Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Tuesday, February 21, 2012

PostHeaderIcon Kakanwil X DJKN Surabaya Teken MoU dengan Bupati Banyuwangi

Dr Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dengan didampingi para pejabat eselon III dilingkungan Kanwil X DJKN Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan rapat koordinasi sekaligus penandatanganan MoU dengan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, M.Si. Bupati Banyuwangi, Sekda Kabupaten Banyuwangi, dan beberapa pejabat di jajaran Pemkab Banyuwangi menyambut langsung kehadiran Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dan mempersilahkannya memasuki ruang kerja Bupati Banyuwangi untuk berbincang-bincang sejenak. Dalam kesempatan tersebut turut hadir pula Kapolres Banyuwangi, AKBP Nanang.Acara yang diselenggarakan pada hari Kamis (16/02) di Aula Kabupaten Banyuwangi tersebut dihadiri sekitar 70 peserta yang terdiri dari pejabat utama Pemkab Banyuwangi dan para Kepala SKPD. Abdullah Azwar Anas, M.Si, Bupati Banyuwangi dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ke Kanwil X DJKN Surabaya di Kabupaten Banyuwangi. ” Kami menyambut hangat kedatangan Pak Kanwil, semoga kedatangan Bapak hari ini dapat segera mengurai bagian depan audit kami yang muncul pada tahun kemarin, yaitu pada pengelolaan aset. Inilah yang menjadi beban sehingga kita belum bisa keluar dari WDP menuju WTP. Tetapi saya tadi dengar dari Pak Kanwil bahwa target beliau bukan hanya WTP tetapi mengarah pada pengelolaan aset yang berbasis populasi bukan sampling, sehingga pendekatannya lebih sempurna,” sambut Abdullah Azwar Anas, M.Si., Bupati Banyuwangi.Menurut beliau, pertemuan tersebut ibarat gayung bersambut dalam istilah jawanya “ tumbu oleh tutup”. Oleh karena itu diharapkan akan ada langkah-angkah progresif dan terukur dengan kerjasama yang akan ditandatangani. “ Sekali lagi kami menyambut positif dengan apa yang telah dilakukan Pak Kanwil dan tentu harapan kita setelah ini akan ada tim kecil yang menjadi instrumen untuk mempercepat langkah-langkah ini. Sekali lagi Pak Lalu, kami mohon bambingan dan kerjasama yang cepat dan kami akan segera siapkan tim karena kita berkeinginan kuat untuk menata semua ini termasuk terkait dengan pengembangan bandara di Banyuwangi mumpung kami masih awal dalam menapakinya,” ujar Bupati Banyuwangi di akhir sambutannya.Selanjutnya acara diteruskan dengan penandatangan MoU antara Pemkab Banyuwangi dengan Kanwil X DJKN Surabaya tentang “Pengembangan Manajemen Aset Daerah”. Ruang lingkup MoU tersebut mencakup manajemen pengelolaan barang milik daerah, percepatan penyelesaian status kepemilikan aset milik bekas asing/cina (ABMA/C) di Kabupaten Banyuwangi, penilaian barang milik daerah, percepatan penelusuran dokumen hasil personal, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, pengurusan piutang daerah, pelayanan lelang barang milik daerah, dan pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di bidang pengelolaan aset daerah.Maksud dilakukannya kerjasama tersebut adalah agar para pihak dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam pengembangan manajemen aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset yang selama ini dikuasai oleh Pemerintah kabupaten Banyuwangi, termasuk piutang (daerah), lelang daerah dengan pengembangan sumberdaya daerah.Kepala Kanwil X DJKN Surabaya sesaat setelah menandatangni MoU bersama Bupati Banyuwangi menyampaikan sambutan. Adapun agenda yang disampaikan dalam acara tersebut meliputi :
1.Overview Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2.Arah manajemen aset negara/daerah
3.Peran DJKN terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemda
4.Percepatan penyelesaian aset personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) Pemkab Banyuwangi
5.Penyelesaian aset bekas milik asing/cina (ABMA/C) menjadi BMD untuk Pemkab BanyuwangiKepala Kanwil X DJKN Surabaya dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kehadiran beliau di Banyuwangi sebagai wujud untuk mengimplementasikan dan menghidupkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu untuk selalu secara pro aktif membangun sinergi, baik secara internal maupun eksternal. Beliau uga memperkenalkan satu per satu pejabat eselon III di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya. “ Mulai hari ini saya ingin DJKN Kementerian Keuangan masuk ke semua struktur Pemkab Banyuwangi untuk membantu. Dan sekarang saya punya keyakinan yang kuat, saya tidak ingin Bupati gagal dibidang aset dan dibidang piutang daerah. Saya ingin Bupati sukses dibidang lelang, bidang penilaian aset daerah dan bidang lainnya,” pungkasnya.“ Pak Bupati, kegiatan seperti ini juga telah kami laksanakan dengan beberapa Pemkab/Pemkot di Jawa Timur. Kami datang kesini untuk memastikan bahwa kedepannya Laporan Keuangan Pemkab Banyuwangi naik kelas menjadi WTP penuh tanpa ada paragraf pengecualian. Perlu juga kami sampaikan bahwa pihak yang berwenang melakukan penilaian BMN/BMD adalah DJKN. Tentunya biayanya lebih murah daripada dengan menggunakan penilai eksternal (MAPI) dan hasilnya lebih diakui dan diterima BPK RI. Pak Bupati. Sekarang ada reorientasi dalam pengelolaan BMD. Mulai tahun 2012, tekanan yang semula berat ke penatausahaan (reporting) untuk menuju WTP bergeser ke arah bagaimana mengelola BMD untuk menghasilkan penerimaan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset. Bentuk-bentuk pemanfaatan meliputi sewa, Kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah, dan Bangun Serah Guna. Jadi untuk mendorong pemanfaatan BMD optimal, pengelola BMD (pegawai Pemda) harus mempunyai wawasan, pengetahuan, dan mampu berinteraksi dengan dunia bisnis,” paparnya.Kanwil X DJKN Surabaya juga ingin membantu Pemkab Banyuwangi dalam rangka penyehatan penyertaan Pemkab banyuwangi di Perusahaan Daerah dan BUMD serta meminta lelang semua BMD dan aktiva tetap PD/BUMD hanya melalui KPKNL. Berdasarkan data yang diperoleh, LK-Pemda Banyuwangi tahun 2010 adalah WDP. Harapannya di tahun 2012 LK-Pemda Banyuwangi dapat naik kelas menjadi WTP penuh tanpa ada paragaraf penjelasan. “ Kedepannya, tujuan kita tidak hanya LK-Pemda Banyuwangi WTP, tetapi kualitas pengelolaan BMD meningkat pesat jauh lebih baik, yaitu pengelolaan BMD harus dalam rangka penguatan APBD Banyuwangi,” katanya.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga