Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sebagai tindak lanjut dari MOU dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang telah ditandatangani di ruang rapat Kanwil X DJKN Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 yang lalu, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dengan didampingi para Kepala Bidang dan beberapa staf pada hari Senin tanggal 19 September 2011 melakukan kunjungan kerja ke Perwakilan BPKP Propvinsi Jawa Timur untuk memenuhi undangan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Sebelum memasuki ruang rapat, Hotman Napitupulu, selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mempersilahkan terlebih dahulu kepada Kepala Kanwil X DJKN Surabaya untuk memasuki ruang kerjanya dan berbincang-bincang sejenak.Pada sesi pertama dalam rapat tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan Kepala Kanwil X DJKN Surabaya beserta rombongan. Selanjutnya beliau memperkenalkan satu persatu para pejabat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Beliau menyampaikan bahwa BPKP memiliki kemiripan tugas dengan DJKN. Oleh karena itu perlu diwujudkan sinergy in harmony untuk membantu stakeholder secara bersama-sama. BPKP selama ini telah banyak membantu stakeholder termasuk pemerintah daerah dalam menanangani pembenahan Laporan Keuangannya. Banyak permasalahan yang menjadikan Laporan Keuangan belum bisa memperoleh peringkat WTP, dan hampir sebagaian besar adalah menyangkut keberadaan aset-aset yang tidak jelas. “Pertemuan ini adalah sesuatu yang sangat cocok, klop, dan memiliki peran strategis berhubung DJKN adalah institusi yang berwenang dan expert dibidang pengelolaan dan penertiban aset dimana hampir mirip dan serupa dengan bidang tugas BPKP,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.Sesi selanjutnya adalah sambutan dan pemapaparan dari Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Berhubung masih dalam suasana Lebaran, beliau terlebih dahulu menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin dan berharap dapat memulai kegiatan ini dengan langkah yang lebih progresif, positif, impresif, dan bertanggung jawab. Ada tiga paparan utama yang disampaikan oleh Kepala Kanwil X DJKN, yaitu meliputi :
1.Keunikan dan Tantangan Tugas serta Dinamika Organisasi DJKN dalam Konteks Perubahan Kementerian Keuangan;
2.Core Values/Nilai-Nilai Inti (baru) di Kementerian Keuangan;
3.Bidang-bidang yang memerlukan support BPKPDJKN adalah organisasi yang sangat variatif bidang tugasnya di Kementerian Keuangan yang meliputi Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian Barang Milik Negara, Pelayanan Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, DJKN sangat multi interaktif baik dengan kementerian Lembaga, BLU, DPR, LSM, BUMN, Pemda, Lembaga Internasional, dll. Tuntutan tugas yang sangat tinggi dan peran yang strategis saat ini telah diemban oleh DJKN. Di bidang BMN, DJKN dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas LKPP, LKBUN, LK K/L, bahkan LK Pemda. Selain itu juga dituntut untuk penguatan APBN melalui PNBP dari pengelolaan aset tersebut. Di tahun 2014 sesuai dengan Road Map Pengurusan Piutang Negara harus terwujud zero outstanding Piutang Negara. “ Perlu pemahaman Business Valuation dan Business Forecasting, peningkatan kemampuan staff, Accounting Tehnik, dan Financial Analysis untuk menyukseskan tugas tersebut. Oleh karena diperlukan bantuan BPKP melalui pelaksanaan capacity building sesuai dengan butir-butir dalam MOU,” papar Kepala Kanwil X DJKN Surabaya.
DJKN terus menerus melakukan perbaikan terhadap Business Process dan pengembangan sistem pengendalian intern. Tentunya, peran BPKP sangat dibutuhkan dalam pengembangan sistem pengendalian intern tersebut. “Setiap bidang tugas di DJKN banyak mengandung risiko operasional bahkan risiko politik yang sangat tinggi. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya setiap pegawai DJKN harus rule keeping, tidak boleh rule breaking. Harus mematuhi semua rambu-rambu dan peraturan yang berlaku,” paparnya.Kementerian Keuangan selaku pilot project dalam Reformasi Birokrasi dalam tubuh pemerintah selalu melakukan pembenahan, yaitu melalui penciptaan dan penerapan nilai-nilai utama (core value) yang mana sebelumnya masing-masing unit eselon I memiliki nilai-nilai sendiri. Adapun nilai-nilai tersebut meliputi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan dan diharapkan menjadi nilai-nilai yang mampu menggiring Kementerian Keuangan kearah yang lebih baik di masa datang. Pada dasarnya masing-masing unit telah mempunyai value yang baik. Namun demikian, masing-masing unit eselon perlu membangun kesatuan value dilingkungan Kementerian Keuangan. Tujuannya agar mendapatkan nilai-nilai yang baik dan disegani sehingga menjadi suatu kementerian terbaik, berkualitas dan bermartabat serta terpercaya.Saat ini Kanwil X DJKN Surabaya memiliki beberapa bidang yang perlu mendapat support dari BPKP antara lain meliputi bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Penilaian, dan bidang Piutang Negara. Di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara hal-hal yang perlu mendapatkan support dari BPKP adalah
1.Membantu efektivitas percepatan penyelesaian temuan BPK atas LKPP, LK K/L dll
2.Inventarisasi BMD, Pemkot surabaya dan Pemkot lainnya
3.Inventarisasi Fixed Asset PD-PD/BUMD
4.Penyelesaian Status Aset P3D
5.Pendampingan Inventarisasi BMN dalam konteks DK/TP
6.Pendampingan pemanfaatan BMN dgn Pihak ketiga.
7.Pendampingan penyelesaian cross ownerhip BMN dengan BUMN.
8.Pendampingan sebagai instruktur dan rekonstruksi silabus/bahan ajar untuk kerjasama diklat
9.Mendorong auditee untuk terus berkoordinasi dengan DJKN, baik BMN maupun BMD
10.Memberikan informasi tentang pemanfaatan BMN di auditee
11.Riset bersama bidang PKN dan Penilaian
Sedangkan di bidang Piutang Negara beberapa hal yang perlu mendapatkan support dari BPKP antara lain meliputi :
1.Membantu pemenuhan Road Map penyelesaian Piutang Negara.
2.Capacity building untuk Pemeriksa Piutang Negara, Analisis Keuangan dalam konteks Financial Restructuring dan due diligence untuk pengurangan hutang
3.Memberikan informasi tentang piutang macet auditee
4.Membantu mendorong auditee untuk menyerahkan piutang macet ke DJKN, terutama Piutang Daerah.
5.Riset bersama dalam bidang Piutang (Negara dan Daerah)
“Saya berharap agar MOU yang telah dibuat dan ditandatangani bersama dapat dilaksanakan sesuai dengan spirit Sinergy In Harmony. Beberapa skim yang telah saya sampaikan yang perlu mendapat support dari BPKP agar dapat diterima dan dilaksanakan dengan segera,” harap Kepala Kanwil X DJKN Surabaya di akhir rapat tersebut.