Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Opini WTP dari BPK RI merupakan impian dan kebanggan dari setiap institusi pemerintah, baik pusat mapun daerah. Tak terkecuali, juga Pemkab Jombang. Namun untuk meraih dan mewujudkan WTP tersebut, banyak permasalahan yang harus dibenahi. Sebagian besar permasalahan yang mengganjal untuk meraih WTP adalah keberadaan aset-aset yang bermasalah.Oleh karena itu, pada hari Rabu (18/01), Pemkab Jombang melakukan kunjungan kerja di Kanwil X DJKN Surabaya untuk membahas langkah-langkah penertiban aset sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani bersama. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab jombang diwakili oleh M. Munif Kusnan, SH, M.Si, Sekretaris Daerah Kab. Jombang dan didampingi oleh beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Jombang.Rapat yang diselenggrakan di ruang rapat lantai 4 GKN II tersebut dibuka dan dipimpin oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa beberapa agenda yang perlu mendapat perhatian dan harus segera dilaksanakan adalah :
1.Percepatan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah
2.Percepatan Penyelesaian Pemanfaatan BMD
3.Pembinaan dan Penyelesaian Piutang Daerah
4.Percepatan proses Hibah BMN
5.Percepatan Inventarisasi dan Penilaian aktiva tetap Perusahaan Daerah, termasuk status Penyertaan Modal Daerah di Perusahaan Daerah
6.Penguatan Capacity building SDM di bidang Manajemen Aset Daerah, Manajemen Piutang Daerah dan Lelang BMD“Laporan Keuangan Pemda termasuk Pemkab Jombang harus WTP tahun ini. Masalah terbesar adalah Aset atau Barang Milik Daerah dan Piutang Daerah, termasuk pengelolaan Perusahaan Daerah dan Aset P3D. Oleh karena itu Kanwil X DJKN Surabaya akan membantu Pemkab Jombang dalam meraih WTP dengan pelaksanaan Inventarisasi secara sensus populasi (bukan survey/sampling), penilaian BMD untuk kewajaran dan kekinian nilai asset dimana hanya dapat dilakukan oleh DJKN, Peningkatan pengelolaan manajemen piutang, Inventarisasi dan Penilaian aktiva tetap Perusahaan Daerah termasuk status hukum Penyertaan Modal Daerah,” terangnya.Berdasarkan data yang disampaikan, saat ini ada beberapa pemanfaatan BMD, yaitu Pemanfaatan aset oleh STIKES Pemkab Jombang, Aset BOT Pasar Citra Niaga, Pertokoan Simpang Tiga dan Pasar Peterongan. Sedangkan untuk jumlah piutang daerah per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.8,9 Milyar.