Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

Pencarian

Loading...

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Wednesday, June 22, 2011

PostHeaderIcon Penataan Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI AD

Sebagai upaya untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 dan 207 tahun 2010 tentang Penataan Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI, Kanwil X DJKN Surabaya mengundang Kodam V/Brawijaya yang dalam hal ini untuk sementara diwakili oleh Pabandya Faslog, Letkol Inf. Joko Wibowo untuk melakukan rapat membahas permasalahan pemanfaatan aset TNI AD di lingkungan Kodam V/Brawijaya. Pelaksanaan rapat tersebut diselenggarakan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 bertempat di ruang rapat Kanwil X DJKN Surabaya yang dipimpin dan dibuka oleh DR. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya yang didampingi oleh para Kepala Bidang dan seluruh staf di Bidang PKN. Dalam sambutan rapat tersebut, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya menyampaikan bahwa agenda rapat difokuskan pada pemanfaatan aset milik TNI AD yang terbagi atas aset yang sudah dimanfaatkan dan aset yang akan dimanfaatkan.Terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan BMN di tubuh TNI AD khususnya Kodam V/Brawijaya, Pabandya Faslog menyampaikan berbagai permasalahan yang ada, yaitu meliputi :
1.Semua Aset yang sudah dimanfaatkan selama ini belum ada yang sesuai dengan aturan pemanfaatan BMN (banyak pemanfaatan yang sudah memberikan kontribusi ke Kas Negara/PNBP tapi belum sesuai dengan prosedur)
2.Prosedur pemanfaatan di intern TNI yang berbelit-belit.
3.Untuk BMN yang akan dimanfaatkan untuk sementara waktu di tunda sambil menunggu semua pemanfaatan yang sudah dilaksanakan selesai sesuai dengan aturan yang berlaku (hal ini sesuai dengan instruksi Panglima TNI).

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pabandya Faslog Kodam V/Brawijaya, sampai saat ini jumlah pemanfaatan yang sudah dilaporkan pada Kodam sekitar 144 bidang tanah yang tersebar di 47 Satuan. Sebagai upaya untuk membenahi agar pelaksanaan pemanfaatan tersebut sesuai dengan peraturan pemanfaatan BMN yang berlaku dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada kas negara sebagai upaya untuk mendukung program DJKN dalam penguatan keuangan negara (budgedtair), pada rapat tersebut berhasil disusun dan disetujui bersama program aksi yang meliputi :
1.Mengagendakan rapat dengan Aslog Kodam V/Brawijaya
2.Pemanggilan terhadap pihak ketiga yang menyewa (mitra pemanfaatan) lahan TNI AD. Prioritas terutama untuk lahan-lahan yang strategis/mempunyai nilai ekonomis tinggi.
3.Aset TNI yang dimanfaatkan oleh Anggota TNI diperlakukan khusus (tarif khusus sesuai dengan PMK 207). Intinya harus ada legalitas agar aman pada waktu ada pemeriksaan dari BPK RI.
4.Menginventaris dan menindaklanjuti temuan itjen terkait data aset dalam pemanfaatn BMN di TNI AD. Antara lain meliputi luasnya, estimasi NJOP, usulan bentuk pemanfaatan atau bentuk pemanfaatan yang sudah berjalan, dokumen hukum yang ada untuk pemanfaatan yang sudah berjalan.
5.Penyiapan data pemanfaatan dan penelusuran permasalahan satu per satu dan selanjutnya dibentuk cluster/kelompok-kelompok terkait pihak ketiga yang menjadi mitra pemanfaatan. (satu cluster terdiri dari 10 mitra kerja)Pada kesempatan akhir rapat, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya menyampaikan bahwa akan memberikan dukungan sepenuhnya atas program penataan pemanfaatan aset di lingkungan TNI AD dan diharapkan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya agar memiliki penguasaan lebih lanjut atas peraturan-peraturan terkait pemanfaatan BMN di lingkungan TNI AD sehingga bisa memberikan pelayanan yang optimal terhadap program penataan aset tersebut.
Sunday, June 19, 2011

PostHeaderIcon Pelantikan Anggota PUPN Cabang Jawa Timur dari Unsur Kejaksaan Tinggi

Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur berdasarkan pendelegasian pelaksanaan pelantikan Anggota PUPN Cabang Jawa Timur dari Ketua PUPN Pusat kepada Ketua PUPN Cabang Jawa Timur sesuai Surat Ketua PUPN Pusat Nomor S-17/PUPN/2011 pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 bertempat di Aula GKN II Lantai 4 Jalan Dinoyo nomor 111 Surabaya, dengan resmi telah melantik Arifin Bachroedin, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (ASDATUN) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai Anggota PUPN Cabang Jawa Timur yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KM.6/2010. Pelaksanaan pelantikan dihadiri oleh seluruh Anggota PUPN Cabang Jawa Timur.Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan SK pengangkatan Anggota PUPN oleh petugas pembaca, kemudian pembacaan naskah sumpah oleh Ketua PUPN Cabang Jawa Timur diikuti oleh pejabat yang disumpah dan didampingi oleh rohaniawan. Selanjutnya Ketua PUPN Cabang Jawa Timur menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan selamat datang kepada Bapak Arifin Bachroedin di Kanwil X DJKN Surabaya selaku pelaksana administrasi PUPN Cabang Jawa Timur. Beliau juga menyampaikan bahwa PUPN adalah panitia interdepartemental yang dibentuk sejak tahun 1960 berdasarkan UU (Prp) Nomor 49 tahun 1960 dengan latar belakang pada saat itu kondisi negara dalam SOB (darurat) dimana banyak piutang-piutang negara yang tak tertagih sehingga diperlukan panitia interdepartemental untuk melakukan penagihan/pengurusan demi penyelamatan keuangan negara. Pada saat ini secara nasional PUPN menangani piutang macet dengan jumlah total sebesar Rp.62 T dan di Jawa Timur sendiri sekitar Rp.2 T. Oleh karena dengan telah dilantiknya Anggota PUPN dari unsur Kejaksaan Tinggi diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap program percepatan penyelesaian piutang negara pada PUPN Cabang Jawa Timur. Kedepannya akan dilakukan koordinasi lebih intensif melalui penyelenggaraan rapat PUPN Cabang yang mana hal ini telah diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja PUPN.Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa pada lembaga PUPN ini ada kewenangan untuk melakukan upaya hukum seperti pencegahan dan paksa badan terhadap debitor-debitor kelas kakap yang mbalelo terhadap kewajiban hutangnya. Oleh karena terhadap semua anggota PUPN dari semua unsur khususnya anggota yang baru dilantik agar ikut berperan aktif dalam upaya menangani piutang yang besar ini demi penyelamatan keuangan negara.Sebagai penutup acara, semua pejabat yang hadir pada acara pelantikan memberikan ucapan selamat dengan bersalaman dengan pejabat yang telah dilantik yang diawali oleh Ketua PUPN Cabang Jawa Timur, diikuti sekretaris PUPN, dan seluruh Anggota PUPN Cabang Jawa Timur.
Friday, June 17, 2011

PostHeaderIcon PERCEPATAN DAN OPTIMALISASI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA YANG BERASAL DARI DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAWA TIMUR

Seiring dengan langkah Kantor Pusat DJKN terkait dengan percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara, dimana hal ini sudah termaktub dalam road map pengurusan pengurusan piutang negara yang menargetkan bahwa pengurusan piutang negara harus sudah selesai di tahun 2014, Kantor Wilayah X DJKN Surabaya melaksanakan salah satu program aksinya di bidang pengurusan piutang negara yaitu mengundang Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur beserta jajaran dinas peternakan kabupaten/kota di bawahnya melakukan koordinasi dalam rangka percepatan pengurusan piutang negara pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 bertempat di Aula GKN II Lantai 4 Jalan Dinoyo nomor 111 Surabaya. Pelaksanaan rapat dipimpin dan diawali dengan sambutan oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa rapat koordinasi semacam ini mempunyai arti penting dan nilai strategis baik bagi Kanwil X DJKN maupun Dinas Peternakan Propinsi untuk merumuskan langkah-langkah konkrit guna percepatan pengurusan piutang negara khususnya yang berasal dari penyerahan Dinas Peternakan. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan rapat ini juga memiliki peranan penting dan strategis terkait dengan tugas strategis DJKN yaitu :1.Rencana kerja pemerintah yang diemban DJKN agar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang saat ini mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dapat ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2.Belum meningkatnya kualitas LKPP ini tidak lepas dari masih adanya piutang negara (piutang macet) di beberapa Kementerian/Lembaga, termasuk Departemen Pertanian yang salah satu tugasnya terkait dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
3.Road Map percepatan pengurusan piutang negara yang ditargetkan pada tahun 2014 yang akan datang, dengan target posisi / outstanding Piutang Negara harus turun drastis semaksimal mungkin
Terkait dengan piutang negara yang berasal dari Dinas Peternakan di Kota/Kab. Di Jawa Timur yang diurus oleh Kanwil X DJKN, tercatat hanya 8 Kantor/Dinas Peternakan dari 38 Kantor/Dinas Peternakan yang melakukan penyerahan. Agar tujuan rapat koordinasi ini tercapai diperlukan kerangka kerja (langkah-langkah /upaya) sebagai berikut :
1.Validasi data piutang macet di Dinas Peternakan.
2.Menentukan eksistensi piutang macet pada Dinas Peternakan benar ada atau tidak ada.
3.Menentukan tingkat kolektibilitas/ketertagihan piutang.
4.Kelengkapan dan keabsahan dokumen piutang Negara tersebut apakah bisa dipertanggungjawabkan
5.Apakah ada reporting piutang macet dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6.Apakah ada disclosure dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah , dalam arti piutang macet tersebut dijelaskan dalam laporan keuangan tersebut.Untuk dapat menindaklanjuti kerangka kerja tersebut, pada kesempatan yang sama Kepala Kanwil X DJKN Surabaya, meminta agar setelah rapat koordinasi ini dapat dilaksanakan langkah nyata sebagai berikut :
1.Mengundang 30 (tiga puluh) Kantor/Dinas Peternakan yang belum menyerahkan pengurusan piutang negara untuk ikut dalam rapat koordinasi, sehingga dapat dideteksi adanya piutang negara / piutang macet di instansi tersebut.
2.Verifikasi dan rekonsiliasi data antara Kanwil X DJKN dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dengan diwujudkannya Berita Acara Rekonsiliasi
3.Rapat koordinasi (ditambah dengan kantor/dinas yang belum hadir) untuk membahas langkah-langkah percepatan penurunan outstanding piutang negara yang ada di Dinas Peternakan Provinsi jawa Timur, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi pemecahan permasalahan.
Pada akhir sambutannya, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya juga menawarkan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk menuntaskan tugas tersebut di atas dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan. Menanggapi apa yang disampaikan Kepala Kanwil X DJKN Surabaya, Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur menyambut baik dan mengapresiasi diselenggarakannya rapat koordinasi ini. Menurut beliau keberadaan jumlah piutang di dinas peternakan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota memang sangat mengganggu performa laporan keuangan di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Diharapkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini dapat dirumuskan langkah-langkah percepatan seperti apa yang telah disampaikan oleh Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Pelaksanaan pengurusan piutang yang berasal dari Dinas Peternakan selama ini belum optimal karena data lama sulit ditelusuri. Sedangkan menurut versi KPKNL kendala-kendala dalam pengurusan piutang ini adalah tidak adanya barang jaminan, penanggung hutang tidak mampu, penanggung hutang memohon keringanan hutanmg, kelompok tani yang menerima bantuan kredit sudah tidak aktif, dan kondisi sapi bantuan yang tidak berkembang (gagal/mati). Upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut diatas untuk percepatan pengurusan piutang negara adalah melalui :
1.Intensifikasi penagihan (KPKNL didampingi oleh Dinas Peternakan)
2.Pemberian keringanan hutang
3.Penghapusbukuan hutang (mekanisme PSBDT)
4.Monitoring dan evaluasi hasil pengurusan
5.Koordinasi secara berkala
Monday, June 13, 2011

PostHeaderIcon Koordinasi Pengelolaan BMN di Bandara Juanda

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara pada satker Administrator Bandara (Adban), Kanwil X DJKN Surabaya mengundang pihak Administrator Bandara untuk melakukan pembahasan secara intensif mengenai permasalahan aset di Bandara Juanda sebagai kelanjutan pertemuan sebelumnya. Rapat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 bertempat di ruang ruang rapat lantai 8 Kanwil X DJKN Surabaya. Rapat diawali dengan pembukaan oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutannya beliau menyampaikan pentingnya penataan dan pengelolaan Aset BMN di Administrator Bandara (Bandara Juanda), sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya perbaikan LKPP menuju WTP. Disamping itu pula dengan pengelolaan yang optimal diharapkan akan memberikan konstibusi pada APBN, yaitu konstribusi pada PNBP.

