Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kabinet Indoesia Bersatu Jilid II telah menetapkan bahwa tahun 2014 adalah tahun destination statement. Ada beberapa hal yang ingin diwujudkan di tahun tersebut antara lain jumlah piutang negara nol, tax ratio naik dari 12 % menjadi 18 %, balanced payment budget (tidak ada defisit/surplus), dan penyerapan anggaran 95 % (Kemenkeu 98%). Oleh Karena semua K/L yang terkait dengan destination statement tersebut harus bekerja lebih keras dari biasanya .Oleh karena terkait langsung dengan destination statement tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang merupakan salah satu unit eselon I dibawah Kementerian Keuangan yang salah satu tugasnya adalah mengurus piutang negara telah mengambil langkah-langkah strategis yaitu menetapkan roadmap pengurusan piutang negara. Sesuai dengan roadmap jumlah piutang negara harus sudah dituntaskan. Berkaitan dengan hal tersebut agar sejalan dengan kebijaksanaan Kantor Pusat DJKN, Kanwil X DJKN Surabaya juga telah mengambil langkah-langkah yang didasari dengan semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu selalu membangun sinergi dengan pihak penyerah piutang. Oleh karena itu pada hari Kamis (19/04) bertempat di Hotel Sri Rejeki Sarangan Magetan, Kanwil X DJKN Surabaya melaksanakan rapat koordinasi dengan PT BRI (Persero) Tbk Wilayah Malang yang diikuti oleh seluruh Pemimpin Cabang PT BRI yang berada di Karesidenan Madiun dan para pejabat eselon III Kanwil X DJKN Surabaya.Rapat tersebut dipimpin oleh Dr Lalu Hendry Yujana, SE.,Ak., MM. selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat tersebut mempunyai peran penting dan strategis untuk merumuskan langkah-langkah yang sifatnya khusus, nyata, tetapi tetap rules keeping untuk mewujudkan zero outstanding piutang negara penyerahan PT BRI (Persero) Tbk di Jawa Timur. “ Dalam pengurusan piutang negara banyak terdapat hambatan yang sifatnya klasik. Oleh karena itu kita harus bisa berpikir out of the box. Buat langkah-langkah terobosan tetapi masih dalam kerangka hukum yang ada agar proses ini bisa terwujud lebih cepat,” ujarnyaKakanwil menyampaikan bahwa saat ini telah disusun RUU Pengurusan Piutang Negara/Daerah. Nantinya jika sudah disetujui/disahkan perlu dilakukan diseminasi ke semua pihak termasuk PT BRI (Persero) Tbk Wilayah Malang. “ DJKN terhadap BRI mempunyai beberapa kepentingan yaitu lelang, piutang, dan laporan keuangan. Jika piutang BRI sehat, maka LK-BRI akan bagus, dan berpengaruh pada LK-BUMN ( LK-Investasi Pemerintah) dimana kedepannya komponen tersebut akan menjadi bagian dari LK-Indonesia. Oleh karena itu LK-Indonesia kedepannya juga akan dipengaruhi oleh LK-BRI,”terangnya.Antara PT BRI (Persero) Tbk. Wilayah Malang dengan Kanwil X DJKN Surabaya telah terjalin kerjasama melalui MoU yang diteken sekitar bulan Juli 2011. Dari hasil evaluasi yang disampaikan dalam rapat tersebut, ternyata MoU tersebut berpengaruh pada penyelesaian piutang macet dan yang paling signifikan adalah peningkatan frekuensi lelang Hak Tanggungan (HT). Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menekankan agar segera dilaksanaka langkah percepatan seperti inventarisasi BKPN, verifikasi terhadap BKPN, intesifikasi keringanan hutang, dan aset/debtor tracing agar bisa terwujud zero outstanding piutang Negara karena hal tersebut merupakan salah satu dari keputusan politik pemerintah (destination statement).Di akhir rapat tersebut, Kakanwil memberikan beberapa arahan, antara lain meliputi :
1.Para Kepala Cabang BRI agar membantu KPKNL dengan mempermudah pemberian persetujuan keringanan hutang agar proses zero outstanding dapat segera terwujud
2.Agar frekuensi lelang HT ditingkatkan dari dua minggu sekali menjadi seminggu sekali dengan juga diiringi dengan peningkatan kualitas.
3.Hindari dispute/missconduct dengan Pejabat Lelang KPKNL seperti jangan meminta lelang dilaksanakan jika syarat lelang belum lengkap.
4.Diminta agar PT BRI juga berkontribusi dalam program peningkatan kualitas sumber daya melalui program CSR-nya.
5.Perlu monitoring dan evaluasi bersama antara Kanwil X DJKN Surabaya dan BRI agar segera bisa diambil langkah penyelesaiannya.
6.Rencana diseminasi RUU Piutang Negara/Daerah setelah RUU tersebut disahkan agar semua keluarga besar BRI mengetahui RUU tersebut.