Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan adalah salah satu Kementerian di tubuh pemerintah yang memiliki cakupan tugas yang luas dimana sekitar 85 % tugas pemerintahan ada di Kementerian Keuangan. Visi yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Keuangan adalah menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Sedangakan misi dari Kementerian Keuangan meliputi :
1.Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab;
2.Misi Kekayaan Negara adalah Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab;
3.Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global;
4.Misi Penguatan Kelembagaan adalah
a.Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat
b.Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawabKementerian Keuangan selaku pilot project dalam Reformasi Birokrasi dalam tubuh pemerintah selalu melakukan pembenahan, salah satunya yaitu melalui penciptaan dan penerapan nilai-nilai utama (core values) yang mana sebelumnya masing-masing unit eselon I memiliki nilai-nilai sendiri. Namun demikian, masing-masing unit eselon perlu membangun kesatuan value dilingkungan Kementerian Keuangan. Tujuannya agar mendapatkan nilai-nilai yang baik dan disegani sehingga menjadi suatu kementerian terbaik, berkualitas dan bermartabat serta terpercaya. Adapun nilai-nilai tersebut meliputi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan dan diharapkan menjadi nilai-nilai yang mampu mengiring Kementerian Keuangan kearah yang lebih baik di masa datang. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi ruh bagi setiap pegawai di Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas sehari-hari seperti TNI dengan “Sapta Marga” yang benar-benar dipegang teguh oleh setiap anggota TNI.

Oleh karena itu, untuk memperkenalkan dan menjadikan Nilai-Nilai Inti tersebut benar-benar dipahami, disadari, dan dilaksanakan, pada hari yang sama, Rabu (5/10) setelah pelaksanaan pelantikan Pejabat Pemeriksa di KPKNL Madiun, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya melakukan diseminasi Nilai-Nilai Inti (core values) Kementerian Keuangan. “ Setiap pegawai di Kementerian Keuangan harus memiliki integritas yang tinggi, yakni bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela yang dapat merugikan dan merusak citra institusi. Laksanakan setiap tugas secara profesional yaitu bekerja dengan keahlian, pengetahuan yang luas, dan sepenuh hati. Bangun sinergi yang harmonis dengan setiap stakeholder dengan menumbuhkan prasangka yang baik (positive thinking), saling percaya dan menghormati, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. Selain itu, dalam memberikan pelayanan harus berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction oriented), bersikap proaktif dan cepat tanggap. Dengan melaksanakan semua itu dan dengan selalu melakukan perbaikan terus-menerus serta mengembangkan inovasi dan kreativitas akan mampu menggiring semuanya ke arah kesempurnaan,” pesan Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dalam arahan tersebut.DJKN adalah unit organisasi yang mempunyai peran strategis yang sangat variatif bidang tugasnya di Kementerian Keuangan yang meliputi Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian Barang Milik Negara, Pelayanan Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, DJKN sangat multi interaktif baik dengan kementerian Lembaga, BLU, DPR, LSM, BUMN, Pemda, Lembaga Internasional, dll. Tuntutan tugas yang sangat tinggi dan peran yang strategis saat ini telah diemban oleh DJKN. Di bidang BMN, DJKN dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas LKPP, LKBUN, LK K/L, bahkan LK Pemda. Selain itu juga dituntut untuk penguatan APBN melalui PNBP dari pengelolaan aset tersebut. Di tahun 2014 sesuai dengan Road Map Pengurusan Piutang Negara harus terwujud zero outstanding Piutang Negara. Perlu pemahaman Business Valuation dan Business Forecasting, peningkatan kemampuan staff, Accounting Tehnik, dan Financial Analysis untuk menyukseskan tugas tersebut. Oleh karena itu Tidak hanya melaksanakan tugas pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, pelaksanaan penilaian, dan pengelolaan BMN, tetapi lebih dari itu DJKN dituntut untuk lebih berperan dalam penguatan APBN (Budgedtair). Peran penguatan APBN tersebut dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain :
1.Peran peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2.Efektivitas Anggaran.
3.Efesiensi AnggaranDalam penguatan APBN tersebut, DJKN dapat melakukannya melalui peningkatan PNBP, yaitu mendorong terwujudnya pemanfaatan atas BMN, baik di Kementerian Lembaga maupun TNI/Polri. Selain itu dapat juga melalui efesiensi anggaran, yaitu melalui optimalisasi pengelolaan aset. Semua kegiatan tersebut harus dilakukan dengan penuh integritas dan sebisa mungkin dijauhi dari hal yang berbau menyimpang.