Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Tuesday, October 16, 2012

PostHeaderIcon Manajemen Kekayaan Negara Di Indonesia (Disampaikan Dalam Kuliah Perdana Program Pasca Sarjana Untag Surabaya)

Untag Surabaya – Sebagai bentuk sinergi dan upaya pengabdian serta pengembangan ilmu pengetahuan, Sabtu kemarin (06/10/2012), Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. mengisi kegiatan kuliah umum pada acara Kuliah Perdana Program Pasca Sarjana (Magister dan Doktor) pada Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya. Ceramah yang disampaikan di Aula lantai 9 Graha Wiyata Untag tersebut dihadiri langsung Rektor Untag, para Guru Besar, para pejabat Kanwil X DJKN Surabaya, dan sekitar 300 mahasiswa program S2 ( Manajemen, Hukum, Teknik Sipil, Administrasi, Psikologi) dan mahasiswa program S3 (Ilmu Ekonomi, Ilmu Administrasi, dan Ilmu Hukum).
Pria kelahiran Lombok yang kesehariannya dipercaya oleh Menteri Keuangan sebagai Pengelola Aset Negara di Jawa Timur (Kakanwil X DJKN Surabaya) dalam kesempatan tersebut menyampaikan materi kuliah dengan tema “ MANAJEMEN KEKAYAAN NEGARA DI INDONESIA : Pengalaman Empirik dan Harapan Kedepan Bagi Akuntabilitas dan Kemakmuran Rakyat “. Beliau memandang bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk melakukan transfer of knowledge, memacu semangat kepedulian para mahasiswa pada aset negara, serta mendorong para mahasiswa untuk melakukan riset/studi tentang kekayaan negara agar bisa ditemukan model manajemen yang efektif dan efesien, tepat guna dan sasaran yang dapat mewujudkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dan mengarah pada kemakmuran rakyat.
Kuliah umum tentang manajemen kekayaan negara merupakan kegiatan pertama kalinya dan merupakan satu-satunya di Indonesia yang diselenggarakan di dunia kampus. Lalu berharap kedepannya semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk menyangkut kekayaan negara harus berdasarkan riset (policy by research). “ Saya ingin di Untag Surabaya ini dibangun pusat studi/riset kekayaan negara. Hal ini akan menjadi model yang pertama di Indonesia. Saya menantang kepada semua yang hadir disini untuk meneliti dan mengkaji mengenai kekayaan negara di Indonesia. Saya akan bantu dan dorong itu semua untuk kemajuan dan kebaikan Indonesia,” ujar Lalu di tengah-tengah kuliah perdananya.
Sesuai arahan Presiden RI, kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus diselesaikan karena sejak merdeka Indonesia belum mempunyai daftar kekayaan negara dengan nilai yang baik (wajar). Apabila data nilai kekayaan negara seluruhnya sudah tersedia agar dipublikasikan kepada masyarakat sebagai penyeimbang jumlah kewajiban negara kita. Sejauh ini Barang Milik Negara/Daerah belum ditata secara tertib serta nilainya belum wajar. Presiden menghimbau agar dipastikan kepemilikannya, dilaksanakan inventarisasi secara sinergi, menuntaskan aset-aset milik yayasan, serta menyelesaikan sengketa aset, termasuk aset cina. Selain itu, menurutnya juga perlu pembicaraan bersama dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan agar yang dilakukan sesuai dengan SAP.
Kesadaran dan tumbuhnya upaya pengelolaan kekayaan negara di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama Reformasi diberbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kedua, kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dan Kekayaan Negara makin meningkat.
Di akhir ceramah tersebut, Lalu menyampaikan new inisiative/pemikiran baru terkait sistem pengelolaan aset di Indonesia. Menurutnya, sangatlah penting dan dapat memberikan penyegaran wawasan kepada masyarakat luas dan dapat membangun semangat serta kesadaran rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila kedepannya neraca pemerintah (LKPP) yang selama ini komponen aset (aktivanya) yang hanya memasukkan unsur kekayaan negara dimiliki saja (tidak dipisahkan dan dipisahkan) dan pada sisi pasivanya berisi unsur kewajiban negara dan kekayaan negara bersih dirubah menjadi neraca NKRI dimana disisi asetnya tidak hanya mencantumkan kekayaan negara yang dimiliki namun juga mencantumkan kekayaan negara yang dikuasai serta pada sisi pasivanya berisi kewajiban NKRI dan kekayaan NKRI. “ kita semua harus memulai semua ini dengan niat yang ikhlas, tulus, dan pondasi keyakinan yang kuat. Ingat... korupsi terjadi karena tidak adanya niat yang tulus dan terdapatnya peluang untuk melakukannya,” pesan Lalu di akhir kuliah umum tersebut.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga