Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Tuesday, May 22, 2012

PostHeaderIcon Dengan Spirit Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Kakanwil X DJKN Surabaya Teken MoU Dengan Bupati Nganjuk

Kanwil X DJKN terus membangun sinergi dengan Pemkab/Pemkot di Jawa Timur melalui penandatangan MoU sebagai bentuk untuk menghidupkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan dan penajaman peran Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dimana dalam visinya yang baru, Menteri Keuangan menginginkan Kementerian Keuangan dapat “naik kelas” dalam lingkup regional, yaitu Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya, Akuntabel, dan Terbaik di Regional untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.Setelah sebelumnya meneken MoU dengan Pemkot Surabaya, Pemkot Malang, Pemkot Madiun, Pemkab Jombang, Pemkab Probolinggo, Pemkab Banyuwangi, Pemkab Jember, Pemkab Pamekasan, dan Pemkot Batu, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 Kanwil X DJKN Surabaya kembali melakukan MoU tentang Pengembangan Manajemen Aset Daerah dengan Pemkab Nganjuk. Acara yang diselenggarakan di ruang rapat Anjuk Ladang dan diikuti sekitar 75 orang termasuk para Kepala SKPD, perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur, dan Para Pejabat dan staf di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya berlangsung dengan khidmat dan lancar.Penandatangan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Nganjuk, Drs H Taufiqurrahman dan Kepala Kanwil X DJKN Surabaya, Dr. Lalu Handry Yujana, S.E., Ak., M.M. Dalam kesempatan tersebut Kakanwil menyampaikan beberapa agenda terkait dengan MoU tersebut antara lain :
1.Overview Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2. Arah manajemen aset daerah
3.Peran DJKN terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemda
4.Percepatan penyelesaian aset personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) Pemkab Nganjuk
5.Penyelesaian aset bekas milik asing/cina (ABMA/C) menjadi BMD untuk Pemkab Nganjuk
6.Usulan new inisiative program aksi dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkab Nganjuk tahun anggaran 2012
7.Nota kesepahaman / MoUKehadirian Kakanwil X DJKN Surabaya di Kabupaten Nganjuk adalah bentuk representasi dari Menteri Keuangan. Kanwil X DJKN Surabaya merupakan salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya organisasi vertikal DJKN di Wilayah Jawa Timur yang berkantor di Surabaya. Banyak peran tugas yang diemban oleh DJKN yang memiliki peran strategis, yaitu antara lain untuk memastikan kualitas LKPP, LKKL, dan LK Pemda (WTP 2011), Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penilaian Barang Milik Negara/ Daerah, Pengurusan Piutang Negara/Daerah, Pelayanan Lelang Barang Milik Daerah /BUMD, Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN), Pengelolaan Barang Milik Daerah di BLUD, Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina untuk ke Pemda, Penyelesaian BMN dalam konteks DK/TP (hibah ke Pemda), Penguatan Kualitas SDM Pemda di bidang Manajemen Barang Milik Daerah, Piutang Daerah, Lelang Barang Milik Daerah, dan Penilaian Barang Milik Daerah.Berdasarkan informasi yang diperoleh, Laporan Keuangan Pemkab Nganjuk untuk tahun 2005 (WDP), 2006 (WDP), 2007 (TW), 2008 (WDP), 2009 (WDP), 2010 (WDP). Temuan terbesar BPK adalah berkaitan dengan pengelolaan/ penatausahaan/pelaporan Barang Milik Daerah termasuk piutang-piutang daerah, dan aset Dekon/TP, dan lain-lain. Sementara target pemerintah harus WTP tahun 2011. Kakanwil menekankan bahwa kualitas LK-Pemda yang baik tidak saja dalam rangka memenuhi akuntabilitas publik, tetapi juga untuk persiapan pemenuhan ketersediaan dana melalui pengeluaran obligasi daerah. “ Mulai tahun 2015, seluruh Laporan Keuangan K/L, Pemda, BUMN/D, BLU/D akan dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Indonesia. Mulai tahun 2013 seluruh BMN/D akan disusutkan/depresiasi sedangkan untuk BLU/D sudah dimulai sejak 2011. Untuk itu diperlukan SDM yang mumpuni dan berkompeten di bidang ini. Kami datang kesini untuk membantu itu semua,” ujar Kakanwil.Saat ini telah terjadi re-orientasi dalam pengelolaan BMN/BMD, yang semula berat kearah penatausahaan untuk meraih WTP sekarang bergeser menjadi bagaimana mengelola BMN/BMD untuk penguatan kualitas APBN/APBD. Hal tersebut dapat dilakukan melalui efektivitas dan efesiensi anggaran dan pemacu PAD. Berdasarkan spirit tersebut, Kanwil X DJKN Surabaya ingin membantu Pemkab Nganjuk dalam melakukan beberapa hal antara lain inventarisasi BMD, penilaian BMD, inventarisasi dan penilaian aktiva tetap di Perusahaan Daerah/BUMD, pengurusan piutang daerah, membantu pelayanan lelang BMD, penguatan SDM Daerah, dan lain-lain.Dalam acara tersebut Kakanwil menghimbau agar Pemkab Nganjuk menggunakan Penilai DJKN untuk menilai BMD dan aktiva tetap BUMD/PD milik Pemkab Nganjuk, menyerahkan penjualan lelang atas aset tersebut dan pengurusan piutang daerah melalui DJKN. Hal tersebut perlu dilakukan karena penilai DJKN merupakan pihak yang paling kompeten dan kredibel dalam melakukan penilaian dan hasilnya lebih diakui oleh aparat pemeriksa dan tentu biayanya lebih murah dari pada menggunakan pihak eksternal. Sementara itu, pelaksanaan lelang sendiri oleh Pemda sesuai mekanisme PP 17/2007 akan dipertanyakan oleh aparat pemeriksa dan akan lebih aman jika lelang melalui DJKN. Untuk pengurusan piutang daerah jika melalui DJKN akan ada slot penghapusan sedangkan jika melalui kejaksaan tidak ada. “ Perlu kami sampaikan juga, bahwa dalam RUU Piutang Negara/Daerah, Piutang Daerah pengelolaanya ada di Menteri Keuangan. Kedepannya LK-Pemda, LK-KL, LKPP, LK-BUN, dan LK-Invenstasi Pemerintah adalah bagian dari Laporan Keuangan Indonesia. Oleh karena itu, agar Laporan Keuangan Indonesia WTP, maka semua komponen pendukungnya juga harus WTP,” papar Kakanwil.Beliau juga menyampaikan beberapa new inisiatives program aksi dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan BMD di Pemkab Nganjuk tahun 2012. New inisiatives program aksi tersebut meliputi bidang pengorganisasian dan SDM, bidang akuntansi/penatausahaan/laporan BMD dan SPI, dan bidang pemanfatan, pengamanan fisik dan hukum dimana untuk new inisiatives program aksi masing-masing bidang tersebut diberikan beberapa level/priority yaitu Low, Moderate, dan High.Ditempat yang sama pula, Bupati Nganjuk dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan bangga atas kehadiran Kakanwil di Nganjuk. Beliau setuju bahwa BMD harus dikelola dengan baik dengan memperhatikan asas transparansi, akuntabilitas, efesiensi, fungsional, kepastian hukum, dan kepastian nilai. “Semoga dengan ditandatanganinya MoU ini akan membawa kebaikan, menjadikan pengelolaan aset di Nganjuk menjadi lebih tertib, dapat menambah wawasan dan meningkatkan kinerja aparat Pemkab Nganjuk dalam mengelola asset,” ucap Bupati Nganjuk di akhir sambutannya.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga