Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Tuesday, October 11, 2011

PostHeaderIcon Pelantikan Pemeriksa di KPKNL Madiun

Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dengan didampingi para Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum melakukan kunjungan kerja dalam rangka pelantikan Pejabat Pemeriksa di KPKNL Madiun. Sebagai pembuka acara, Kepala KPKNL Madiun memberikan sambutan atas kedatangan rombongan dari Kanwil X DJKN Surabaya. Beliau menyampaikan selamat datang dan terima kasih banyak atas kedatangan Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dan rombongan di KPKNL Madiun. “ Saya berharap agar para Pejabat Pemeriksa yang akan dilantik benar-benar mampu melaksanakan tugas secara profesional, sepenuh hati, memiliki integritas, selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian pengurusan piutang negara. Dan jangan lupa agar arahan dan pesan dari Pak Kanwil nantinya dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,”.Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengangkatan Pejabat Pemeriksa di KPKNL Madiun oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 09/KM.6/2011 tanggal 20 Juni 2011. Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil X DJKN Surabaya melaksanakan pelantikan terhadap 5 pegawai di KPKNL Madiun. Adapun nama-nama pegawai yang dilantik adalah sebagai berikut :
1.Luh Sulistyaningsih
2.Widhi Prastyo
3.Subroto
4.Wahyu Djati Pernomo
5.Lastariyo WidodoPelaksanaan pelantikan tersebut didampingi oleh rohaniawan dari Kementerian Agama setempat. Adapun pejabat yang menjadi saksi dalam pelantikan tersebut adalah Kepala Bidang Piutang Negara, Tredi Hadiansyah,S.H, M.H., dan Kepala KPKNL Madiun Herry Khusyairi, S.H., M.Si. Sesaat setelah pelantikan Kepala Kanwil X DJKN Surabaya membacakan naskah pelantikan dan memberikan sambutan sekaligus arahan. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa pengangkatan Pejabat Pemeriksa tersebut sebagai jawaban atas permintaan KPKNL Madiun yang sangat membutuhkan tenaga Pemeriksa untuk segera melakukan pemeriksaan dalam proses pengurusan piutang negara. Selain itu juga, sebagai langkah untuk percepatan penyelesaian Piutang Negara agar di tahun 2014 sesuai dengan road map DJKN, zero outstanding Piutang Negara dapat terwujud.Beliau menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang pemeriksa, diperlukan 6 perangkat (tools, yaitu :
1.Norma Pemeriksaan
2.Tujuan Pemeriksaan
3.Prosedur Pemeriksaan
4.Program Pemeriksaan
5.Kertas Kerja Pemeriksaan
6.Laporan Hasil Pemeriksaan

“ Sementara untuk saat ini di DJKN, keenam perangkat tersebut belum ada, tetapi dalam pemeriksaan laporan keuangan sudah ada. Dalam waktu dekat akan diusahakan pembentukan enam perangkat tesebut. Seorang Pemeriksa harus paham dan tahu apa itu objek pemeriksaan,”papar Kapala Kanwil X DJKN Surabaya.Lingkup Pemeriksaan disini adalah pemeriksaan Piutang Negara. Adapun objek dari pemeriksaan Piutang Negara adalah penanggung hutang/penjamin hutang/pemegang saham, kemampuan penanggung hutang (repayment capacity), fisik barang jaminan (collateral), dan Harta Kekayaan Lain. Diharapkan bagi para pemeriksa memempunyai pengetahuan yang luas mengingat aspek dalam pemeriksaan piutang negara juga begitu luas, bekerja dengan cermat, teliti, agar dapat meminimalisir risiko yang mungkin timbul.

“Terhadap hasil pemeriksaan harus ada dengan apa yang dinamakan closing conference, yaitu penyampaian hasil pemeriksaan. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada aturan main yang berlaku dan jangan lupa agar melandaskannya pada nilai-nilai Kementerian Keuangan dan niat yang tulus ibadah kepada Allah SWT,”pesan Kepala Kanwil X DJKN Surabaya di akhir sambutannya.Kepala Kanwil X DJKN Surabaya meminta kepada para pemeriksa untuk menghindari dan menjauhi 77 modus penyimpangan (fraud). Untuk meminimalisir penyimpangan dalam penyelenggaraan tugas, di intern pemerintah sudah terbit PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimana diterbitkan untuk menjawab tantangan birokrasi pemerintahan di Indonesia. PP ini adalah penjabaran pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Dengan adanya ketaatan terhadap penyelenggaraan SPIP diharapkan akan terwujud peningkatan kinerja (efektivitas & efisiensi pelaksanaan tugas), transparansi, akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara dan BMN, Keandalan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara, Pengamanan Aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun unsur-unsur SPIP yang perlu diketahui dan dilaksanakan adalah meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Di akhir acara pelantikan tersebut, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya mengawali dalam pemberian ucapan selamat kepada para pegawai yang baru saja dilantik.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga