Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

Pencarian

Loading...

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Monday, December 10, 2012

PostHeaderIcon Kanwil X DJKN Surabaya Laksanakan Rapat Koordinasi Dengan Penyerah Piutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Kanwil X DJKN Surabaya secara pro aktif terus melakukan sinergi dengan Penyerah Piutang pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Sinergi ini diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan rapat koordinasi dengan para Kreditur. Setelah beberapa hari sebelumnya melakukan rapat koordinasi dengan PT BRI (Persero) Wilayah Surabaya dan Wilayah Malang, pada hari Rabu (28/11/2012) melaksanakan rapat koordinasi dengan PT BTN Wilayah Jawa Timur dan pada hari Kamis (29/11/2012) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Wilayah Surabaya.
Rapat yang diselenggarakan di ruang rapat Kanwil X DJKN Surabaya diikuti oleh seluruh Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam kesempatan tersebut Kakanwil X DJKN Surabaya, Lalu Hendry Yujana menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat kordinasi tersebut sangat penting dan strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkrit agar penyelesaian BKPN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012 dapat berjalan lancar dan clear.
Sebagai langkah percepatan penyelesaian pasca putusan MK, Kakanwil meminta agar ada kejelasan jumlah BKPN dan nilai outstanding BKPN. Hal ini dipandang penting agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari.
Oleh karena itu, untuk memperoleh kejelasan jumlah BKPN dan nilai outstanding BKPN perlu dilakukan inventarisasi dan verifikasi internal KPKNL melalui kegiatan inventarisasi, verifikasi data, dan dokumen BKPN, inventarisasi dan verifikasi data dan dokumen barang jaminan, dan verifikasi permasalahan yang ada pada masing-masing BKPN. Setelah semua kegiatan inventarisasi dan verifikasi internal KPKNL selesai akan dilanjutkan dengan rekonsiliasi eksternal dengan penyerah piutang.
Sedangkan terkait dengan pelaksanaan lelang khususnya lelang Hak Tanggungan, Kakanwil menghimbau agar dalam pengajuannya tetap memperhatikan peraturan yang berlaku, dilengkapi dokumennya, dan diajukan secara langsung ke KPKNL mengingat lebih cepat, rentang kendali lebih pendek, prosedurnya jelas, dan biaya lebih murah. “Pelaksanaan lelang lebih ditekankan pada sisi public service daripada sisi kontribusi penerimaan negara yang tidak begitu besar. Oleh karena itu agar menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga kedepannya tidak menimbulkan masalah hukum. Terhadap semua objek lelang terutama barang bergerak Pejabat Lelang wajib melihat objek lelang dan saya harapkan pihak pemohon lelang mendukung pelaksanaan peninjauan atas fisik objek lelang tersebut,” ujar Kakanwil

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga