Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Friday, July 27, 2012

PostHeaderIcon Internalisasi dan Monev Penerapan Manajemen Risiko, Pemantauan Pengendalian Intern, SOP Layanan Unggulan, Dan Capaian Kinerja Di Kanwil X DJKN

Pada hari Kamis (26/07) Kanwil X DJKN Surabaya menyelengarakan Kegiatan Internalisasi dan Monev atas Penerapan Manajemen Risiko, Pemantauan Pengendalian Intern, SOP Layanan Unggulan, Dan Capaian Kinerja di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya. Acara yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 8 Kanwil X DJKN Surabaya tersebut dipimpin langsung oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. dan diikuti oleh Para Kepala KPKNL, Kepala Bidang, dan pegawai dilingkungan Kanwil X DJKN Surabaya.Sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh Para Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya yang disaksikan langsung oleh Kakanwil. Setelah penandatanganan tersebut Kakanwil menyampaikan bahwa kewajiban penandatanganan Pakta Integritas bukan hanya hanya oleh pejabat eselon saja, melainkan oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan dimana hal ini seiring dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-16/MK.1/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan KementerianKeuangan. Sesuai dengan SE tersebut untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dilakukan melalui penandatanganan Pakta Integritas, yaitu dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).Pakta Integritas sangat berkaitan dengan UU Anti Korupsi. Untuk itu semua Kepala KPKNL diminta agar memantau setiap kegiatan dikantornya masing-masing agar tidak terjadi KKN dilingkungan kerjanya. “ Apa yang kita lakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang program percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sesuai dengan Inpres tersebut kita diminta agar menjadi aparatur yang bersih dan melayani dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas,” pesan KakanwilKakanwil X DJKN Surabaya diawal pelaksanaan rapat tersebut menyampaikan beberapa teori dasar mengenai manajemen risiko. Beliau menyampaikan bahwa manajemen risiko merupakan sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah risiko dan menentukan dengan tepat penanganan risiko tersebut. “ Ini merupakan sebuah sarana untuk mengidentifikasi sumber dari resiko dan ketidakpastian, dan memperkirakan dampak yang ditimbulkan dan mengembangkan respon yang harus dilakukan untuk menanggapi resiko tersebut. Jadi, risiko ada seiring dengan adanya tujuan, dimana dalam pencapaian tujuan tersebut selalu penuh dengan ketidakpastian dan hasil yang beragam/bervariasi. Kebanyakan seorang manajer melakukan dua macam tindakan dalam manajemen risiko yaitu mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer resiko pada tahap awal. Sedangkan tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika resiko terjadi atau ketika resiko harus diambil. Oleh karena sangat penting bagi seorang pegawai untuk mengenal enam kategori risiko yang ada seperti risiko operasional (operational risk), risiko keuangan (financial risk), strategic and policy risk, fraud risk, dan risiko kepatuhan (compliance risk),”papar Kakanwil diawal rapat tersebut.Sebelumnya juga disampaikan bahwa Tim dari Itjen Kemenkeu telah melakukan kegiatan sosialisasi sekaligus asistensi terkait dengan penerapan manajemen risiko. Dari hasil yang diperoleh, ternyata terdapat persepsi yang berbeda sehingga Tim dari Itjen Kemenkeu tidak bisa masuk lebih jauh ke DJKN dan hanya memberika panduan mengenai risiko dan bagaimana proses penyusunannya. Oleh karena skop risiko yang begitu luas, maka perlu dibentuk tim kecil untuk merumuskan risiko tersebut agar permasalahan yang ditangani bisa berkurang.Di Kanwil X DJKN Surabaya, pada semester awal telah disusun profil risiko untuk diterapkan yaitu dengan langkah-langkah mitigasi risiko, analisis risiko, evaluasinya dan bentuk pelaporannya. Diharapkan agar sebelumnya Kantor Pusat DJKN memberikan petunjuk pelaksanaan tentang bagaimana menerapkan manajemen risiko dimaksud. “ Manajemen risiko kali ini masih dalam katagori risiko operasional. Untuk menangkap enam katagori tadi perlu dibentuk focus group discussion (FGD) di masing-masing KPKNL yang memiliki tugas mengelaborasi risiko-risiko lain diluar risiko operasional termasuk perbaikan identifikasi risiko, menjaga keterkaitan antara risiko dengan IKU, membuat kriteria risiko, dan membuat rencana penanganan risiko,”ujarnya.Selanjutnya, acara diteruskan dengan pemaparan sekaligus evaluasi atas hasil pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, SOP layanan unggulan, dan capaian kinerja oleh masing-masing KPKNL.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga