Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Friday, December 23, 2011

PostHeaderIcon Tim Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI Kemenhan RI Pantau Penyelesaian Penataan Pemanfaatan BMN TNI AL dan AD Di Jawa Timur

Kanwil X DJKN Surabaya dengan Spirit Nilai-Nilai Kementerian Keuangan secara pro aktif terus membangun sinergi dengan berbagai pihak terkait untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 dan 207 tahun 2010 tentang Penataan Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI. Heyang Muhanan Kahuripi, Kepala Bidang PKN, Siswanto, Kepala Bidang Lelang, dan Tredi Hadiansyah, Kepala Bidang Piutang Negara berkunjung ke Mako Lantamal V/ Surabaya memenuhi undangan TNI AL untuk melakukan rapat membahas pemanfaatan BMN di lingkungan TNI AL dan AD. Rapat yang diselenggarakan pada hari Selasa (20/12) bertempat di ruang rapat Mako Lantamal V Surabaya dihadiri oleh Tim Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI (PABT) Kementerian Pertahanan RI, para perwira TNI AL dan AD serta pengurus yayasan dan koperasi di TNI. Kolonel Bueng Wardadi, Aslog Kodam V Brawijaya juga hadir langsung dalam rapat tersebut.Tim Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI (PABT) Kementerian Pertahanan RI dalam kunjungan ke Lantamal V Surabaya yang terdiri dari perwira TNI AL dan TNI AD tersebut dipimpin oleh Brigjen Stefanus Margono, Dirfasjas Ditjen Kuathan Kemenhan RI. Tujuan pelaksanaan kunjungan tersebut adalah untuk melakukan supervisi lapangan sejauh mana pelaksanaan penataan pemanfaatan BMN di lingkungan TNI AL dan AD di Jawa Timur. Brigjen Stefanus Margono, pimpinan Tim PABT Kemenhan RI membuka acara yang dihadiri oleh sekitar 80 perwira TNI AL dan AD. Dalam sambutannya beliau menyampaikan agar proses penataan pemanfaatan sesuai dengan spirit PMK 23 dipercepat mengingat batas terakhir pengajuan adalah 31 Desember 2011. “ saya minta agar Kanwil X DJKN Surabaya secara intens dan aktif membantu rekan-rekan TNI dalam menangani pemanfaatan BMN agar bisa berjalan lancar, tertib, aman, dan tepat waktu. Kalau perlu teman-teman dari DJKN bersama-sama dengan TNI turun ke lapangan agar proses penataan pemanfaatan bisa berjalan lebih cepat karena kita di tingkat pusat juga dikejar oleh target. Kepada rekan-rekan TNI perlu juga saya sampaikan bahwasannnya Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram yang menyatakan bahwa terhadap pemanfaatan-pemanfaatan yang telah berjalan dimana setelah lewat tanggal 31 Desember 2011 belum mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kementerian Keuangan akan dikenakan pasal Tipikor. Oleh karena sebelum batas waktu berakhir segera ajukan permohonan pemanfaatan ke DJKN,” ujar Brigjen Stefanus Margono, dari Tim PABT kemenhan RI.Siswanto, Kepala Bidang Lelang Kanwil X DJKN Surabaya dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pada dasarnya antara Kanwil X DJKN Surabaya dengan pihak TNI baik TNI AL, TNI AU, dan TNI AD sudah sering melakukan koordinasi melalui rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil X DJKN Surabaya untuk membahas langkah-langkah percepatan penataan pemanfaatan. “Langkah-langkah percepatan dalam penataan dan penertiban pemanfaatan BMN di lingkungan TNI AL dan Kodam V/Brawijaya adalah dengan membentuk Tim yang melibatkan TNI, Yayasan, Koperasi, Pihak ke-3, dan DJKN. Kemudian tim yang dibentuk tersebut bersama-sama melakukan peninjauan lapangan untuk memantau kondisi fisik aset seperti luas areal yang dimanfaatkan,” ujar Siswanto, di sela-sela rapat tersebut.“ Prinsipnya kami akan membantu dengan sungguh-sungguh agar proses penataan pemanfaatan BMN di lingkungan TNI bisa berjalan lebih cepat. Saya minta kepada rekan-rekan TNI segera mengajukan permohonan. Jangan ditunda-tunda. Mengenai kekurangan data natinya bisa dipenuhi sambil berjalan. Untuk merah putih pasti kami bantu sepenuhnya,”ujar Heyang Muhanan Kahuripi, Plt Kepala Bidang PKN.Dalam kesempatan tersebut disampaikan beberapa kendala dalam proses penataan pemanfaatan BMN di lingkungan TNI, antara lain meliputi :
1.perbedaan persepsi dalam menentukan kewenangan pengajuan permohonan pemanfaatan BMN, baik oleh KPKNL maupun pihak TNI.
2.Luas aset yang belum valid sehingga perlu diukur ulang sehingga nantinya tidak terlalu memberatkan mitra.
3.Pemanfaatan aset oleh yayasan yang sudah berjalan namun belum ada perjanjian kerjasamanya (PKS).
4.Perjanjian kerjasama yang tidak sesuai dengan PMK 23/PMK 96 seperti jangka waktu sewa sampai puluhan tahun sehingga perlu direvisi.
5.Permintaan data-data ataupun kelengkapan pemanfaatan yang responnya kurang begitu cepat terutama untuk yayasan yang berada dibawah naungan TNI
6.Perbedaan nilai sewa sebelum revisi dengan setelah revisi. Jika setelah revisi nilai sewanya menjadi lebih besar, apakah pihak mitra mau membayar kekurangannya. Karena tujuan awal pemanfaatan aset adalah untuk pengamanan dan perawatan.Tim PABT dan Kodam V/Brawijaya menyampaikan bahwa kewenangan pengajuan pemanfaatan untuk satuan terendah TNI AD adalah Korem sedangkan untuk TNI AL adalah Satker/Satpor Pengguna BMN yang bersangkutan. oleh karena itu Tim PABT berharap kepada masing-masing Korem dan Saker Pengguna BMN di TNI AL segera mengajukan permohanan pemanfaatan ke DJKN sesuai dengan batas kewenangan yang ada dan kepada Kanwil X DJKN Surabaya ataupun KPKNL diminta agar proses terbitnya rekomendasi persetujuan diperlancar dan bisa berjalan fleksibel sampai dengan terbitnya Surat Keputusan dari Kemenhan RI. Selanjutnya setelah rapat selesai, Tim PABT Kementerian Pertahanan RI dengan dipandu oleh Letkol Joko Wibowo, Pabandya Fasjasa Slog Kodam V/Brawijaya menuju Kanwil X DJKN Surabaya untuk bersiraturahmi dan meminta petunjuk dan solusi dari Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., Kepala Kanwil X DJKN Surabaya untuk percepatan penyelesaian pemanfaatan di lingkungan TNI.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga