Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

“ Semoga Allah mengkalkulasi pertemuan kita pagi ini sebagai awal langkah untuk kebaikan bagi Bangsa Indonesia kedepan,”demikian harapan Kakanwil X DJKN Surabaya, Lalu Hendry Yujana yang disampaikan diawal sambutannya dalam acara penandatanganan MoU bersama Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya yang diselenggarakan di Aula lantai 4 GKN Surabaya II.Semua pegawai Kanwil X DJKN Surabaya dan beberapa pimpinan Untag Surabaya hadir mengikuti acara penandatanganan MoU tentang “ Kerjasama Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Bidang Kekayaan Negara/Daerah “ yang dilaksanakan pada hari Senin (26/11/2012). Kedepannya pelaksanaan kerjasama tersebut akan dilaksanakan melalui “Lembaga Pengkajian Kekayaan Negara/Daerah Untag” di Untag Surabaya.MoU yang telah diteken bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang erat dan saling menguntungkan serta pemberdayaan potensi antara kedua lembaga dalam kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan mempunyai tugas besar di bidang fiskal, moneter, dan kekayaan negara dan diharapkan sukses berjalan baik. Oleh karena itu perlu menjalin kerjasama dengan kampus (civitas akademika perguruan tinggi) yang baik untuk menyelesaikan tiga tugas tersebut. “ Ini adalah pertemuan yang mahal dan penting. Saya ingin MoU ini dapat berjalan dengan baik dan optimal. Oleh karena itu saya minta pimpinan Untag untuk menanganinya dengan serius,”ujar KakanwilBeliau juga menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan dengan cakupan tugas yang luas dan sangat multi interaksi. Salah satu tugas yang diemban DJKN adalah penguatan kualitas LKPP/LK-Pemda. Di Indonesia ada 78 K/L, di Jatim ada 38 Pemkab/Pemkot dimana baru 10 Pemkab/Pemkot yang meraih WTP tahun ini. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II bertekad tahun 2012 LKPP/LK-Pemda WTPTentunya terdapat kendala-kendala dalam usaha pencapaian opini WTP, yaitu masalah aset yang merupakan masalah serius yang hampir dihadapi oleh semua K/L dan Pemda di Jatim. “ Kami serius dengan masalah BMN dan BMD. Dari semua Pemkab/Pemkot masalah utama yang dihadapi adalah masalah aset dengan segala macam kompleksitasnya. Bicara masalah aset tentunya berhubungan dengan tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik,” terang KakanwilSaat ini, orientasi pengelolaan BMN/BMD telah bergeser dari penguatan kualitas LKPP/LK-Pemda menjadi penguatan kualitas APBN/APBD sehingga hal ini memerlukan SDM yang kuat dan mumpuni. Penguatan kualitas APBN/APBD dapat dicapai melalui efektivitas anggaran, efesiensi anggaran, dan perluasan pemicu sumber PAD.