Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Friday, April 13, 2012

PostHeaderIcon Kanwil X DJKN Surabaya Dorong Pemkab Pamekasan Raih WTP Melalui MOU

Bak gayung bersambut, kedatangan Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., Kepala Kanwil X DJKN Surabaya beserta pejabat dan staf pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 dalam acara penandatanganan MoU “Pengembangan Manajemen Aset Daerah” di Pemkab Pamekasan mendapat respon yang hangat dan luar biasa. Hampir semua pejabat utama dan Kepala Dinas (SKPD) hadir mengikuti acara penandatanganan MOU antara Kanwil X DJKN Surabaya dengan Pemkab Pamekasan.. Selain itu juga hadir Komisi A dan B DPRD Pamekasan.Acara pertemuan yang bertempat Kantor Bupati Pamekasan tersebut langsung diawali dengan penandatanganan MOU antara Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dengan Bupati Pamekasan, Drs. KH. Kholilurrohman, S.H., M.Si. Maksud dilakukannya MoU tersebut adalah agar para pihak dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam pengembangan manajemen aset daerah di lingkungan Pemkab Pamekasan. Sedangkan Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemkab Pamekasan dan memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset yang selama ini dikuasai oleh Pemkab Pamekasan, termasuk bidang piutang daerah, lelang BMD, dan pengembangan sumber daya dari daerah.Sesaat setelah penandatanganan MoU, Bupati Pamekasan langsung memberikan sambutan di ruangan yang dihadiri sekitar 50 audiens. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa indikator penilaian baik atau buruk pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari data yang ada , Pemkab Pamekasan pernah memperoleh opini adverse (tidak wajar) dan hal ini terjadi karena pengelolaan asset, khususnya aset tetap dianggap kurang memenuhi standar pengelolaan aset yang baik, diant`ranya kelemahan pada bukti kepemilikan dan asal-usul. Namun dengan usaha tak pernah mengenal lelah, saat ini opini BPK sudah meningkat menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). Berdasarkan evluasi BPK RI kelemahan-kelemahan di Pemkab Pamekasan adalah :
1.Pengelolaan aset tetap, terutama pengakuan atas aset hibah.
2.Masih tingginya tunggakan piutang dari investasi non permanen khususnya kegiatan-kegiatan yang berpola dana bergulir.Berpijak pada kondisi tersebut diatas, Pemkab Pamekasan bertekad menetapkan target WTP untuk tahun 2011 dan tahun-tahun kedepannya. Beberapa hal yang harus dibenahi untuk mewujudkan hal tersebut diatas adalah perlunya sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait aset P3D dan aset dari dana Dekon/TP, perbaikan dalam manajemen pengelolaan aset daerah, dan peningkatan kemampuan SDM Pemkab Pamekasan di bidang pengelolaan aset. Bupati Pamekasan diakhir sambutannya berharap agar momentum MoU ini dapat memberi harapan baru utamanya dalam memantapkan tata kelola aset yang lebih baik sehingga dapat menguraikan berbagai permasalahan dan kekurangan pengelolaan aset di Pemkab Pamekasan agar bisa terwujud WTP. “ Kerjasama ini tidak terhenti hanya pada acara seremonial saja, tetapi yang lebih penting adalah aplikasi dari pelaksanaan item-item yang telah disepakati dalam kerjasama ini. Untuk itu mari kita jaga bersama komitmen ini untuk kemajuan bersama,” ujarnya.
Dalam sambutan yang disampaikan dalam kesempatan berikutnya, Kakanwil X DJKN Surabaya menyampaikan bahwa Kanwil X DJKN Surabaya merupakan salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya organisasi vertikal DJKN di Wilayah Jawa Timur yang berkantor di Surabaya. Banyak tugas yang diemban oleh DJKN yang memiliki peran strategis, yaitu antara lain untuk memastikan kualitas LKPP, LKKL, dan LK Pemda (WTP 2011), Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penilaian Barang Milik Negara/ Daerah, Pengurusan Piutang Negara/Daerah, Pelayanan Lelang Barang Milik Daerah /BUMD, Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN), Pengelolaan Barang Milik Daerah di BLUD, Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina untuk ke Pemda, Penyelesaian BMN dalam konteks DK/TP (hibah ke Pemda), Penguatan Kualitas SDM Pemda di bidang Manajemen Barang Milik Daerah, Piutang Daerah, Lelang Barang Milik Daerah, dan Penilaian Barang Milik Daerah.Beliau juga menyampaikan bahwasannya kedatangan beliau di Pamekasan adalah bentuk pelaksanaan amanat dari Menteri Keuangan untuk selalu menghidupkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dengan secara pro aktif membangun sinergi, baik dengan pihak internal maupun eksternal termasuk dengan Pemkab Pamekasan. Selain itu juga untuk membantu Pemkab Pamekasan untuk meraih WTP tahun ini dan tahun-tahun berikutnya yang selanjutnya dengan kondisi tersebut Pemkab Pamekasan dapat menerbitkan obligasi daerah sehingga PAD Pamekasan meningkat. Hal tersebut, tentunya harus didukung dengan system tata kelola aset yang baik dan SDM yang memadai dibidang pengelolan asset. “ Oleh karena itu Pak Bupati, kami datang kesini ingin membantu untuk mewujudkan itu semua melalui kegiatan Inventarisasi aset secara sensus populasi bukan survey/sampling dan penilaian aset untuk mengetahui nilai terkini dari aset Pemkab Pamekasan. Perlu juga kami sampaikan bahwa pihak yang berkompeten dan hasil penilaiannya lebih diakui oleh BPK adalah Penilai dari DJKN dan tentu biayanya lebih murah dari Penilai Swasta,” ujar Kakanwil disela-sela sambutannya.Sejauh ini, sampai tahun 2010, Laporan Keuangan Pemkab Pamekasan masih memperoleh peringkat WDP dari BPK. Sebagian besar namun tidak terbatas pada aset yang dikualifikasi, permasalahan aset tersebut menyangkut kepemilikan yang tidak jelas, keberadaan tidak jelas, nilainya tidak memadai, pembukuannya tidak baik, pengungkapannya (disclosure) tidak memadai. Hal tersebut adalah temuan BPK terhadap Pemkab Pamekasan terkait dengan aset. Untuk tahun 2011, sesuai dengan Instruksi Presiden tidak ada pilihan lain untuk LKPP, LKKL, dan LK Pemda, kecuali hanya WTP. Dengan memperoleh WTP, Pemkab Pamekasan bisa mengikuti jejak Pemkot lainnya seperti Pemkot Bandung dan Surabaya untuk menerbitkan Obligasi Pemerintah daerah guna mendorong pembangunan dan kemajuan Pemkab Pamkeasan.Berdasarkan spirit diatas, Kanwil X DJKN Surabaya ingin menawarkan beberapa hal ke Pemkab Pamekasan, antara lain meliputi :
1.Membantu inventarisasi Barang Milik Daerah
2.Membantu penilaian Barang Milik Daerah
3.Inventarisasi dan Penilaian aktiva tetap di Perusahaan Daerah/BUMD untuk menentukan kualitas penyertaan Pemda di setiap PD/BUMD.
4.Pengurusan Piutang Daerah.
5.Membantu pelayanan lelang Barang Milik Daerah
6.Penguatan Sumber Daya Manusia Daerah
7.Penyelesaian aset P3D, Dekon TP, dan ABMA/C
8.lain-lain

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga