Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Thursday, September 22, 2011

PostHeaderIcon Sinergi Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dengan Pemkot Malang Melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Dalam rangka untuk meningkatkan peran DJKN sebagai Manajer Aset dalam Pengelolaan Barang Milik Negara, edukasi dan membangun sinergi dengan stakeholder, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2011, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. dengan didampingi para Kepala Bidang, Kepala KPKNL Malang, beberapa pejabat dan staf bertolak dari Surabaya menuju Balai Kota Malang, Jalan Tugu Nomor 1 Malang, bertemu dengan Drs. Peni Suparno, MAP. Walikota Malang untuk melakukan koordinasi dan silaturahmi. Pada kesempatan tersebut juga hadir Hotman Napitupulu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang secara bersamaan berada di Kota Malang yang bermaksud bertemu dan bersilaturahmi dengan Walikota Malang Setibanya di Balai Kota Malang, Sekretaris Daerah Kota Malang, langsung menyambut kedatangan Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dan mempersilahkan terlebih dahulu bertemu dengan Walikota Malang di ruangannya. Setelah berbincang-bincang sejenak melakukan perkenalan, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dengan didampingi Walikota Malang memasuki ruang rapat.Pelaksanaan rapat dimulai pukul 11.00 WIB. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah bertindak sebagai moderator mempersilahkan Walikota Malang untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Walikota Malang menyampaikan bahwa beliau dan jajarannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kedatangan para rombongan dari Kanwil X DJKN Surabaya. “Sampai saat ini, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang belum bisa memperoleh predikat WTP dari BPK. Masalah utama yang menyebabkan adalah keberadaan aset-aset yang belum jelas statusnya, aset-aset yang tidak didukung dengan dokumen, keberadaan fisik yang tidak jelas dan dikuasai oleh pihak lainnya. Dalam pepatah Jawa, Pemkot Malang ibarat “tumbu oleh tutup”. Dimana, pada saat lagi membutuhkan ahli dan pejuang dalam penertiban aset, tiba-tiba datang dari Surabaya, yaitu Kanwil X DJKN Surabaya yang menawarkan bantuan,” ujar Walikota Malang.Masalah penertiban aset merupakan masalah lama di Pemkot Malang seperti aset-aset rumah dinas di Jalan Ijen sehingga perlu penertiban. Sampai sekarang ada satu aset di Pemkot Malang yang menjadi masalah yang belum terselesaikan, yaitu masalah aset di SMPN 5 Malang. Secara garis besar untuk SMPN 5 sudah bersertifikat atas nama Pemkot Malang dan beberapa tahun kemudian muncul sertifikat lagi di atas sertifikat tersebut. Banyak pihak-pihak yang mencoba menyerobot untuk memilki aset-aset Pemkot Malang. “Kehadiran Bapak-Bapak tentunya menjadi suatu harapan bagi kami. Dan kami mohon bantuan yang sekuat-kuatnya karena persoalannya juga menyangkut aparat dalam melakukan penertiban aset di Pemkot Malang,” pinta Walikota Malang di akhir sambutannya.Kesempatan selanjutnya adalah penyampaian sambutan dan paparan dari Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Sebelum menyampaikan paparan, beliau memperkenalkan juga para pejabat Eselon III di Kanwil X DJKN Surabaya dan KPKNL Malang. Beliau menyampaikan beberapa hal, pertama adalah agenda yang perlu dielaborasi dengan Pemkot Malang yaitu beberapa hal yang penting yang dapat memastikan peran DJKN efektif di Pemkot Malang. Yang kedua adalah penyampaian sebanyak 11 Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) yang rencananya akan dihibahkan ke Pemkot Malang. Saat ini Kanwil X DJKN Surabaya sudah membangun sinergi dan bekerjasama yang kuat dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan Kanwil X DJKN mempunyai peran yang relatif sama, mirip, dan kuat untuk membantu Pemkot Malang. “ Pak Wali...kami tidak mau gagal untuk hal ini. Kami sepenuhnya dibelakang Bapak untuk menjadikan semua ini sukses,” papar Kepala Kanwil X DJKN Surabaya.Beberapa hal yang menjadi agenda yang disampaikan oleh Kepala Kanwil X DJKN Surabaya, yaitu :
1.Overview Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2.Peran DJKN terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemda
3.Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) untuk Pemkot Malang
4.Nota Kesepahaman / MOU
Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. menyampaikan bahwa Kanwil X DJKN Surabaya merupakan salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya organisasi vertikal DJKN di Wilayah Jawa Timur yang berkantor di Surabaya. Banyak peran tugas yang diemban oleh DJKN yang memiliki peran strategis, yaitu antara lain untuk memastikan kualitas LKPP, LKKL, dan LK Pemda (WTP 2011), Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penilaian Barang Milik Negara/ Daerah, Pengurusan Piutang Negara/Daerah, Pelayanan Lelang Barang Milik Daerah /BUMD, Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN), Pengelolaan Barang Milik Daerah di BLUD, Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina untuk ke Pemda, Penyelesaian BMN dalam konteks DK/TP (hibah ke Pemda), Penguatan Kualitas SDM Pemda di bidang Manajemen Barang Milik Daerah, Piutang Daerah, Lelang Barang Milik Daerah, dan Penilaian Barang Milik Daerah.Beliau juga menyampaikan bahwasannya pihak yang berwenang untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah adalah DJKN dan MAPPI. Pelaksanaan penilaian dengan menggunakan MAPPI tentunya membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu DJKN siap membantu dalam pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah. Kedepannya, setelah tahun 2011 diharapkan Pemkot Malang memiliki SDM yang kuat di bidang pengelolan aset. Sejauh ini, sampai tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat masih memperoleh peringkat WDP dari BPK. Sebagian besar namun tidak terbatas pada aset yang dikualifikasi, permasalahan aset tersebut menyangkut kepemilikan yang tidak jelas, keberadaan tidak jelas, nilainya tidak memadai, pembukuannya tidak baik, pengungkapannya (disclosure) tidak memadai. Hal tersebut adalah temuan BPK terhadap Pemkot Malang terkait dengan aset. Untuk tahun 2011, sesuai dengan Instruksi Presiden tidak ada pilihan lain untuk LKPP, LKKL, dan LK Pemda, kecuali hanya WTP. Dengan memperoleh WTP, Pemkot Malang bisa mengikuti jejak Pemkot lainnya seperti Pemkot Bandung dan Surabaya untuk menerbitkan Obligasi Pemerintah daerah guna mendorong pembangunan dan kemajuan Pemkot Malang.Berdasarkan spirit diatas, Kanwil X DJKN ingin menawarkan 8 (delapan) hal ke Pemkot Malang, meliputi :
1.Membantu inventarisasi Barang Milik Daerah
2.Membantu penilaian Barang Milik Daerah
3.Inventarisasi dan Penilaian aktiva tetap di Perusahaan Daerah/BUMD untuk menentukan kualitas penyertaan Pemda di setiap PD/BUMD.
4.Pengurusan Piutang Daerah.
5.Membantu pelayanan lelang Barang Milik Daerah
6.Penguatan Sumber Daya Manusia Daerah
7.ABMA/C
8.lain-lainDiakhir sesi pertemuan tersebut dilakukanlah penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemkot Malang dengan Kanwil X DJKN Surabaya. Pelaksanaan penandatangan dilakukan oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dan Drs. Peni Suparto, MAP. selaku Walikota Malang dan disaksikan oleh dan Hotman Napitupulu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, dan para pejabat dilingkungan Kanwil X DJKN dan Pemkot Malang. Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan Kanwil X DJKN Surabaya meliputi :
1.Maksud dilakukannya kerjasama ini adalah agar para pihak dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam pengembangan manajemen aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
2.Tujuan dilakukannya kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang dan memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset yang selama ini dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang, termasuk bidang piutang daerah, lelang (daerah) dengan pengembangan sumber daya dari daerah. Sedangkan ruang lingkup dari kesepakatan bersama ini meliputi :
1.Manajemen pengelolaan barang milik daerah
2.Percepatan penyelesaian status kepemilikan aset milik bekas asing/cina (ABMA/C) di Kota Malang
3.Penilaian aset daerah
4.Penyelesaian piutang daerah
5.Lelang aset daerah
6.Pengembangan SDM Pemerintah Kota Surabaya di bidang Aset Daerah.
7.Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.Untuk melaksanakan kerjasama tersebut kedua belah pihak sepakat akan mengaturnya dalam bentuk perjanjian kerjasama berdasarkan lingkup kerjasamanya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu akan dibentuk Tim Pelaksana Teknis yang akan mengimplementasikan pelaksanaan kerjasama tersebut. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan bersama.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga