Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Monday, June 18, 2012

PostHeaderIcon Kakanwil X DJKN Surabaya Lantik Pejabat Lelang Kelas I Di KPKNL Malang

Kanwil X DJKN Surabaya terus melakukan langkah perbaikan dibidang pelayanan lelang, salah satunya adalah dengan menambah jumlah Pejabat Lelang (PL) Kelas I untuk melayani jumlah permintaan lelang yang semakin meningkat dari para stakeholder lelang. Setelah beberapa hari sebelumnya di KPKNL Sidoarjo (08/06) melantik PL Kelas I, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya kembali melaksanakan pelantikan di KPKNL Malang terhadap Pejabat Lelang yang telah mendapatkan SK pengangkatan dari Menteri Keuangan. Pelaksanaan pelantikan tersebut dilakukan di Aula KPKNL Malang pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012. Pegawai KPKNL Malang yang dilantik adalah Arik Istoto /NIP 197711041998031001 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/KM.6/UP.11/2012 tanggal 10 Mei 2012.Seusai melantik PL Kelas I tersebut, Kakanwil memberikan sambutan sekaligus arahan. Dalam sambutannya, Kakanwil memandang penting untuk melantik Pl Kelas I karena merupakan salah satu upaya untuk lebih bisa meningkatkan pelayanan lelang mengingat frekuensi permintaan lelang yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan dunia usaha. Beliau menekankan bahwa seorang PL Kelas I harus bisa mempunyai performance yang bagus sebagai seorang pejabat umum. Oleh karena itu suatu keharusan bagi seorang PL Kelas I untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di setiap pelaksanaan tugasnya. “ Saudara Arik harus bisa menjadikan Nilai-nilai Kementerian Keuangan hidup di semua lingkungan dimana anda berada. Bekerjalah dengan cermat, teliti, dan hati-hati. Jangan lupa untuk selalu melakukan mitigasi risiko yang baik karena pelayanan lelang ini mengandung potensi risiko yang tinggi. Saudara jangan sekali-kali menetapkan tanggal lelang jika syaratnya belum lengkap. Saudara juga harus mengetahui dan menguasai 77 modus penyimpangan (fraud) dibidang lelang, kewenangan, kewajiban, dan larangan Pejabat Lelang,” pesannya.Kakanwil juga menyampaikan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, PL Kelas I diberi kewenangan untuk menolak pelaksanaan lelang jika semua persyaratannya belum terpenuhi mengingat potensi risiko yang akan muncul tinggi terutama untuk barang bergerak. PL kelas I harus membereskan bagian kepala Risalah Lelang sebelum pelaksanaan lelang dan membacakannya dihadapan peserta lelang secara jelas agar para peserta lelang benar-benar mengerti tentang ketentuan dalam pelaksanaan lelang tersebut sehingga proses lelang dapat berjalan dengan lancar. “ Seorang PL Kelas I harus bisa bertindak jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait, dan tidak boleh melibatkan diri, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas maupun kebawah derajat pertama, suami/isteri, saudara sekandung dalam proses lelang yang dipimpinnya. Saya disini ingin Kepala KPKNL Malang safe dan sukses dibidang lelang. Oleh karena itu laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku,” pesan KakanwilKakanwil meminta agar sinergi semua unit di KPKNL Malang ditingkatkan agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, good governance dipastikan berjalan dengan baik, dan semua temuan yang ada agar segera diselesaikan. “ Mitigasi risiko atas semua pekerjaan harus berjalan dengan baik untuk bisa menghindari dan meminimalisir risiko yang terjadi. Oleh karena itu dalam setiap pelaksanaan tugas wajib mematuhi kaidah SPI dan fungsi seksi Hukum dan Informasi dioptimalkan dengan selalu membuat legal opinion/kajian hukum atas setiap pelaksanaan tugas tersebut,” himbaunya.Kemudian acara dilanjutkan dengan pengarahan tentang penyampaian hasil audit LKPP tahun 2011, Destination Statement Kementerian Keuangan dan Inisiatives Strategis DJKN. Beliau menyampaikan bahwa objek pemeriksaan LKPP Tahun 2011 terdiri dari Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi APBN (LRA) dan Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010. Atas LKPP 2011 tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena empat permasalahan utama yang semuanya sangat terkait dengan tugas dan fungsi DJKN. Empat permasalahan tersebut meliputi :
1.Adanya temuan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas Aset Tetap
2.Terdapatnya kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),
3.BPK RI juga menemukan permasalahan signifikan terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI)
4.Adanya permasalahan signifikan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undanganBPK RI juga telah mengingatkan komitmen pemerintah untuk segera menerapkan standar akuntasi berbasis akrual serta pemberlakukan penyusutan terhadap aset tetap karena hal tersebut diyakini akan meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah dan juga meminta untuk mengoptimalkan DJKN.*Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menyampaikan beberapa arahan antara lain :
1.Cek lagi semua posisi satker di wilayah kita baik yang berkait dengan permasalahan pertama dan kedua;
2.Cek semua tugas yang berkait dengan eks BPPN dan KKKS, mitigasi resiko yang benar;
3.Pastikan semua pelaksanaan tugas wajib memperhatikan SPI dan Kepatuhan pada Hukum/Peraturan
4.Siapkan pengetahuan dan keterampilan yang tinggi bagi penerapan penyusutan aset tetap dan implementasi basis akrual. Pengetahuan dan keterampilan lainnya tetap terus ditingkatkan jugaSelain itu beliau meminta agar segera dibuat program yang akan diorganisir oleh Kepala Bagian umum Kanwil X DJKN Surabaya yaitu program pendalaman akuntansi untuk penyusutan aktiva tetap, akuntansi untuk pencadangan kerugian piutang, dan antisipasi pelaksanaan PUSAP di tahun 2015. Di akhir acara tersebut, Heyang Muhanan Kahuripi, S.H., M.H., Kepala Bagian Umum Kanwil X DJKN Surabaya secara sekilas menyampaikan materi terkait dengan pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan KMK No 454/2011. Pegawai yang dinilai kinerjanya adalah setiap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki Kontrak Kinerja, yaitu Pejabat Eselon I, II, III, IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional.Yang menjadi komponen dalam penilaian kinerja pegawai tersebut adalah capaian kinerja pegawai (CKP) dan nilai perilaku (NP). CKP adalah nilai capaian IKU pada Kontrak Kinerja tiap-tiap pegawai di Kementerian Keuangan di ukur dengan menggunakan realisasi atas kontrak kinerja yang sudah ditetapkan sedangkan NP adalah nilai yang didasarkan pada penilaian terhadap perilaku sehari-hari setiap pegawai yang ditunjukkan untuk mendukung kinerjanya dan di ukur menggunakan metode 360 derajat dengan alat ukur berupa kuisioner. Sebagai contoh seorang kakanwil akan dinilai oleh satu orang atasan langsung (bobot 60%) dan empat bawahan eselon III (bobot 40%). “ Terhadap 5 values itu perlu dibuat suatu program khusus agar values tersebut bisa menjadi suatu budaya sehingga bisa meningkatkan kinerja para Pegawai di Kementerian Keuangan yang akhirnya dapat menjadikan kementerian Keuangan naik kelas dan menjadi barometer bagi Kementerian lainnya,” ujar Kabu.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga