Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Thursday, October 20, 2011

PostHeaderIcon Kanwil X DJKN Dorong Program Percepatan Pembangunan Pemkot Surabaya

Dengan didampingi oleh para Kepala Bidang, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., Kepala Kanwil X DJKN Surabaya menuju Balai Kota Surabaya memenuhi undangan dari Ibu Tri Rismaharini, Walikota Surabaya untuk melakukan rapat membahas berbagai permasalahan yang terjadi di Kota Surabaya yang membutuhkan peran dan andil Kanwil X DJKN Surabaya. Rapat tersebut di laksanakan di Balai Sidang Walikota Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 mulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB. Adapun agenda rapat adalah membahas permasalahan dan perkembangan penyelesaian Aset Bekas Asing/Cina (ABMA/C), lahan Dupak Interchange, dan aset P3D.Pelaksanaan rapat diawali sambutan dari Walikota Surabaya. Pertama, beliau menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Kepala Kanwil X DJKN Surabaya beserta staf. Beberapa hal yang beliau sampaikan adalah terkait permasalahan lahan Dupak interchange dan aset P3D. untuk lahan Dupak Interchange beliau menyampaikan bahwa kronologis permasalahannya, yaitu sebagai berikut :
1.Pada awalnya inisiatif permohonan hibah datang dari Walikota surabaya melalui surat no. 593/741/402.4.5/2002 tanggal 3 mei 2002 dimana beliau menyampaikan permohonan dukungan dari Gubernur Jawa Timur terkait proses hibah dupak interchange untuk keperluan sentra pedagang kaki lima.
2.Pada tanggal 31 mei 2002, Gubernur Jawa Timur meminta kepada Departemen Kimpraswil untuk dapat segera merealisasikan proses hibah lahan dupak interchange untuk kepentingan Pemerintah Kota Surabaya membangun sentra pedagang kecil dan terminal agrobisnis serta pembangunan rumah susun
3.Namun, dalam perjalanannya hibah atas aset tersebut turun ke Pemprov Jatim dan saat ini dikelola oleh BUMD milik Pemprov Jatim (PT. Jatim Graha Utama) yang bergerak dibidang properti. Hal ini sesuai dengan surat perjanjian hibah antara Departemen Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur no. 01/ba/m/2005 dan 116/65/121/2005 yang dibuat pada tanggal 6 januari 2005, yang intinya : lahan seluas 16 ha di dupak interchange dihibahkan ke Pemprov Jatim untuk digunakan sebagai pusat business centre jawa timur serta propinsi-propinsi di wilayah bagian timur Indonesia dan pihak Pemprov Jatim berkewajiban menyediakan lahan pengganti seluas 3 ha dalam keadaan tanah matang untuk kepentingan pemerintah pusat.Selanjutnya, Ibu Tri Rismaharini menyampaikan hal terkait Aset P3D. Beliau menyampaikan bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksaan otonomi daerah tersebut dibuatlah Berita Acara Serah Terima Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kepada Pemerintah Kota Surabaya. ” Pemprov Jatim telah menyerahkan pekerjaan, personil, pembiayaan kepada Pemkot Surabaya. Namun, sarana pendukung kelancaraan tugas tersebut dalam hal ini aset belum diserahkan ke Pemkot Surabaya. Hal ini harus segera di selesaikan untuk mendukung kelancaran tugas di Pemkot Surabaya,” ujar Walikota Surabaya.Ada sekitar 10 aset yang belum diserahkan meskipun sudah ada berita acara serah terima. Namun, ada juga aset-aset yang belum ada berita acara serah terima yang belum diserahkan ke Pemkot seperti di aset di Jl. Pagesangan II/56 Surabaya (Kantor Dinas Pertanian Kota Surabaya), Kantor Uji Kir Wiyung dan Margomulyo.

