Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Wednesday, October 31, 2012

PostHeaderIcon Kanwil X DJKN Surabaya Dukung Pemkab Blitar Dalam Pengembangan Manajemen Aset Daerah Dan Bandara

Dalam rangka mendorong pengembangan manajemen aset daerah, Kanwil X DJKN Surabaya menjalin kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah di Jawa Timur, salah satunya dengan Pemkab Blitar. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam bentuk MoU antara Kepala Kanwil X DJKN Surabaya, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., dan Bupati Blitar, H. Herry Noegroho, SE, MH. pada hari Rabu (24/10/2012) di Pendopo Kabupaten Blitar.
Kakanwil menegaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah dilingkungan Kabupaten Blitar dan memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset yang selama ini dikuasai oleh Pemkab Blitar, termasuk piutang daerah, lelang barang milik daerah, dan pengembangan SDM di daerah di bidang aset.
Dalam sambutan yang disampaikan dihadapan sekitar 50 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Kepala KPPN Blitar, para Camat, dan perwakilan Lanud Abdurahman Saleh Malang, Bupati Blitar menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Kakanwil beserta jajarannya di Kabupaten Blitar. “ Kabupaten Blitar mempunyai keinginan yang kuat untuk maju dan membangun sehingga Kabupaten ini selalu menerima dengan sdnyuman dan bersyukur terhadap setiap tamu yang datang ke Blitar,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Bupati Blitar, selama 3 tahun terakhir LK-Pemda Kabupaten Blitar memperoleh opini WDP dari BPK RI. Ada tiga hal utama yang menyebabkan hal tersebut belum bisa WTP antara lain kesalahan dalam sistem penganggaran, belum adanya data yang jelas terkait dengan nilai investasi, dan masalah pengelolaan aset. “ Oleh karena itu kami berharap tahun depan status tersebut dapat berubah menjadi WTP dan itu menjadi obsesi dari kami karena di tahun-tahun sebelumnya sudah kami targetkan. Untuk meraih hal tersebut dibutuhkan usaha ekstra sehingga untuk mewujudkannya perlu ditindaklanjuti dengan MoU agar kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset dapat menjadi benar,” terang Bupati.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Blitar juga menyampaikan keinginan Pemkab Blitar yang akan membangun Bandara pendukung yang berlokasi di Kecamatan Ponggok yang rencananya menggunakan tanah BMN di lingkungan TNI AU Lanud Abdurhman Saleh. Satu dan lain hal agar kasus di Bandara Abdurachman Saleh Malang tidak terulang. Beliau memandang sangat perlu untuk segera melakukan koordinasi yang intensif dengan Instansi pengelola aset negara, yaitu DJKN. Menurutnya, pembangunan bandara tersebut sangatlah penting baik bagi Pemkab Blitar maupun Pemprov Jatim. Bagi Pemkab Blitar sebagai sarana untuk pengembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga untuk mendukung pengembangan usaha agrobisnis dan pariwisata di Kabupten Blitar. Pengembangan Bandara di Kabupten Blitar tersebut sudah sesuai dengan arahan Pemprov Jatim yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemprov Jatim.
“ Kedepan tantangan semakin berat, permasalahan aset semakin penting butuh penanganan ekstra. Oleh karena itu butuh perhatian serius dan saya minta kepada semua SKPD agar responsif terhadap semua peraturan terbaru yang terkait dengan aset,” tegas Bupati.
Sementara itu, Kakanwil X DJKN Surabaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan MoU dengan Pemkab Blitar merupakan bentuk usaha yang nyata dan serius dari Pemkab Blitar untuk membenahi permasalahan aset di Pemkab Blitar guna meraih WTP. Berdasarkan lingkup MoU tersebut, Kanwil X DJKN Surabaya ingin membantu dan mendorong Pemkab Blitar dalam membenahi masalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Aktiva Tetap BUMD/PD, Inventarisasi dan Penilaian BMD/Aktiva Tetap BUMD/PD, penyehatan BUMD/PD, penyeleasaian aset P3D, pelaksanaan lelang BMD/Aktiva Tetap BUMD/PD, pengurusan piutang daerah, penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMAC), dan pengembangan SDM Daerah di bidang aset. Beliau juga menyampaikan bahwa peran Sekdakab Blitar sangatlah penting karena sebagai pengelola BMD, sedangkan Kepala SKPD sebagai Pengguna BMD. Oleh karena itu, setiap aktivitas pengelolaan BMD harus melalui Sekda.
“ Pak Bupati, kegiatan seperti ini juga telah kami laksanakan dengan beberapa Pemkab/Pemkot di Jawa Timur. Kami datang kesini untuk memastikan bahwa kedepannya Laporan Keuangan Pemkab Blitar naik kelas menjadi WTP penuh. Perlu juga kami sampaikan bahwa pihak yang berwenang melakukan penilaian BMN/BMD adalah DJKN. Tentunya biayanya lebih murah daripada dengan menggunakan penilai eksternal (MAPI) dan hasilnya lebih diakui dan diterima BPK RI. Pak Bupati. Sekarang ada reorientasi dalam pengelolaan BMD. Mulai tahun 2012, tekanan yang semula berat ke penatausahaan (reporting) untuk menuju WTP bergeser ke arah bagaimana mengelola BMD untuk menghasilkan penerimaan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset. Bentuk-bentuk pemanfaatan meliputi sewa, Kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah, dan Bangun Serah Guna. Jadi untuk mendorong pemanfaatan BMD optimal, pengelola BMD (pegawai Pemda) harus mempunyai wawasan, pengetahuan, dan mampu berinteraksi dengan dunia bisnis,” paparnya.
Beliau juga menyampaikan bahwa Kanwil X DJKN Surabaya ingin membantu Pemkab Blitar dalam penyehatan penyertaan Pemkab Blitar di Perusahaan Daerah dan BUMD. “ Kedepannya, tujuan kita tidak hanya LK-Pemda Blitar WTP, tetapi juga kualitas pengelolaan BMD meningkat pesat jauh lebih baik, yaitu pengelolaan BMD harus dalam rangka penguatan APBD Kabupten Blitar. Khusus mengenai Bandara, kami mendukung penuh niat Pemkab Blitar untuk membangun bandara demi pengembangan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan pariwisata. Untuk itu perlu dilakukan pembicaraan yang lebih intensif kedepannya untuk mambahas hal tersebut,” terang Kepala Kanwil X DJKN.
Kegiatan penandatanganan MoU tersebut dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan Bandara di Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Selama berada dilokasi Bandara Kakanwil didampingi langsung oleh Wakil Bupati, Camat ponggok, perwakilan Lanud Abdurahman Saleh Malang Detasemen Ponggok, dan beberapa pejabat Pemkab Blitar. Dalam kunjungan langsung tersebut Kakanwil berbincang-bincang dengan aparat pemerintah desa Pojok maupun warga setempat untuk menyerap aspirasi dan tanggapan warga sekitar dengan rencana pembangunan Bandara tersebut. Kakanwil juga meminta kepada Wakil Bupati Blitar agar tetap memperhatikan aspirasi sekitar 61 kepala keluarga yang berada di kawasan yang akan dibebaskan dan terima kasih juga disampaikan Kakanwil kepada perwakilan warga yang telah mengerti arahan bahwa lahan yang mereka tempati merupakan BMN dan mau bersedia pindah demi kemajuan Blitar melalui pembangunan Bandara.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga