Penilaian oleh Penilai DJKN hasilnya diakui oleh aparat pemeriksa karena dillakukan oleh penilai yang kompeten dan kredibel sedangkan penilaian oleh Swasta hasilnya sering dipertanyakan dan memerlukan biaya yang tinggi. Saya minta agar penilaian BMD, pelaksanaan lelang BMD, pengurusan piutang daerah diserahkan ke DJKN karena lebih aman dan diakui oleh aparat pemeriksa selain itu untuk pengurusan piutang daerah melalui DJKN ada slot penghapusan,” paparnyaDitempat yang sama pula, Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan bangga atas kehadiran Kakanwil di Kabupaten Malang. Beliau setuju bahwa BMD harus dikelola dengan baik dengan memperhatikan asas transparansi, akuntabilitas, efesiensi, fungsional, kepastian hukum, dan kepastian nilai. “ Kedepannya kami berharap agar kerjasama ini dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat mendorong percepatan agar predikat WTP dapat segera terwujud. Kami sangat berkeinginan meraih WTP karena hal ini merupakan kebanggaan dan kepuasan tersendiri. Dari sisi hukum yang pasti dengan WTP akan menjamin keamanan aset-aset. Dan dengan WTP diharapkan akan mampu mendorong pengelolaan aset daerah dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menjadi organisasi yang kredibel dan berkesinambungan. Semoga dengan ditandatanganinya MoU ini akan membawa kebaikan, menjadikan pengelolaan aset di Pemkab Malang menjadi lebih tertib, dapat menambah wawasan dan meningkatka kinerja aparat Pemkab Malang dalam mengelola aset,” ucap Bupati Malang.“ Sampai saat ini, Laporan Keuangan Pemkab Malang belum bisa memperoleh predikat WTP dari BPK. Masalah utama yang menyebabkan adalah keberadaan aset-aset yang belum jelas statusnya, aset-aset yang tidak didukung dengan dokumen, keberadaan fisik yang tidak jelas dan dikuasai oleh pihak lainnya. Dalam pepatah Jawa, Pemkot Malang ibarat “tumbu oleh tutup”. Dimana, pada saat lagi membutuhkan ahli dan pejuang dalam penertiban aset, tiba-tiba datang dari Surabaya, yaitu Kanwil X DJKN Surabaya yang menawarkan bantuan,” ujar Bupati Malang.

Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga