Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Tuesday, May 1, 2012

PostHeaderIcon Kakanwil X DJKN Surabaya Teken MoU dengan Walikota Batu

Kota Batu, salah satu ikon pariwisata di Jawa Timur terus menggenjot PAD dari sektor pariwisata. Demi menjaga kelancaran dan keberlangsungan program pembangunan semuanya itu tak bisa lepas dari ketersediaan dana yang mencukupi. Hal ini juga yang menjadi perhatian utama Eddy Rumpoko, Walikota Batu. Beliau secara intensif terus berpikir bagaimana caranya agar penerimaan asli daerah (PAD) di semua sektor tidak hanya sektor pariwisata bisa terus meningkat demi memacu program pembangunan di Kota Batu.Bak gayung bersambut, kedatangan Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., Kepala Kanwil X DJKN Surabaya beserta pejabat dan staf pada hari Senin tanggal 30 April 2012 di Kantor Walikota Batu mendapat respon yang hangat dan luar biasa. Hampir semua Kepala Dinas (SKPD) termasuk juga Muspika Kota Batu hadir mengikuti acara penandatanganan MOU antara Kanwil X DJKN Surabaya dengan Pemkot Batu tentang pengembangan manajemen aset daerah. Acara pertemuan yang bertempat Gedung Bina Bhakti Praja, Kantor Walikota Batu tersebut langsung diawali dengan penandatanganan MOU antara Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dengan Walikota Batu. Maksud dilakukannya kerjasama tersebut adalah agar para pihak dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam pengembangan manajemen aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Sedangkan Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu dan memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset yang selama ini dikuasai oleh Pemerintah Kota Batu, termasuk bidang piutang daerah, lelang (daerah) dengan pengembangan sumber daya dari daerah.Dalam sambutan yang disampaikan setelah penandatangan MoU tersebut, Walikota Batu menyampaikan selamat datang dan menyambut positif pelaksanaan MoU tersebut. Beliau berharap, kedepannya kerjasama tersebut dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat mendorong percepatan agar predikat WTP dapat segera terwujud. Pemkot Batu sangat berkeinginan meraih WTP karena hal tersebut merupakan kebanggaan dan kepuasan tersendiri. Dari sisi hukum yang pasti dengan WTP akan menjamin keamanan aset-aset. Dan dengan WTP diharapkan akan mampu mendorong pengelolaan aset daerah dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menjadi organisasi yang kredibel dan berkesinambungan. “ Mudah-mudahan momen ini dapat memacu semangat dalam mengelola aset agar dapat meningkatkan akuntabilitas, opini BPK, kemakmuran dan kesejahtaraan masyarakat Kota Batu,” ujar Walikota BatuDalam sambutan berikutnya, Kakanwil X DJKN Surabaya menyampaikan beberapa agenda antara lain :
1.Overview Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2. Arah manajemen aset negara/daerah
3.Peran DJKN terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemda
4.Percepatan penyelesaian aset personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) pemerintah kota batu
5.Usulan new inisiative program aksi dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah di pemkot batu tahun anggaran 2012
6.Nota kesepahaman / MOUKakanwil menyampaikan bahwa Kanwil X DJKN Surabaya merupakan salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya organisasi vertikal DJKN di Wilayah Jawa Timur yang berkantor di Surabaya. Banyak tugas yang diemban oleh DJKN yang memiliki peran strategis, yaitu antara lain untuk memastikan kualitas LKPP, LKKL, dan LK Pemda (WTP 2011), Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penilaian Barang Milik Negara/ Daerah, Pengurusan Piutang Negara/Daerah, Pelayanan Lelang Barang Milik Daerah /BUMD, Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN), Pengelolaan Barang Milik Daerah d BLUD, Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina untuk ke Pemda, Penyelesaian BMN dalam konteks DK/TP (hibah ke Pemda), Penguatan Kualitas SDM Pemda di bidang Manajemen Barang Milik Daerah, Piutang Daerah, Lelang Barang Milik Daerah, dan Penilaian Barang Milik Daerah.Kakanwil juga menghimbau kepada Walikota untuk menggunakan Penilai DJKN untuk menilai BMD dan aktiva tetap BUMD/PD milik Pemkot Batu, menyerahkan penjualan lelang atas aset tersebut dan pengurusan piutang daerah melalui DJKN. Hal tersebut perlu dilakukan karena penilai DJKN merupakan pihak yang paling kompeten dan kredibel dalam melakukan penilaian dan hasilnya lebih diakui oleh aparat pemeriksa dan tentu biayanya lebih murah dari pada menggunakan pihak eksternal. Sementara itu, pelaksanaan lelang sendiri oleh Pemda sesuai mekanisme PP 17/2007 akan dipertanyakan oleh aparat pemeriksa dann akan lebih aman jika lelang melalui DJKN. Untuk pengurusan piutang daerah jika melalui DJKN akan ada slot penghapusan sedangkan jika melalui kejaksaan tidak ada. “ Perlu kami sampaikan juga, bahwa dalam RUU Piutang Negara/Daerah, Piutang Daerah pengelolaanya ada di Menteri Keuangan. Kedepannya LK-Pemda, LK-KL, LKPP, LK-BUN, dan LK-Invenstasi Pemerintah adalah bagian dari Laporan Keuangan Indonesia. Oleh karena itu, agar Laporan Keuangan Indonesia WTP, maka semua komponen pendukungnya juga harus WTP,” papar Kakanwil.Selain itu, beliau juga menawarkan ke Walikota Batu untuk membantu percepatan penyelesaian aset P3D yang seharusnya diserahkan oleh Pemprov ke Pemkot Batu agar Laporan Keuangan Pemkot Batu tidak under estimate. Beliau juga menekankan bahwa perlu perubahan mindset bagi semua pejabat pemerintah termasuk pejabat di Kota Batu bahwa dengan aset yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi bisa membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi Kota Batu. Tentunya, hal ini membutuhkan sentuhan yang beda. Semuanya memerlukan Manajer Aset yang handal yang mempunyai mental dan jiwa entrepreneur. Aset-aset yang lokasinya strategis sekiranya bisa memberikan kontribusi ke PAD jika terhadap aset tersebut dilakukan pemanfaatan baik melalui sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, maupun bangun serah guna. “ Melalui MOU yang baru saja ditandatangani, kami siap membantu Pak Wali untuk membenahi permasalahan aset di Kota Batu. Mudah-mudahan dengan kondisi aset yang tertib akan bisa meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemkot Batu, penguatan kualitas APBD melalui efesiensi anggaran, efektivitas anggaran, serta peningkatan PAD. Hal itu semua bisa dicapai melalui pengelolaan aset yang baik,” papar Kepala Kanwil X DJKN Surabaya.Kakanwil juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan menginginkan agar Kementerian Keuangan dapat “naik kelas” dalam lingkup regional “, yaitu “Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya, Akuntabel, dan Terbaik di Regional untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Dalam statement politiknya, Kabinet Indonesia Bersatu II menetapkan sasaran-sasaran (Destination Statement) yang ingin diraih pada tahun 2014 yaitu Tax Ratio 18%, penyerapan anggaran 98%, balance budget, Outstanding Piutang Negara harus Zero, tanah negara yang telah bersertifikat tidak kurang dari 20%, semua laporan keuangan ( LK-PP; LK-K/L; LK-Pemda; dan semua LK-BUN) harus WTP, dan Implementasi SPAN yang ditargetkan berjalan pada tahun 2013/2014 dengan piloting dan roll out mulai tahun 2012 ini. Oleh karena itu untuk mendukung hal tersebut maka LK-Pemkot Batu harus WTP melalui pengeloaan aset yang baik dan tertib.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga