Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Pada tanggal 29 September 2011, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dengan didampingi Kepala Bidang Penilaian dan Kepala Bidang Piutang Negara melakukan kunjungan kerja dalam rangka pelantikan Pejabat Pemeriksa, pembinaan pegawai dan diseminasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di KPKNL Jember. Sebagai pembuka acara, Kepala KPKNL Jember memberikan sambutan atas kedatangan rombongan dari Kanwil X DJKN Surabaya. Beliau berharap agar pelaksanaan pelantikan Pejabat Pemeriksa nantinya dapat memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pengurusan Piutang Negara dan arahan serta Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang nantinya disampaikan oleh Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dapat dijadikan sebagai pedoman dan bermanfaat bagi para pegawai di KPKNL Jember dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil X DJKN Surabaya melaksanakan pelantikan terhadap 7 pegawai di KPKNL Jember untuk menjadi Pejabat Pemeriksa yang sebelumnya telah diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pelantikan tersebut didampingi oleh Rohaniawan dan yang bertindak sebagai saksi adalah Kepala Bidang Piutang Negara dan Kepala KPKNL Jember. Pengangkatan Pejabat Pemeriksa tersebut sebagai jawaban atas permintaan KPKNL Jember yang sangat membutuhkan tenaga Pemeriksa untuk segera melakukan pemeriksaan dalam proses pengurusan piutang negara. Selain itu juga, sebagai langkah untuk percepatan penyelesaian Piutang Negara agar di tahun 2014 sesuai dengan road map DJKN, zero outstanding Piutang Negara dapat terwujud.Sesaat setelah pelantikan, Kepala Kanwil X DJKN langsung memberikan arahan dan pesan kepada para Pejabat Pemeriksa yang baru saja dilantik. Dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang pemeriksa, diperlukan 6 perangkat (tools) bagi seorang pemeriksa, yaitu :
1.Norma Pemeriksaan
2.Tujuan Pemeriksaan
3.Prosedur Pemeriksaan
4.Program Pemeriksaan
5.Kertas Kerja Pemeriksaan
6.Laporan Hasil Pemeriksaan

“ Sementara untuk saat ini di DJKN, keenam perangkat tersebut belum ada, tetapi dalam pemeriksaan laporan keuangan sudah ada. Dalam waktu dekat akan diusahakan pembentukan enam perangkat tesebut. Seorang Pemeriksa harus paham dan tahu apa itu objek pemeriksaan,”papar Kapala Kanwil X DJKN Surabaya. Lingkup Pemeriksaan disini adalah pemeriksaan Piutang Negara. Adapun objek dari pemeriksaan Piutang Negara adalah penanggung hutang/penjamin hutang/pemegang saham, kemampuan penanggung hutang (repayment capacity), fisik barang jaminan (collateral), dan Harta Kekayaan Lain. Diharapkan bagi para pemeriksa memempunyai pengetahuan yang luas mengingat aspek dalam pemeriksaan piutang negara juga begitu luas, bekerja dengan cermat, teliti, agar dapat meminimalisir risiko yang mungkin timbul.“Terhadap hasil pemeriksaan harus ada dengan apa yang dinamakan closing conference, yaitu penyampaian hasil pemeriksaan. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada aturan main yang berlaku dan jangan lupa agar melandaskannya pada nilai-nilai Kementerian Keuangan dan niat yang tulus ibadah kepada Allah SWT,”pesan Kepala Kanwil X DJKN Surabaya di akhir sambutannya.

Kepala Kanwil X DJKN Surabaya meminta kepada para pemeriksa untuk menghindari dan menjauhi 77 modus penyimpangan (fraud). Untuk meminimalisir penyimpangan dalam penyelenggaraan tugas, di intern pemerintah sudah terbit PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimana diterbitkan untuk menjawab tantangan birokrasi pemerintahan di Indonesia. PP ini adalah penjabaran pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Dengan adanya ketaatan terhadap penyelenggaraan SPIP diharapkan akan terwujud peningkatan kinerja (efektivitas & efisiensi pelaksanaan tugas), transparansi, akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara dan BMN, Keandalan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara, Pengamanan Aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun unsur-unsur SPIP yang perlu diketahui dan dilaksanakan adalah meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Di akhir acara pelantikan tersebut, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya mengawali dalam pemberian ucapan selamat kepada para pegawai yang baru saja dilantik.Selanjutnya, acara diteruskan dengan pengarahan sekaligus penyampaian Nilai-Nilai Kementerian Keuangan oleh Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa saat ini DJKN mengemban peranan strategis dalam kebijakan pemerintah.DJKN adalah organisasi yang sangat variatif bidang tugasnya di Kementerian Keuangan yang meliputi Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian Barang Milik Negara, Pelayanan Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, DJKN sangat multi interaktif baik dengan kementerian Lembaga, BLU, DPR, LSM, BUMN, Pemda, Lembaga Internasional, dll. Tuntutan tugas yang sangat tinggi dan peran yang strategis saat ini telah diemban oleh DJKN. Di bidang BMN, DJKN dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas LKPP, LKBUN, LK K/L, bahkan LK Pemda. Selain itu juga dituntut untuk penguatan APBN melalui PNBP dari pengelolaan aset tersebut. Di tahun 2014 sesuai dengan Road Map Pengurusan Piutang Negara harus terwujud zero outstanding Piutang Negara. Perlu pemahaman Business Valuation dan Business Forecasting, peningkatan kemampuan staff, Accounting Tehnik, dan Financial Analysis untuk menyukseskan tugas tersebut. Oleh karena itu Tidak hanya melaksanakan tugas pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, pelaksanaan penilaian, dan pengelolaan BMN, tetapi lebih dari itu DJKN dituntut untuk lebih berperan dalam penguatan APBN (Budgedtair). Peran penguatan APBN tersebut dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain :
1.Peran peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2.Efektivitas Anggaran.
3.Efesiensi AnggaranDalam penguatan APBN tersebut, DJKN dapat melakukannya melalui peningkatan PNBP, yaitu mendorong terwujudnya pemanfaatan atas BMN, baik di Kementerian Lembaga maupun TNI/Polri. Selain itu dapat juga melalui efesiensi anggaran, yaitu melalui optimalisasi pengelolaan aset. Semua kegiatan tersebut harus dilakukan dengan penuh integritas dan sebisa mungkin dijauhi dari hal yang berbau menyimpang.Kementerian Keuangan selaku pilot project dalam reformasi Birokrasi dalam tubuh pemerintah selalu melakukan pembenahan, yaitu melalui penciptaan dan penerapan nilai-nilai utama (core value) yang mana sebelumnya masing-masing unit eselon I memiliki nilai-nilai sendiri. Adapun nilai-nilai tersebut meliputi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan dan diharapkan menjadi nilai-nilai yang mampu mengiring Kementerian Keuangan kearah yang lebih baik di masa datang.Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo telah meluncurkan secara resmi nilai-nilai Kementerian Keuangan pada 29 Juli 2011, bertempat di Aula Utama Dhanapala Kementerian Keuangan yang dihadiri seluruh pejabat eselon I dan eselon II Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia. Pada dasarnya masing-masing unit telah mempunyai value yang baik. Namun demikian, masing-masing unit eselon perlu membangun kesatuan value dilingkungan Kementerian Keuangan. Tujuannya agar mendapatkan nilai-nilai yang baik dan disegani sehingga menjadi suatu kementerian terbaik, berkualitas dan bermartabat serta terpercaya.Adapun inti arahan dari Kepala Kanwil X DJKN adalah sebagai berikut :
1.Agar kepada seluruh pegawai di Kanwil X DJKN Surabaya, khususnya pada KPKNL Jember mampu memahami, menyadari, dan menerapkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
2.Mambangun sinergi hubungan, baik secara internal maupun eksternal.
3.Harus “Rule Keeping” tidak boleh “Rule Breaking”.
4.Harus mampu berkreasi, berinovasi, dan berimprovisasi dalam memberikan pelayanan.
5.Harus mampu memitigasi risiko yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan. Risiko yang tinggi di DJKN adalah pemeriksaan Piutang Negara, Pengelolaan BMN, dan Pelayanan Lelang.
6.Harus memmpunyai Visi, yaitu mimpi secara realistik dapat dicapai secara terus-menerus dan berkelanjutan (sustainable).
7.Berorientasi pada kepuasan pelanggan (stakeholder)
8.Peningkatan kompetensi dan selalu upgrade diri bagi tenaga pemeriksa, penilai, pejabat lelang, dan seluruh pegawai di KKPKNL jember.
9.Harus pro aktif, tidak lagi reaktif. Dalam memberikan pelayanan harus memegang prinsip jemput bola.