Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sejak MoU antara Kanwil X DJKN Surabaya dan Polda Jatim diteken, intensitas koordinasi antara Biro Sarpras Polda Jatim dengan Kanwil X DJKN Surabaya semikin meningkat. Pada Rabu kemarin (04 April 2012) bertempat di ruang rapat lantai 4 Kanwil X DJKN Surabaya diselenggarakan rapat antara Kanwil X DJKN Surabaya, Rumah Sakit Bahyangkara, dan Universitas Bahyangkara.Rapat yang dihadiri sekitar 15 peserta undangan dipimpin langsung oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., MM., Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutannya beliau menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para pengurus Ubahara dan RS Bhayangkara. Pertemuan tersebut sebagai langkah awal (kick off meeting) untuk mendorong tata kelola aset yang lebih tertib, akuntable, transparan, dan dapat memberikan kontribusi pada kas negara.Pada sesi pertama, dalam rapat tersebut dibahas permasalahan aset pada RS Bhayangkara. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh perwakilannya, saat ini RS Bhayangkara berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dengan spirit untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan semakin meningkat kepada para pasien dan memudahkan pengelolaan keuangan (fleksibilitas) RS Bhayangkara. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Polda Jatim, tanah pada RS Bahyangkara sudah masuk dalam SIMAK BMN Polda Jatim. Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa di RS Bhayangkara Polda Jatim berdiri bangunan ATM, areal Parkir, dan Kantin.
Kakanwil X DJKN Surabaya menegaskan bahwa setiap aktivitas pengelolaan BMN seperti pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga termasuk tanah pada BLU harus dengan persetujuan Menteri Keuangan. “ Memang spirit BLU adalah fleksibilitas pengelolaan keuangan. Tapi perlu diingat bahwa Tanah pada BLU RS Bhayangkara adalah BMN dan pemanfaatannya oleh pihak ketiga harus melalui persetujuan Menteri Keuangan meskipun hasilnya nanti untuk memperkuat keuangan BLU tersebut. Saya minta agar RS Bhayangkara segera mengurus ijin ATM, Kantin, Wartel, dan Areal Parkir ke DJKN,” himbau Kakanwil.
Pada sesi selanjutnya, dibahas pemanfaatan BMN pada Polda Jatim oleh Universitas Bhyangkara (Ubhara). Berdasarkan keterangan dari pengurus yayasan, saat ini pengelolaan Ubhara dilakukan oleh yayasan dan tujuan awal pendiriannya adalah sebagai wujud partisipasi nyata Polri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan sekarang Ubhara telah berkembang pesat dan beberapa program studi telah memperoleh akreditasi A dan B serta telah membuka program pasca sarjana.
Dalam rapat tersebut, Kakanwil menawarkan beberapa opsi bentuk pemanfaatan, namun pihak Ubhara merasa keberatan karena semua opsi yang ditawarkan merasa memberatkan operasional keuangan Ubhara dimana saat ini Ubahara sedang melakukan ekpansi dengan membangun gedung baru dan dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan tersebut. Di akhir rapat tersebut, Kakanwil memberikan beberapa arahan antara lain :
1.Agar dilakukan rapat pembahasan lagi 2 minggu kedepan
2.Agar dibuat simulasi berbagai bentuk slot pemanfaatan yang memungkinkan
3.Cek semua data yang masuk
4.Lakukan post audit terhadap Ubhara