Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sebagai upaya untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 dan 207 tahun 2010 tentang Penataan Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI, Kanwil X DJKN Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Kodam V/Brawijaya untuk melakukan koordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya selaku pemimpin tertinggi Kodam V/Brawijaya. Kunjungan tersebut diselenggarakan pada hari Senin tanggal 14 November 2011 bertempat di Makodam V/Brawijaya.
Dalam kunjungan tersebut, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya didampingi oleh Hari Sunamto, Plt Kepala Bidang PKN dan Heyang Muhanan Kahuripi, Kepala Bagian Umum. Dalam kesempatan tersebut Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Kepala Kanwil X DJKN Surabaya beserta staf di Makodam V/Brawijaya. “ Saya berharap ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan tata kelola aset yang lebih tertib di lingkungan Kodam V/Brawijaya. Tentunya, hal ini perlu bantuan dan kerjasama yang baik dengan Kanwil X DJKN Surabaya. Mari Pak Kanwil kita bersama-sama benahi aset termasuk pelaksanaan pemanfaatan di lingkungan Kodam V/Brawijaya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujar Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Gatot Nurmantyo.Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa maksud dari kunjungan tersebut sebagai langkah awal untuk melakukan siraturahmi dan koordinasi agar kerjasama kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Beliau juga menyampaikan bahwa DJKN adalah organisasi yang sangat variatif bidang tugasnya di Kementerian Keuangan yang meliputi Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian Barang Milik Negara, Pelayanan Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, DJKN sangat multi interaktif baik dengan kementerian Lembaga, TNI/Polri, BLU, DPR, LSM, BUMN, Pemda, Lembaga Internasional, dll. Tuntutan tugas yang sangat tinggi dan peran yang strategis saat ini telah diemban oleh DJKN. Di bidang BMN, DJKN dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas LKPP, LKBUN, LK K/L, bahkan LK Pemda. Selain itu juga dituntut untuk penguatan APBN melalui PNBP dari pengelolaan aset. Oleh karena itu, sesuai dengan spirit PMK 23 dan 207 tahun 2010, maka perlu langkah pro aktif baik dari Kanwil X DJKN Surabaya maupun Kodam V Brawijaya untuk melakukan penataan pemanfaatan aset.Sejauh ini telah terjalin koordinasi dengan Kodam V/Brawijaya melalui Aslog Kodam V Brawijaya, Kolonel Kav. Bueng Wardadi, S.IP, M.H. dan beberapa pejabat yang menangani aset di Kodam V/Brawijaya. “ Yang harus dibenahi dan agar tidak menjadi masalah kedepannya adalah masalah pemanfaatan aset TNI AD dan masalah aset TNI AD yang cross ownership dengan pihak lain. Kita akan lakukan pembenahan bersama-sama,” ujar Kepala Kanwil X DJKN Surabaya.
Terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan BMN di tubuh TNI AD khususnya Kodam V/Brawijaya, pihak Kodam V Brawijaya menyampaikan bahwa saat ini pada Kodam V Brawijaya terdapat 149 aset yang telah dimanfaatkan dengan rincian 31 aset dimanfaatkan oleh Persit untuk sekolah, 22 aset dimanfaatkan oleh koperasi satuan, 76 aset dimanfaatkan oleh pihak ketiga , dan 20 aset dimanfaatkan oleh anggota satuan. Sedangkan untuk aset yang terjadi cross ownership dengan pihak lain, Kanwil X DJKN Surabaya meminta agar dilakukan pembahasan bersama antara TNIA AD, DJKN, dan pihak terkait.