Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Dalam rangka untuk mewujudkan opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Kanwil X DJKN Surabaya pada tanggal 17 s.d. 18 Oktober menyelenggarakan rapat Sinkronisasi PNBP Bea Lelang yang berasal dari Bea Lelang Pegadaian. Sesuai dengan surat Sekretariat DJKN Nomor : S-1084/KN.1/2011 tgl. 10 Agustus 2011 tentang Hasil Rekonsiliasi PNPB Semester I TA 2011, masih terdapat perbedaan PNBP di DJKN sebesar Rp10.806.439.340,00. Perbedaan ini terjadi antara Sistem Akuntasi Umum (SAU) yang ada di Ditjen Perbendaharaan dan Sistem Akuntasi Instansi (SAI) di DJKN. Sedangkan untuk Kanwil X DJKN Surabaya sendiri, data yang berbeda sebesar Rp 444.259.990,00. Meskipun nilainya tidak seberapa besar, namun hal ini harus segera diselesaikan (diklopkan) agar bisa memperoleh opini WTP dari BPK RI.Rapat dibuka oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E, Ak., M.M., Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam pembukaanya, beliau memberikan beberapa arahan dan penekanan bahwa pelaksanaan rapat tersebut memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, beliau lebih menekankan pelaksanaan rapat tersebut ke arah sinkronisasi dari pada rekonsiliasi karena kedudukannya lebih penting dan cakupannya lebih luas. Dengan sinkronisasi akan menyelarasakan antara berbagai bidang seperti bidang HI, Lelang, dan Umum, antara KPKNL dengan Kanwil, lintas KPKNL dan lintas Kanwil serta antara berbagai lintas institusi seperti Pegadaian dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Kedua, Perbedaan Laporan Keuangan khususnya terkait PNBP dapat disinkronisasikan sehingga LKPP Kementerian Keuangan dapat memenuhi target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tahun depan dan diharapkan pula, dalam acara ini selalu dilandasi oleh semangat Core Values Kementerian Keuangan antara lain Sinergi dan Kesempurnaan. Dengan semangat Sinergi, para peserta diharapkan mampu mengeksplor segala ide-ide untuk menemukan formulasi dan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut, sehingga mencapai Kesempurnaan hasil data dan pelaporan yang selalu akurat yang bisa menjadi model bagi kantor lainnya.Ketiga, bahwa Kanwil X DJKN Surabaya dengan Kanwil Pegadaian Jawa Timur telah menandatangani MOU yang antara lain berisi cluster-cluster (mapping) wilayah kerja KPKNL, Pegadaian, dan KPPN dan agar segera dijalankan dan dipantau terus. “ Jadi, pada pelaksanaan rapat ini harus ditemukan pola sinkronisasi data di intern KPKNL, Kanwil, dan lintas KPKNL dan Kanwil dengan semangat sinergi dan kesempurnaan. Selain itu, setelah ada sinkronisasi, semua data yang terkait dengan PNBP keluar hanya melalui Bagian Umum karena ADK dan SAI ada di umum sehingga akhirnya akan diperoleh kesamaan data dengan SAU di Ditjen Perbendaharaan,”himbau Kepala Kanwil dalam kesempatan tersebut.Pada kesempatan berikutnya rapat dilanjutkan dengan dipimpin oleh Siswanto, Kepala Bidang Lelang dan Gading Purba, Kepala Bidang Hukum dan Informasi. Dalam pembahasan tersebut diperoleh beberapa pointer kesimpulan yang mencakup berbagai permasalahan dan solusi pemecahannya, antara lain meliputi :

a)Masalah :
Masih terdapat selisih antara SAU dengan SAI meskipun telah dilakukan rekon dan dibuat BAR antara KPKNL dengan KPPN yang ditunjuk yang terjadi karena terdapat data SAU tambahan yang diterima KPPN yang ditunjuk setelah rekon selesai dilakukan/BAR dibuat.
Solusi :
Melakukan koordinasi tingkat Kanwil X DJKN dengan Kanwil Perbendaharaan tentang perlakuan terhadap data tambahan yang masuk setelah rekon dilakukan dan telah dibuat BAR.b)Masalah :
Terdapat selisih data setelah dilakukan rekon dan dibuat BAR ditingkat KPKNL namun ditemukan/muncul kembali pada saat rekon tingkat kanwil karena data SAU telah dikirimkan KPPN ke tingkat kanwilnya sebelum rekon dilakukan. Hal ini biasanya terjadi diluar KPPN yang ditunjuk.
Solusi :
Melakukan koordinasi tingkat Kanwil X DJKN dengan Kanwil Perbendaharaan dan diupayakan agar KPKNL proaktif dalam melakukan rekon ke KPPN diluar yang ditunjuk.

c)Masalah :
Terdapat selisih antara SAU dengan SAI pada tingkat eselon I (penyusunan laporan keuangan) meskipun telah dilakukan rekon ditingkat KPKNL dan Kanwil. Misalnya terdapat Balai Lelang yang melakukan penyetoran SSBP di kantor pusatnya di Jakarta sedangkan pelaksanaan lelangnya di daerah (KPKNL Sidoarjo) sehingga terjadi selisih data pada saat rekon tingkat eselon I.
Solusi :
Menghimbau ke Balai Lelang agar penyetoran SSBP bea lelang di wilayah kerja KPKNL tempat pelaksanaan lelang berlangsung.d)Masalah :
Terdapat selisih pada saat pemeriksaan BPK (audited) meskipun telah melakukan rekon ditingkat KPKNL, Kanwil dan kantor pusat.
Solusi :
Diupayakan penyelesaian tingkat kanwil melalui rekon 3 (tiga) bulanan antara Kanwil X DJKN dengan Kanwil Perbendaharaan dan apabila terdapat selisih ditindaklanjuti ke KPKNL.

e)Masalah :
Masih ada Pegadaian yang keliru dalam pengisian Kode Satker KPKNL saat melakukan penyetoran SSBP Bea Lelang Pegadaian. KPKNL belum melaksanakan sosialisasi hasil MOU antara Kanwil X DJKN Surabaya dengan Kanwil Pegadaian Jatim ke kantor pegadaian yang berada di wilayah kerja masing-masing KPKNL.
Solusi :
KPKNL melakukan sosialisasi ke kantor pegadaian baik langsung maupun melalui surat yang dilampiri MOU antara Kanwil X DJKN Surabaya, Kanwil Pegadaian, dan Kanwil Perbendaharaan, yang berdasarkan cluster wilayah kerja masing-masing KPKNL sebagai tindak lanjut MOU tersebut diatas.f)Masalah :
Laporan Bea lelang pegadaian pada Seksi Lelang yang berdasarkan bukti fisik SSBP yang dikirim oleh pegadaian, tidak sama dengan laporan bea lelang pada aplikasi SAKPA. Hal ini disebabkan tidak semua kantor cabang pegadaian mengirimkan bukti fisik SSBP ke KPKNL secara tertib dan benar.
Solusi :
Data bea lelang pegadaian diambil berdasarkan selisih data bea lelang di SAKPA dikurangi data bea lelang KPKNL di Seksi Lelang.g)Masalah :
Terdapat selisih data bea lelang di laporan IKU dengan laporan SAKPA dan laporan Pegadaian. Data bea lelang di laporan IKU dan laporan Pegadaian harus sudah dikirim pada tanggal 5 bulan pelaporan sedangkan data bea lelang SAKPA belum selesai dilakukan rekon.
Solusi :
-Dibuat format laporan bea lelang pegadaian yang baku berdasarkan data selisih tersebut diatas.
-Bukti fisik SSBP Pegadaian diserahkan kepada Tim SAI dan Tim PNBP KPKNL untuk diinput ke aplikasi SAKPA dan hasilnya digunakan Seksi Lelang untuk membuat laporan bea lelang pegadaian sesuai format yang disepakati. Data SAKPA harus dilakukan rekon sebelum tanggal 5 dengan KPPN yang ditunjuk dan ditambah data email dari KPPN lainnya agar dapat dijadikan dasar capaian IKU.