Pada kesempatan selanjutnya adalah pemaparan dari Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Beliau menyampaikan perkembangan dan hasil kerja Tim Asistensi Daerah X Surabaya terkait Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C). Sampai berita ini diturunkan, terhadap 13 usulan ABMA/C dengan rekomendasi untuk disertifikatkan an. Pemerintah Daerah, baru 7 aset yang disetujui dan enam lainnya belum dapat disetujui. Ketujuh aset tersebut adalah berupa bangunan sekolah dan saat ini masih digunakan sebagai sekolah. Untuk keenam aset yang ditunda, Tim Asistensi Daerah (TAD) X Surabaya akan melakukan penelitian dan pengukuran ulang untuk selanjutnya diajukan kembali ke Tim Asistensi Daerah (TAD) Pusat.“ Kanwil X DJKN Surabaya akan memberikan asistensi dalam penyelesaian aset P3D agar statusnya clear dan free sehingga bisa menjadi dasar yang kuat untuk memasukkannya dalam laporan keuangan Pemkot Surabaya. Untuk aset P3D ada lima syarat yang harus dipenuhi sesuai standar akuntansi pemerintah manakala aset tersebut masuk dalam neraca Pemkot Surabaya, yaitu harus ada berita acara serah terima atas aset tersebut, dokumen-dokumenn kepemilikannya dikuasai oleh Pemkot Surabaya, status aset tersebut clear dan free, harus ada penentuan nilai (value) atas asset tersebut, dan harus ada kepastian apakah aset-aset P3D benar-benar sudah keluar dari neraca Kementeria/Lembaga agar tidak terjadi pembukuan ganda,” papar Kepala Kanwil X DJKN Surabaya.Oleh karena permasalahan dan langkah-langkah penyelesaiannya sudah jelas, maka perlu langkah-langkah percepatan penyelesaian yang sifatnya crash program sehingga perlu adanya tim yang dibentuk oleh Walikota Surabaya dengan melibatkan juga BPKP. Adapun tugas dari tim tersebut adalah melakukan inventarisasi dan verifikasi fisik atas semua asset P3D, inventarisasi dan verifikasi dokumen kepemilikan, membantu administrasi dan teknis pelaporannya masuk dalam neraca Pemkot Surabaya agar secara legal sah sebagai aset Pemkot Surabaya. Untuk masuk dalam neraca Pemkot Surabaya maka kelima syarat diatas tersebut harus sudah terpenuhi.Menanggapi pemaparan Walikota Surabaya perihal lahan Dupak Interchange, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya menekankan bahwa beliau harus turut tangan karena tanah tersebut milik Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Pengguna Barang sedangkan DJKN sebagai Pengelola Barang. Terkait dengan hal tersebut Kanwil X DJKN sudah melakukan rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov Jawa Timur. Beliau meminta kepada Walikota Surabaya untuk membuat surat permohonan kembali dan justifikasi ulang (kajian teknis dan akademis) apakah rencana peruntukan sebagai sentra pedagang kaki lima pada tahun 2002 dulu masih sesuai dan relevan untuk saat ini. Ada tiga masalah utama yang dapat diperoleh dari lahan Dupak Interchange, antara lain :
1.Subyek penerima hibah, dimana pihak yang mengajukan pertama kali adalah pemkot Surabaya namun dalam perjalanannya hibah turun ke Pemprov Jawa TImur.
2.Tujuan/peruntukan yang tidak sesuai dimana diawalnya peruntukan untuk sentra pedagang kaki lima namun saat ini masuk dalam pengelolaan BUMD milik Pemprov Jatim yang bergerak di bidang properti.
3.Kementerian PU meminta lahan 3 ha namun saat ini belum dipenuhi.

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Risma juga menyampaikan program Pemkot Surabaya untuk mengurai kemacetan di Jalur utama masuk kota Surabaya, yaitu di jalan Ahmad Yani dengan penambahan jalur dimana akan menggunakan lahan milik Kejaksaan Tinggi, Polda Jatim, dan IAIN Sunam Ampel. Sejauh ini Pemkot Surabaya sudah mejajakinya dengan wacana tukar guling. Mengetahui hal tersebut, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya sesuai dengan spirit nilai-nilai Kementerian Keuangan, secara pro aktif akan membahas hal tersebut dengan melibatkan ketiga instansi tersebut demi terwujudnya usaha Pemkot Surabaya untuk mengurangi kemacetan sehingga akan bisa memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan Surabaya.

Pembangunan sentra pedagang kaki lima dengan pemanfaatan lahan dupak interchange diharapkan akan mewujudkan keindahan kota surabaya sekaligus untuk pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai lahan relokasi bagi pedagang kaki lima di kawasan Kelurahan Asemrowo, PKL Tugu Pahlawan dan Kapasari. Lahan Dupak Interchange berada di lokasi yang sangat strategis dimana terletak didaerah perlintasan, pusat pergudangan, pusat bisnis. Hal ini sesuai dengan peruntukan lahan di dupak interchange, yaitu sebagai fasilitas perdagangan-jasa komersial.Untuk mendorong percepatan pembangunan yang meliputi pembangunan bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi kecil dan menengah, sarana transportasi, keindahan dan kenyamanan warga kota, mutlak sangat dibutuhkan lahan dan hal ini tentunya tidak sedikit akan menyedot biaya. Keberadaan Kanwil X DJKN Surabaya dirasakan sangat membantu dengan telah disetujuinya 7 Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) untuk disertifkatkan atas nama Pemkot Surabaya. Terhadap 7 Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) yang telah disetujui tersebut, Walikota Surabaya merasa bersyukur karena akan dapat membantu kemajuan dan kelancaran dunia pendidikan di Kota Pahlawan. Setiap tahunnya Pemkot Surabaya membangun sekitar 5 gedung sekolah baru untuk meningkatkan daya tampung murid yang terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pula Kanwil X DJKN membantu Pemkot Surabaya untuk penyelesaian lahan Dupak Interchange guna mewujudkan sentra pedagang kaki lima yang tertib, indah, nyaman, dan aman dan diharapkan sebagai wadah untuk mengerakkan perekonomian sektor kecil dan menengah mengingat sektor inilah yang paling banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan yang paling bisa bertahan ditengah badai krisis. Beliau juga menyampaikan beberapa progaram Pemkot Surabaya yang terus mendorong kemajuan sektor ekonomi kecil dan menengah seperti pembentukan sentra –sentra pedagang kaki lima di Masjid Agung, di Karah, Gunung Sari, sentra buku bekas di jalan Semarang, sentra pasar ikan hias di Gunung sari, dan sentra lainnya yang jumlahnya cukup banyak.

“ saya minta kepada Bapak Kanwil X DJKN Surabaya membantu agar proses hibah tanah di Jalan Ahmad Yani Surabaya dengan pihak Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan IAIN Sunan Ampel dapat segera terealisasi. Tentunya hal ini diharapkan akan memperlancar arus lalu lintas yang keluar masuk kota Surabaya dan kedepannya akan menjadikan Kota Surabaya sebagai magnet bagi investor karena dengan kenyaman yang diberikan,” pinta Walikota Surabaya dalam paparan rapat tersebut.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga