Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Dikemas bersamaan dengan acara Safari Ramadhan, Pakta Integritas, Penggalian Potensi Lelang Perum Perhutani, dan Pengecekan ABMA/C dan lokasi aset tukar menukar antara PTPN XI dan Pemkab Jember, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya melaksanakan pelantikan terhadap Pejabat Lelang yang telah mendapatkan SK pengangkatan dari Menteri Keuangan. Pelaksanaan pelantikan tersebut dilakukan di KPKNL Jember pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012. Pejabat Lelang pada KPKNL Jember yang dilantik adalah Mizan Abidin, S.H. / NIP 197602101996021001 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.6/UP.11/2012 tanggal 18 Agustus 2012.Dalam sambutan yang disampaikan dalam acara pelantikan tersebut, Kakanwil menekankan bahwa pelantikan Pejabat Lelang tersebut dilakukan dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa lelang. Menurut beliau, pengangkatan Pejabat Lelang tersebut sebagai jawaban atas permintaan KPKNL yang sangat membutuhkan tenaga pejabat Lelang karena frekuensi pelaksanaan lelang yang cukup tinggi.. “ Saya minta kepada Pejabat Lelang yang baru saja dilantik untuk selalu bekerja dengan cermat, teliti, dan hati-hati. Jangan lupa untuk selalu melakukan mitigasi risiko karena pelayanan lelang ini mengandung potensi risiko yang tinggi. Saudara jangan sekali-kali menetapkan tanggal lelang jika syaratnya belum lengkap. Saudara juga harus mengetahui dan menguasai 77 modus penyimpangan (fraud) dibidang lelang,” pesannya.Dalam kesempatan tersebut Kakanwil menekankan agar Pejabat Lelang yang baru saja dilantik mengetahui dan memahami semua kewajiban, kewenangan, dan larangan yang berkaitan dengan tugas Pejabat Lelang. �$9C PNBP dari lelang hanya satu, yaitu bea lelang yang harus diamankan. Pekerjaan lelang adalah public service dan cost centre dimana secara finansial kita tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu harus dijaga benar, harus proper, tidak boleh ada missconduct, rule breaking/rule intention dan harus rule keeping. Kita semua harus bekerja keras untuk menjadi semakin baik,” katanya.Beliau akan memback-up Pejabat Lelang jika ada tuntutan/complain dari pihak lain asalkan Pejabat Lelang telah bekerja dengan sebaik-baiknya,sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan kode etik, proper, lurus, jujur, dan amanah. Beliau juga berpesan agar dalam melaksanakan lelang, objek lelang harus dilihat terlebih dahulu, jangan melaksanakan lelang melampaui kewenangan, harus meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen permohonan lelang (terutama HT). “Jangan ada lagi ada missinterprestasi terhadap peraturan lelang. Mulai sekarang kuatkan niat menjadi Pejabat Lelang semata-mata untuk umat. Kedepan tantangan tugas makin berat dan saya ingin Kepala KPKNL Jember sukses dibidang lelang. Oleh karena itu sumpah tadi harus benar-benar dipegang dan menancap dalam hati anda,”ujarnya.Kakanwil juga menekankan bahwa terhadap setiap pelaksanaan lelang yang keberadaan objeknya terletak diluar wilayah kerja KPKNL tempat pelaksaan lelang, harus ada dispensasi tertulis dari Superintenden (Kakanwil) dan wajib dihadiri pihak penjual. Dan apabila tidak ada pejabat penjual, maka Pejabat Lelang Kelas I (PL Kelas I) membatalkan lelang tersebut. Kakanwil juga menambahkan bahwa PL Kelas I wajib mengecek kesesuaian antara dokumen persyaratan lelang dengan fisik barang yang dilelang. “ Dalam melakasanakan setiap tugasnya Pejabat Lelang harus bekerja cermat, teliti, dan hati-hati serta selalu berlandaskan dan mampu menghidupkan nilai-nilai Kementerian Keuangan seperti Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan,” tuturnya.