Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Lelang, yang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL dan PL Kelas II harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan Kanwil DJKN berfungsi sebagai Pengawas Lelang (Superintenden), harus bisa lebih mengoptimalkan fungsi dan perannya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang dalam proses pelaksanaan lelang.Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan lelang pada Perum Perhutani, pada hari Selasa (31/07), Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., Kakanwil X DJKN Surabaya dengan didampingi Kepala Bidang Lelang dan Kepala Bagian Umum melaksanakan penggalian potensi lelang pada Perum Perhutani di seluruh Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengecekan langsung terhadap lokasi dan objek barang yang akan dilelang serta berkoordinasi dengan Perum Perhutani dan semua jajaran dibawahnya di Jatim. Objek lelang yang dikunjungi tersebut berupa batangan besi seperti eks rel lori yang tersebar di berbagai tempat di Jawa Timur yang sebagian besar sudah dikumpulkan di TPK dan KPH Perhutani setempat dan gelondongan kayu jati. Mengingat jumlah yang cukup banyak dan lokasi objek tersebar, pelaksanaan penggalian potensi dalam bentuk koordinasi langsung tersebut dilaksanakan oleh tim kecil ke beberapa lokasi KPH.Selama melaksanakan pengecekan langsung dilapangan, Kakanwil didampingi langsung oleh Kepala Biro Perum Perhutani Unit II Jatim, Administratur KPH Madiun dan Ngawi. Dari hasil peninjauan langsung terhadap objek lelang yang berada di TPK Saradan dan KPH Madiun, Kakanwil menghimbau kepada Perum Perhutani agar segera mengajukan proses lelangnya untuk menghindari penurunan nilai ekonomis dan kedepannya dana hasil lelang dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi perusahaan. Beliau juga menghimbau agar semua lelang barang pada Perum Perhutani melalui KPKNL setempat karena akan lebih aman dari sisi hukum dan dimungkinkan hasil yang lebih optimal.Pelaksanaan penggalian potensi lelang tersebut merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan rapat koordinasi di Kanwil X DJKN Surabaya bersama Perum Perhutani dan Dispenda Jatim pada tanggal 7 Juni 2012 yang lalu serta kunjungan langsung Kepala Perum Perhutani Unit II Jatim di Kanwil X DJKN pada 24 Juli 2012. Dalam kesempatan tersebut Kakanwil menginginkan agar para Kepala KPKNL, PL Kelas I, Kasi Lelang aman atas pemeriksaan aparat pengawas fungsional (BPK dan Irjen) terkait dengan pelaksanaan Lelang Kayu*dan objek lainnya milik Perhutani. Untuk itu diperlukan koordinasi langsung dan kerjasama yang baik dengan Perum Perhutani dan unit-unit dibawahnya untuk memastikan legalitas objek lelang. “ Pelaksanaan lelang kayu dan besi eks rel lori pada Perum Perhutani harus sesuai dengan peraturan yang berlaku (rule keeping) tidak boleh rule breaking. Semua Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang harus tahu dan yakin benar fisik barang yang akan dilelang. Untuk itu kami memandang pelaksanaan penggalian dan cek fisik ini sangat mutlak diperlukan,” ujar Kakanwil di sela-sela kegiatan tersebut.