Dalam kesempatan tersebut telah telah dirumuskan agenda rapat meliputi :
a.Pemetaan aset BMN yang direncanakan akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
b.Sertifikasi tanah-tanah atas nama Pemerintah RI – yang telah dibebaskan
c.Masalah Tanah TNI AL dengan Administrator Bandara (bangunan gedung vs tanah)

Pihak Administrator Bandara diminta untuk melakukan pemetaan tanah-tanah yang sudah clear dan free. Pada Bandara Juanda terdapat blok yang rencananya akan dimanfaatkan, yaitu blok 20 dan 23 dengan catatan, sebagai berikut :
1.Pemanfaatan tanah dan bangunan NJOP 1 s.d 2,5 M ke Kanwil DJKN
2.NJOP di bawah 1 M ke KPKNL Sidoarjo
3.Target Tahun 2011 mencapai 20 mitra kerja
4.Bidang Penilaian segera menyiapkan diri dan koordinasi dengan PKN secara intensif

Tanah-tanah yang sekiranya sudah dibebaskan namun belum bersertifikat agar segera dilakukan pensertifikatan. Sebagai upaya untuk memperlancar proses sertifikasi tanah pada Bandara Juanda, pihak Administrator Bandara telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 300 juta dan kekurangannya segera diusulkan untuk tahun 2012 paling lambat bulan Agustus tahun ini. Disamping itu juga akan segera dilakukan rapat segitiga antara Kanwil DJKN, Adban dan Kanwil BPN.

Pada Bandara Juanda juga terdapat tanah yanh kepemilikannya masih pada TNI AL. Tanah tersebut sebelumnya merupakan sebagai aset yang ditukarkan dengan pembangunan gedung oleh Administrator Juanda di kawasan TNI AL Morokrembangan. Sebagai alternatif pemecahan permasalahannya adalah sebagai berikut :
Tanah yang berlokasi di Bandara Juanda :
1.Alih status penggunaan dari TNI AL ke Kementerian Perhubungan
2.Penggunaan sementara jangka waktu tertentu oleh Kementerian Perhubungan
3.Termasuk tanah idle diambil alih oleh Kemenkeu
Gedung Morokrembangan di kawasan TNI AL (pembangunan oleh Administrator Juanda) :
1.Alih Status Penggunaan dari Administrator Juanda ke TNI AL
2.Penggunaan sementara jangka waktu tertentu oleh Kementerian Perhubungan
3.Termasuk tanah idle diambil alih oleh Kemenkeu

Pada acara penutupan rapat tersebut diperoleh kesimpulan yaitu berupa program aksi yang meliputi :
1.Segera dibentuk Tim oleh Adban (unsur: Adban dan DJKN)
2.Segera rapat dengan TNI-AL
Thursday, June 9, 2011

PostHeaderIcon Sosialisasi SIMAK BMN 2010 dan Aplikasi Persediaan 2010

Dalam rangka menyongsong pelaksanaan rekonsiliasi semester I tahun 2011, bertempat di Aula lantai 4 Gedung keuangan Negara II, Jalan Dinoyo nomor 111 Surabaya, Kanwil X DJKN Surabaya menyelenggarakan sosialisasi SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan 2010. Pelaksanaan sosialisasi diawali dengan sambutan dan pembukaan dari Heyang M. Kahuripi, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN). Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kegiatan soisialisasi SIMAK BMN 2010 dan Aplikasi Persediaan 2010 merupakan langkah antispasi dalam mengahadapi rekonsiliasi semester I 2011 yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Juli 2011. SIMAK BMN 2010 mengacu pada PMK No 29/2010 tentang penggolongan/kodefikasi BMN dimana hal ini berbeda dengan SIMAK BMN tahun 2008 yang penggolongan kode barangnya mengacu pada PMK No. 97/2007. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya perubahan dalam sistim kodefikasi BMN, yaitu melalui launching SIMAK BMN 2010, Aplikasi Persediaan, dan Aplikasi Migrasi. Kanwil X DJKN Surabaya selaku pengelola barang (Aset Manajer) berkewajiban agar nantinya proses rekonsiliasi berjalan dengan lancar, dan berbagai permasalahan yang ada dapat segera diatasi. Beliau berharap agar semua peserta dapat mengikuti acara ini dengan seksama agar nantinya dapat mengaplikasikan dan mentransfer ilmunya pada satker dibawahnya masing-masing. Kepada Satker Korwil hendaknya harus memastikan bahwa data yang akan dilakukan migrasi harus sudah valid agar nantinya tidak terdapat data sampah, terdapat selisih, serta permasalahan lainnya.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bpk Andoko selaku narasumber dari Kanwil X DJKN Surabaya. Paparan yang disampaikan oleh panyaji adalah masalah migrasi data. Latar belakang perlu dilakukannya migrasi data adalah adanya penggolongan dan kodefikasi BMN yang baru sesuai dengan PMK No. 29/2010 tentang Penggolongan/Kodefikasi BMN dan adanya perubahan database SIMAK BMN 2010 dan Aplikasi Persediaan 2010. Oleh karena itu diperlukan suatu tools yaitu berupa aplikasi migrasi yang bisa mengakomodir permasalahan ini. Dengan adanya aplikasi migrasi ini diharapkan dapat memudahkan dalam melakukan migrasi data, menciptakan keseragaman dalam melakukan migrasi, dan meminimalisir tingkat kesalahan dalam melakukan migrasi, dan membantu K/L dalam membuat kertas kerja migrasi. Proses migrasi untuk update kode lokasi dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna barang (KPB)/Pembantu KPB kecuali untuk satker yang sudah tidak aktif (pasif/mati), proses migrasi dilakukan pada tingkat selain KPB/Pembantu KPB.Proses migrasi sendiri terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Pada proses migrasi dimungkinkan terdapat BMN yang tidak termigrasi, hal ini dikarenakan Kode BMN yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan sebelumnya, yaitu PMK 97/2007 dan juga terdapat transaksi perubahan dan/atau penghapusan BMN tetapi tidak memiliki transaksi perolehan BMN. Dengan dilakukannya proses migrasi ini akan berdampak pada :
1.Perubahan Kodefikasi BMN dan NUP.
2.Pencetakan ulang label, DBR, DBL, dan KIB.
3.Kemungkinan pergeseran Akun Neraca.
4.Kemungkinan data tidak termigrasiPada proses Sosialisasi SIMAK BMN 2010 dan Aplikasi persediaan 2010 juga dilakukan latihan bersama (study kasus) mulai dari proses instalasi database SIMAK BMN 2010, Instalasi Aplikasi Persediaan 2010, Instalasi Simak BMN 2010, Instalasi Aplikasi Migrasi Simak dan Persediaan, dan proses migrasi data sendiri. Semua perserta mengikuti acara pelatihan dalam sosialisasi ini dengan antusias dimana hal dapat dilihat dengan banyaknya peserta yang mengajukan berbagai pertanyaan pada panitia. Selama pelaksanaan latihan banyak muncul permasalahan dimana ada yang langsung dapat ditangani dan ada pula yang belum dapat ditangani. Permasalahan yang muncul meliputi :
1.Laporan persediaan pada Aplikasi persediaan 2010 dan aplikasi konversi persediaan di beberapa peserta yang tidak berhasil /tidak bisa dicetak (versi update 6 Juni 2011).
2.Ada beberapa peserta yang tidak bisa mencetak label pada Aplikasi SIMAk 2010.

Untuk berbagai permasalahan yang belum terselesaikan diminta kepada para peserta agar mencatat dan mengumpulkannya kepada panitia untuk kemudian disampaikan ke Kantor Pusat DJKN agar segera mendapatkan pemecahannya
Wednesday, June 8, 2011

PostHeaderIcon KUNJUNGAN KERJA WALIKOTA SURABAYA KE KANWIL X DJKN SURABAYA

Ibu Tri Rismaharini, Walikota Surabaya dengan didampingi oleh M. Tasin Asisten III Bidang Administrasi Umum Kota Surabaya, Ibu Noer Oemarijati Kepala Bagian Perlengkapan, Suhartoyo Kepala Dispenda Kota Surabaya, dan Ibu Linda Kepala Seksi Pengadaan Kota Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Kanwil X DJKN Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 bertempat di Kanwil X DJKN Surabaya Lantai 8 Jalan Dinoyo Nomor 111 Surabaya. Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Kanwil X DJKN dengan didampingi para kepala Bidang menyambut kedatangan Ibu Walikota surabaya berserta rombongan di loby depan Gedung Keuangan Negara II surabaya untuk selanjutnya diajak menuju ruangan Kepala Kanwil X DJKN untuk beramah tamah sebentar.Kemudian acara dilanjutkan rapat dengan jajaran pegawai di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya di ruang rapat dan dibuka oleh Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutannya Kepala Kanwil X DJKN Surabaya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Walikota Surabaya beserta rombongan di Kanwil X DJKN Surabaya. Kanwil X DJKN Surabaya adalah salah satu instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan yang menjalankan tugas di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang. Dalam rapat tersebut Kepala Kanwil X DJKN Surabaya merumuskan agenda kerja Kanwil X DJKN Surabaya dalam kaitannya hubungan kerjasama dengan Pemkot Surabaya, yaitu :
1.Percepatan Penyelesaian Aset Milik Bekas Asing/Cina
2.Manajemen Barang milik Daerah/Aset Daerah
3.Piutang Daerah dan PUPN Cabang Jatim
4.Penilaian Aset Daerah
5.Lelang Aset Daerah
6.Kejasama Capacity Building SDM Pemda

Kepala Kanwil X DJKN Surabaya menyatakan siap membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani masalah aset di kota surabaya (inventarisai dan penilaian) demi terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya yang berkualitas, piutang daerah yang macet yang berada di lingkungan Pemkot Surabaya, pelayanan lelang aset Pemkot Surabaya, dan Peningkatan kualitas SDM Pemkot Surabaya di bidang pengelolaan aset, penilaian aset, penanganan piutang macet, dan pelaksanaan lelang barang milik daerah (BMD).Khusus untuk Aset Barang Milik Asing/Cina (ABMA/C) sesuai PMK N0. 188/PMK.06/2008, merupakan aset negara yang berasal dari nasionalisasi aset bekas milik asing seperti Belanda dan China atau organisasi China terlarang dimana penanganannya dilakukan oleh Tim Asistensi Daerah (TAD) X Surabaya yang beranggotakan lintas Kementerian/Lembaga, telah disusun program aksi untuk Aset Barang Milik Asing/Cina (ABMA/C) yang berada di kota Surabaya, yaitu :
1.Melakukan rapat pendahuluan antara Pemkot Surabaya dan TAD
2.Pelaksanaan Inventarisasi dan Penelitian Lapangan atas 18 aset
3.Pembahasan internal TAD atas hasil butir 2
4.Final Hearing antara Pemkot Surabaya dengan TAD
5.Inisiasi Penilaian atas 18 aset dimaksud ( optional )
dimana point 1 s/d 4 selesai akhir Juni 2011 dan point 5 selesai akhir Juli 2011. Dibidang Manajemen Aset/Barang Milik Daerah akan segera dilakukan inventarisasi terhadap aset daerah tersebut dan pembuatan MOU terkait Penilaian Aset Daerah. Dibidang lelang akan dilakukan kerjasama secara intensif dalam hal pelaksanaan lelang. Di dibidang pengembangan SDM, akan dilaksanakan kegiatan Capacity Building melalui penyelenggaraan diklat-diklat.Selanjutnya sambutan juga disampaikan Ibu Risma selaku Walikota Surabaya. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan terima kasih atas bantuan Kanwil X DJKN dalam menangani Aset Asing/Cina (ABMA/C) di Kota Surabaya. Beliau juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi permasalahan di Pemkot Surabaya, yaitu meliputi :
1.Inventarisasi aset daerah yang belum optimal padahal sebelumnya sudah dilakukan kerjasama dengan BPKP.
2. Penyerobotan aset Pemkot oleh Pihak ketiga.
3.Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemkot Surabaya yang semakin menurun (terakhir disklaimer).
4.Terbatasnya SDM yang menangani pengelolaan aset sehingga harus melakukan kunjugan ke Kampus STAN Jakarta.
5.Sebagian besar aset nilainya belum mencerminkan nilai wajar (ada yang Rp 1 untuk tanah yang luas) karena terbenturnya mahalnya biaya untuk melakukan penilaian melalui appraisal.Mengingat begitu kompleks dan beratnya permasalahan aset di Kota Surabaya, Ibu Risma sangat mengharapkan bantuan dan kerjasama Kanwil X DJKN Surabaya dalam membenahi permasalahan aset di Pemkot Surabaya agar bisa memperbaiki opini BPK terhadap laporan keuangan Pemkot Surabaya. Dalam kesempatan itu pula, Kepala KPKNL Surabaya menyampaikan permasalahan terkait kemudahan memperoleh NJOP untuk kepentingan penilaian. Menanggapi hal tersebut, seiring dengan telah dilimpahkannya BPHTB ke Pemkot Surabaya dan PBB yang mana di Indonesia merupakan satu-satunya Pemkot/Pemda yang melaksanakan pemungutan PBB, Ibu Risma berjanji akan melakukan kemudahan dalam memperoleh akses terhadap NJOP guna kepentingan penilaian oleh KPKNL. Dan ke depan akan dibuatkan MOU dengan Kanwil X DJKN agar pengurusan NJOP bisa melalui jalur khusus tanpa harus antri ke loket.

Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga