Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Monday, December 12, 2011

PostHeaderIcon Kanwil X DJKN Surabaya Bahas Pemanfaatan BMN Di Lingkungan TNI AL

Sebagai upaya untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 dan 207 tahun 2010 tentang Penataan Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI, Kanwil X DJKN Surabaya secara pro aktif sesuai dengan spirit nilai-nilai Kementerian Keuangan mengundang TNI AL dan pihak-pihak terkait membahas pemanfaatan aset di lingkungan TNI AL Jawa Timur. Pelaksanaan rapat tersebut diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 09 Desember Juli 2011 bertempat di ruang rapat Kanwil X DJKN Surabaya yang dipimpin dan dibuka oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya yang didampingi oleh para pejabat di Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam rapat tersebut hadir sekitar 23 undangan yang berasal dari Mabes TNI AL, Pejabat Armartim, Pejabat Lantamal V/Surabaya, PT PAL, PT Senopati, Yayasan Nala, RSAL Dr Ramelan, Universitas Hang Tuah, dan pihak terkait lainnya.Dalam sambutannya, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya menyampaikan bahwa agenda rapat difokuskan pada pemanfaatan aset milik TNI AL di Jawa Timur. Beliau juga menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat ini memiliki peran penting dan strategis. Pertama memiliki peran untuk mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menuju WTP. Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan aset merupakan temuan BPK yang menjadikan LKPP belum mendapatkan peringkat WTP karena banyaknya aset-aset yang belum jelas. Peran kedua dari dari rapat ini bahwa dengan pengoptimalan pemanfaatan aset di TNI AL akan memberikan peran kepada TNI AL ikut andil dalam penguatan keuangan negara (budgetair) mengingat untuk saat ini negara membutuhkan banyak uang.Kolonel Laut (T) Fitri Hadi S, MAP. Paban VI BMN Slogal Mabes TNI AL menyampaikan bahwa untuk aset-aset yang sudah ada perjanjian kerjasamanya (PKS) bisa langsung mengajukan ijin prinsip pemanfaatannya pada DJKN. Namun untuk pemanfaatan aset baru (belum ada PKS) harus disampaikan ke Mabes TNI AL terlebih dahulu, kemudian diteruskan ke Mabes TNI, diteruskan lagi ke Kementerian Pertahanan, untuk selanjutnya Kementerian Pertahanan akan menyampaikan permohonan pemanfaatan tersebut ke DJKN sesuai dengan kewenangan yang ada. Kolonel M. Verryno, Kasubdisfastanah Disfaslanal Mabes TNI AL menambahkan bahwa sepanjang menyangkut tanah, pihak yang berwenang mengajukan permohonan adalah pihak Lantamal.Dari data yang disampaikan TNI AL, sementara untuk pemanfaatan yang sudah berjalan terdapat empat cluster utama yang perlu penanganan sesegera mungkin. Pertama adalah pemanfaatan BMN TNI AL dengan Rumkital Dr. Ramelan Surabaya dimana terdapat 3 aset. Kedua, Pemanfaatan BMN TNI AL dengan Kobangdikal dimana hanya terdapat 1 aset. Ketiga, pemanfaatan BMN TNI AL dengan Armartim dimana terdapat 4 aset. dan terakhir adalah pemanfaatan BMN TNI AL dengan Lantamal V/Surabaya dimana terdapat 64 aset.Terhadap aset-aset yang dimanfaatkan tersebut, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya menghimbau agar segera dilakukan verifikasi data fisik dan administrasi. Terkait dengan Universitas Hang Tuah, beliau juga meminta agar segera dilakukan verifikasi data fisik aset dan data fisik jumlah mahasiswa dari keluarga besar TNI AL. Di penghujung rapat yang berlangsung selama 3 jam tersebut diperoleh beberapa kesimpulan antara lain meliputi :
1.Agar disiapkan dokumen-dokumen tanah dan dokumen lainnya termasuk PKS yang sudah ada, terutama akta pendirian Yayasan Nala, apakah sudah sesuai dengan UU Yayasan.
2.Perlu dilakukan pengecekan fisik oleh DJKN, Lantamal V Surabaya dan Mabes AL
3.Akan dilakukan pemetaan/ kajian untuk setiap aset agar sesuai spirit PMK 23/PMK.06/2010, apakah dalam bentuk Sewa atau dalam bentuk KSP
4.Pihak Lantamal V Surabaya diminta agar segera mengajukan usulan pemanfaatan atas aset-aset tersebut.
5.Segera setelah semua usulan diterima dan dokumen dinyatakan lengkap akan dilakukan pembahasan intensif antara Lantamal V Surabaya, Mabes AL dan Kanwil X DJKN Surabaya
6.Akan dipetakan pihak yang melakukan eksekusi, apakah Kanwil X DJKN ataukah KPKNL di lingkungan kanwil X DJKN Surabaya.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga