Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Tuesday, June 26, 2012

PostHeaderIcon Kepala Kanwil X DJKN Surabaya Teken MOU dengan Pemkab Sumenep

Dalam rangka untuk meningkatkan peran DJKN sebagai Manajer Aset dalam Pengelolaan Barang Milik Negara, edukasi dan membangun sinergi dengan stakeholder, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. dengan didampingi para Kepala Bidang, Kepala KPKNL Pamekasan, beberapa pejabat dan staf bertolak menuju Kantor Bupati Sumenep, untuk melakukan penandatangan MOU dengan Bupati Sumenep. Sebelum penandatanganan MoU dilaksanakan, Kakanwil dipersilahkan memasuki ruang kerja Bupati untuk beramah-tamah sebentar dengan Bupati Sumenep dan para Pejabat di Pemkab Sumenep.Bupati Sumenep, Drs. KH. A. Busyro Karim, Msi. dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Kakanwil dan para pejabat yang mengiringinya yang telah hadir dalam waktu yang begitu sempit menyempatkan diri untuk datang ke Sumenep. Menurut beliau, kehadiran Kakanwil di Kabupaten Sumenep adalah momentum yang istemewa yang jarang terjadi dimana disaat Pemkab Sumenep membutuhkan bantuan dalam menangani permaslahan asset, secara pro aktif Kanwil X DJKN Surabaya hadir di Sumenep untuk membantu menangani hal tersebut. MoU tentang tentang Pengembangan Manajemen Aset Daerah yang telah ditandangani bersama adalah merupakan suatu kebutuhan Pemkab Sumenep, bukan merupakan keinginan. “ Pak Kakanwil..sampai saat ini kami masih memperoleh opini WDP dari BPK RI. Kendala terbesar di kami adalah adanya persoalan-persoalan khusus terkait dengan Barang Milik Daerah dan aset pada BUMD. Untuk itu kami berharap kehadiran Kanwil X DJKN Surabaya disini dapat menguaraikan permasalahan tersebut,” ujar Bupati Sumenep.Pada tahun 2013 Pemkab Sumenep menargetkan WTP. Tentunya, kedepan tantangannya semakin berat, permasalahan aset semakin penting dan butuh penanganan ekstra khusus. Oleh karena itu Bupati berpesan kepada semua jajaran dibawahnya agar selalu responsive terhadap semua aturan terbaru yang terkait dengan pengelolaan aset dan jangan berpedoman pada peraturan lama yang sudah basi. “ Kami berharap agar kehadiran dan MoU yang akan diteken bersama ini dapat membantu Pemkab Sumenep dalam meraih WTP dan dapat dijadikan pemicu semangat oleh semua jajaran pegawai di Pemkab Sumenep untuk lebih bergairah dalam melakukan pengelolaan aset untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sumenep,” harap Bupati.Ditempat yang sama pula, Kakanwil menyampaikan bahwa kehadiran beliau di Sumenep adalah sebagai bentuk representasi dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan bentuk pengejawantahan dari spirit Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut beliau memperkenalkan para pejabat Eselon III di Kanwil X DJKN Surabaya yang hadir dalam acara MoU tersebut. Beliau menyampaikan bahwa agenda yang perlu dielaborasi dengan Pemkab Sumenep yaitu beberapa hal yang penting yang dapat memastikan peran DJKN efektif di Pemkab Sumenep. Beberapa hal yang menjadi agenda yang disampaikan oleh Kepala Kanwil X DJKN Surabaya, yaitu :
1.Overview Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2.Arah Manajemen Aset Negara/Daerah
3.Peran DJKN terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemda
4.Percepatan Penyelesaian Aset Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Pemkab Sumenep.
5.Usulan New Inisiatif Program aksi dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan BMD di Pemkab Sumenep tahun Anggaran 2012
6.Nota Kesepahaman / MOUKepala Kanwil X DJKN Surabaya menyampaikan bahwa Kanwil X DJKN Surabaya merupakan salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya organisasi vertikal DJKN di Wilayah Jawa Timur yang berkantor di Surabaya. Banyak peran tugas yang diemban oleh DJKN yang memiliki peran strategis, yaitu antara lain untuk memastikan kualitas LKPP, LKKL, dan LK Pemda (WTP 2011), Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penilaian Barang Milik Negara/ Daerah, Pengurusan Piutang Negara/Daerah, Pelayanan Lelang Barang Milik Daerah /BUMD, Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN), Pengelolaan Barang Milik Daerah di BLUD, Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina untuk ke Pemda, Penyelesaian BMN dalam konteks DK/TP (hibah ke Pemda), Penguatan Kualitas SDM Pemda di bidang Manajemen Barang Milik Daerah, Piutang Daerah, Lelang Barang Milik Daerah, dan Penilaian Barang Milik Daerah.Kedepannya, orientasi pengelolaan BMN/BMD lebih dititikbertakan kearah bagaimana mengelola aset untuk penguatan APBN/APBD melalui efesiensi anggaran, efektivitas anggaran, dan pemacu PAD daripada yang selama ini hanya penataausahaan (reporting). “ Mudah-mudahan dengan kondisi aset yang tertib akan lebih bisa meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemkab Sumenep, penguatan kualitas APBD melalui efesiensi anggaran, efektivitas anggaran, serta peningkatan PAD. Hal itu semua bisa dicapai melalui pengelolaan aset yang baik,” papar Kepala Kanwil X DJKN Surabaya.Kakanwil juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan menginginkan agar Kementerian Keuangan dapat “naik kelas” dalam lingkup regional “, yaitu “Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya, Akuntabel, dan Terbaik di Regional untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Dalam statement politiknya, Kabinet Indonesia Bersatu II menetapkan sasaran-sasaran (Destination Statement) yang ingin diraih pada tahun 2014 yaitu Tax Ratio 18%, penyerapan anggaran 98%, balance budget, Outstanding Piutang Negara harus Zero, tanah negara yang telah bersertifikat tidak kurang dari 20%, semua laporan keuangan ( LK-PP; LK-K/L; LK-Pemda; dan semua LK-BUN) harus WTP dan di tahun 2015 semuanya dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Indonesia. Oleh karena itu untuk mendukung hal tersebut maka LK-Pemkab Sumenep harus WTP melalui pengeloaan aset yang baik dan tertib.MoU yang diteken di ruang rapat Arya Wiraraja lantai II tersebut dimaksudkan adalah agar Pemkab Sumenep dan Kanwil X DJKN Srabaya dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam pengembangan manajemen aset daerah di lingkungan Pemkab Sumenep. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemkab Sumenep dan memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset yang selama ini dikuasai oleh Pemkab Sumenep, termasuk bidang piutang daerah, lelang (daerah) dan pengembangan sumber daya dari daerah.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga