Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Monday, July 23, 2012

PostHeaderIcon Kakanwil X DJKN Surabaya Teken MoU Pengembangan Manajemen Aset Daerah Bersama Bupati Mojokerto

Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., Kakanwil X DJKN kembali menandatangani MoU dengan salah satu Pemkab di Jawa Timur, yaitu Pemkab Mojokerto. MoU yang ditekan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012, bertempat di Ruang Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto tersebut merupakan MoU yang ke-14 dengan Pemkab/Pemkot di Jawa Timur. Bupati Mojokerto, H. Mustofa Kamal Pasa, SE dengan didampingi Sekdakab Mojokerto dan Pejabat Utama lainnya meneken MoU bersama Kakanwil X DJKN Surabaya yang dalam kesempatan tersebut juga didampingi oleh para pejabat eselon III Kanwil X DJKN dan Kepala KPKNL Sidoarjo. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur dan Universitas 17 Agustus Surabaya (Untag).Di awal sambutannya, Kakanwil menjelasakan tentang DJKN yang merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan yang memiliki cakupan tugas dan interkasi yang luas seperti pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara/daerah, inventarisasi dan penilaian BMN/BMD, pelayanan lelang, dan penyehatan BUMD/Perusahaan Daerah. Bertindak sebagai representasi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) di Jawa Timur, Kakanwil menyampaikan bahwa arah manajemen aset sudah berubah. Oleh karena itu semua pejabat Pemkab Mojokerto yang terkait dengan pengelolan BMD harus memperhatikan hal tersebut dengan serius. Saat ini arah manajemen BMD sudah berubah ke arah bagaimana melakukan penguatan APBD melalui aset. Hal ini dapat dilakukan melalui melalui efesiensi dan efektivitas anggaran karena sebagian besar permasalahan adalah terkait dengan aset. Selain itu dengan perluasan sumber pemacu PAD melalui pemanfaatan aset. “ Saya ingin tahun depan, bertepatan dengan ulang tahun Bupati Mojokerto opini WTP dapat diraih oleh Pemkab Mojokerto,”ujarnya.(Internal Control)Kakanwil menyampaikan bahwa sesuai dengan UU No 15/2004, BPK RI melakukan tiga jenis pemeriksaan. Pertama adalah pemeriksaan terhadap kewajaran dalam penyajian laporan keuangan (financial statements audit), hasilnya berupa LHP yang memuat opini dan disini juga menyangkut masalah aset. Kedua, pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas, termasuk kinerja pengelolaan BMD/Aset dan hasil pemeriksaan berupa LHP memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu (special audit/investigative audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja (pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif) termasuk terhadap BMD/Aset. LHP memuat kesimpulan dan ada fakta yuridis. Sedangkan dalam memberikan opini, BPK RI berdasarkan pada beberapa kriteria, antara lain :
1.Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2.Kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan (adequate disclosures)
3.Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4.Efektivitas Sistem Pengendalian InternSesuai dengan peraturan yang berlaku, Bupati adalah pemegang kewenangan pengelolaan BMD, Sekda sebagai Pengelolaa BMD, dan para Kepala SKPD merupakan Pengguna BMD. Oleh karena itu setiap aktivitas pengelolaan BMD (penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan) harus dengan ijin/persetujuan dari Sekda selaku Pengelola BMD. “ Kabinet Indonesia Bersatu II telah menargetkan pada tahun 2012 harus WTP penuh tanpa ada paragraf penjelasan, termasuk juga Pemkab Mojokerto harus WTP meskipun tahun 2011LK-Pemdanya masih Tidak Wajar (adversed opinion). “ Semua yang hadir disini harus memperhatikan bahwa sebagian besar permasalahan untuk meraih WTP adalah masalah aset dan piutang daerah. Perlu saya ingatkan juga bahwa mulai tahun 2015 sesuai dengan PUSAP, semua Laporan Keuangan (LKPP, LK-Pemda, LK-BUN) dijadikan satu, yaitu Laporan Keuangan Indonesia. Mulai tahun 2013 seluruh BMN/D akan disusutkan/depresiasi sedangkan untuk BLU/D sudah dimulai sejak 2011. Tolong agar semua ini diperhatikan dan kita semua harus bekerja keras,”ujar Kakanwil.Kakanwil menegaskan bahwa kehadirannya di Mojokerto untuk membantu Pemkab Mojokerto dalam beberapa hal, pertama Inventarisasi BMD dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan, jumlah, dan dokumen serta kelengkapan pendukung aset. Kedua, adalah penilaian BMD, dimana pihak yang berwenang, berkompeten, serta diakui oleh aparat pemeriksa adalah penilai DJKN. Ketiga, inventarisasi dan penilaian aktiva tetap di Perusahaan Daerah/BUMD untuk menentukan kualitas penyertaan Pemda di setiap PD/BUMD. Keempat adalah pengurusan piutang daerah dimana terhadap hal tersebut Kakanwil meminta agar pengurusannya diserahkan ke DJKN karena ada slot penghapusan dan hasilnya masuk ke kas daerah. Selanjutnya, DJKN juga membantu pelayanan lelang barang milik daerah, percepatan penyelesaian aset P3D, penguatan sumber daya manusia daerah, dan bidang lainnya. Beliau meminta agar segera dibentuk tim kecil (small group) yang langsung fokus pada bidang-bidang diatas.Sampai saat ini, hampir semua Pemkab/Pemkot di Jawa Timur tidak mengetahui berapa nilai aset yang paling kini (current value) atas penyertaan Pemda di setiap PD/BUMD. Oleh karena itu perlu dilakukan penyehatan terhadap PD/BUMD dan kegiatan IP terhadap aktiva tetapnya. Selain itu, terkait dengan penyertaan modal terhadap PD/BUMD terdapat juga permasalahan yaitu sebagian besar tidak didukung dengan Perda. Oleh karena itu Kanwil X DJKN Surabaya siap memberikan bantuan dalam penyusuan Raperda pengelolaan BMD dimana dalam beberapa waktu yang lalu telah telah berhasil membantu Pemkot Surabaya dalam menuntaskan penyusunan Perda Pengelolaan BMD sehingga disahkan Legislatif. “ Saya kesini akan menyerahkan Aset Bekas Milik Asing/Cina berupa sekolahan di Pacet Mojosari ke Pemkab Mojokerto. Untuk itu saya harapkan perpindahannya ke Pemkab Mojokerto sudah clear tahun ini. Segera bentuk tim kecil untuk melakukan Inventarisasi dan Peneliitian dokumen-dokumen aset ini,” himbau Kakanwil.Di akhir sambutannya, Kakanwil menyampaikan inisiatif baru program aksi dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan BMD di Pemkab Mojokerto tahun anggaran 2012. Inisiatif baru tersebut disusun dalam beberapa bidang yaitu bidang pengorganisasian dan SDM, bidang akuntansi/penatausahaan/laporan BMD dan SPI, dan bidang pemanfatan, pengamanan fisik dan hukum yang diberikan dalam tiga skala prioritas yaitu low, moderate, dan high. “ Semua temuan BPK harus di tindaklanjuti bukan untuk diperdebatkan. Jika tidak ditindaklanjuti akan bisa mendapatkan sanksi, yaitu sanksi administratif dan pidana,” pesannya.Di tempat yang sama pula Bupati Mojokerto menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas kehadiran Kakanwil X DJKN Surabaya yang berkenan hadir di Mojokerto membantu dalam menata Mojokerto menjadi lebih baik dan tertib. Pemimpin yang dilahirkan di Mojokerto, 39 tahun silam yang juga berlatar belakang entreprenuership ini memiliki prinsip dan wawasan dalam memimpin Kabupaten Mojokerto, yaitu penekanan pada hasil karya nyata. Beliau tidak membutuhkan SKPD yang ABS (asal bapak senang) tetapi SKPD yang dapat memberikan hasil kinerja dan karya nyata. “ Dalam setiap bertugas Pak Kanwil... Saya selalu menanyakan kapan suatu pekerjaan diselesaikan bukan program yang muluk-muluk. Untuk itu semua SKPD saya buatkan Pakta Integritas, yang artinya bukan loyal kepada saya tetapi loyal kepada sistem untuk membuat langkah-langkah konkrit yang diperlukan masyarakat Mojokerto. Mindset birokrasi harus diubah seperti pengusaha/swasta. Kalau bekerja bisa diselesaikan cepat kenapa harus diperlambat karena masih banyak pekerjaan menunggu untuk diselesaikan. Oleh karena itu, disini saya berharap agar kehadiran Kakanwil dapat menambah wawasan dan semangat dalam menyelesaikan permasalahan di Mojokerto agar bisa menjadi lebih baik, tertib, dan tentunya target WTP dapat diwujudkan,” papar Bupati Mojokerto.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga