Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Monday, July 16, 2012

PostHeaderIcon Kanwil X DJKN Surabaya Dukung Upaya Pemkab Malang Raih WTP dan Penguatan APBD Melalui MoU

Dalam rangka untuk meningkatkan peran DJKN sebagai Manajer Aset dalam Pengelolaan Barang Milik Negara, edukasi dan membangun sinergi dengan stakeholder, pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2012, Kdpala Kanwil X DJKN Surabaya, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. dengan didampingi para pejabat eselon III di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya melaksanakan penandatanganan MoU dengan Bupati Malang, Drs. H. Rendra Kresna, BcKU, SH, MM, MPM. Mou yang diteken di Aula Pemkab Malang tersebut diikuti sekitar 75 orang yang terdiri dari pejabat utama di Pemkab Malang, Kepala SKPD, dan seluruh Camat di Kabupaten Malang. Selain itu juga hadir Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Prodi S1 Universitas 17 Agustus Surabaya yang sangat tertarik terhadap pengelolaan kekayaan negara dimana kehadirannya telah digagas oleh Kepala Bagian Umum Kanwil X DJKN Surabaya, Heyang Muhanan Kahuripi, S.H., M.H.Sebelum melaksanakan penandatanganan MoU, Bupati Malang mempersilahkan Kakanwil beserta pejabat eselon III untuk beramah-tamah sejenak di ruang kerjanya. Dalam sambutan yang disampaikan seusai penandatanganan MoU tersebut, Kakanwil menyampaikan bahwa kehadirannya di Pemkab Malang adalah sebagai bentuk represetansi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) di Jawa Timur. “ Penandatanganan MoU ini sangatlah penting dan mempunyai nilai yang sangat strategis. Tanpa ada niat yang ikhlas dan keinginan yang kuat dari Pak Bupati, mustahil penandatangan MoU ini terwujud,” ujar Kakanwil.Kakanwil menyampaikan bahwa DJKN adalah salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan yang memiliki cakupan tugas yang sangat luas seperti memastikan Laporan keuangan (LKPP,LK-Pemda, LK-BUN, dll) WTP, mengurus piutang negara/daerah, melaksanakan lelang BMN/BMD, penyehatan BUMD/PD/BLUD, penyelesaian aset P3D, aset Bekas Milik Asing/Cina, aset Dekon/TP, Penilaian BMN/BMD/aktiva tetap BUMD, dan penguatan SDM daerah di bidang manajemen BMD, piutang daerah, lelang BMD, dan penilaian BMD. Saat ini arah kebijakan pengelolaan BMD telah bergeser dari yang semula berat di bidang penertiban aset (penatausahaan) menjadi bagaimana mengelola BMD untuk penguatan APBD. Hal ini dapat diwujudkan melaui efesiensi anggaran, efektivitas anggaran, dan memperluas pemacu sumber PAD melalui pemanfaatan aset daerah.“ Semua BMD yang ada di SKPD harus diinventarisasi untuk mengetahui eksistensi dari barang tersebut, berapa perolehannya, dokumen dan permasalahannya apa saja untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh lembaga yang berwenang yaitu DJKN dan Penilai Swasta. Penilaian oleh Penilai DJKN hasilnya diakui oleh aparat pemeriksa karena dillakukan oleh penilai yang kompeten dan kredibel sedangkan penilaian oleh Swasta hasilnya sering dipertanyakan dan memerlukan biaya yang tinggi. Saya minta agar penilaian BMD, pelaksanaan lelang BMD, pengurusan piutang daerah diserahkan ke DJKN karena lebih aman dan diakui oleh aparat pemeriksa selain itu untuk pengurusan piutang daerah melalui DJKN ada slot penghapusan,” paparnyaDitempat yang sama pula, Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan bangga atas kehadiran Kakanwil di Kabupaten Malang. Beliau setuju bahwa BMD harus dikelola dengan baik dengan memperhatikan asas transparansi, akuntabilitas, efesiensi, fungsional, kepastian hukum, dan kepastian nilai. “ Kedepannya kami berharap agar kerjasama ini dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat mendorong percepatan agar predikat WTP dapat segera terwujud. Kami sangat berkeinginan meraih WTP karena hal ini merupakan kebanggaan dan kepuasan tersendiri. Dari sisi hukum yang pasti dengan WTP akan menjamin keamanan aset-aset. Dan dengan WTP diharapkan akan mampu mendorong pengelolaan aset daerah dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menjadi organisasi yang kredibel dan berkesinambungan. Semoga dengan ditandatanganinya MoU ini akan membawa kebaikan, menjadikan pengelolaan aset di Pemkab Malang menjadi lebih tertib, dapat menambah wawasan dan meningkatka kinerja aparat Pemkab Malang dalam mengelola aset,” ucap Bupati Malang.“ Sampai saat ini, Laporan Keuangan Pemkab Malang belum bisa memperoleh predikat WTP dari BPK. Masalah utama yang menyebabkan adalah keberadaan aset-aset yang belum jelas statusnya, aset-aset yang tidak didukung dengan dokumen, keberadaan fisik yang tidak jelas dan dikuasai oleh pihak lainnya. Dalam pepatah Jawa, Pemkot Malang ibarat “tumbu oleh tutup”. Dimana, pada saat lagi membutuhkan ahli dan pejuang dalam penertiban aset, tiba-tiba datang dari Surabaya, yaitu Kanwil X DJKN Surabaya yang menawarkan bantuan,” ujar Bupati Malang.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga