Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Monday, September 26, 2011

PostHeaderIcon Pembahasan Lahan Dupak Interchange Bersama Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, Dan Kementerian PU

Dr Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M., Kepala Kanwil X DJKN Surabaya memimpin jalannya rapat yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 bertempat di ruang rapat Kanwil X DJKN Surabaya. Rapat tersebut dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, dan Kementerian PU. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil X DJKN menekankan bahwa agenda utama dalam pelaksanaan rapat tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan aset berupa tanah yang merupakan sisa lahan tol Surabaya – Gresik (dari rencana masing-masing 4 jalur diperkecil menjadi 2-3 jalur) seluas ±16 ha.Saat ini, atas tanah tersebut sudah terjadi Hibah dari Kementerian PU (dahulu Departemen PU) ke Pemprov Jatim sesuai Surat Perjanjian Departemen PU dengan Pemprov Jatim Tanggal 06 Januari 2005 yang isinya antara lain Departemen PU menghibahkan lahan Dupak Interchange seluas ±16 ha kepada Pemprov Jatim dan Pemprov Jatim harus menyiapkan lahan seluas ± 3 Ha atas nama Pemerintah RI untuk keperluan Instansi Pemerintah Pusat. Penghapusan dan pelepasan hak atas tanah Dupak Interchange sudah dilakukan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 36/KPTS/11/2005 tanggal 3 Pebruari 2005. Berdasarkan keterangan dan data yang disampaikan oleh perwakilan dari Pemprov Jatim, lahan tersebut saat ini diserahkan pengelolaannya ke PT. Jatim Graha Utama (BUMD milik Pemprov Jatim) yang bergerak dibidang properti.Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Hadisiswanto, salah satu Asisten di Pemkot Surabaya bahwa semula inisiatif usulan hibah berasal dari Pemkot Surabaya dalam rangka untuk pengembangan Sentra Pedagang Kecil dan Terminal Agrobis dan Rumah Susun sesuai surat Walikota Surabaya Nomor:593/741/402.4,5/2002 tanggal 03 Mei 2002 dan Surat Walikota Surabaya kepada Menteri Kimpraswil Nomor ; 511.3/2787/402.5.1/2001 tanggal 4 Oktober 200. Untuk proses hibah, Pemda Tk.II tidak bisa langsung mengajukan permohonan ke K/L (Kementerian PU), tetapi yang harus mengajukan permohonan adalah Pemprov. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Walikota Surabaya tanggal 3 Mei 2002, Gubernur Jawa Timur menyampaikan surat kepada Menteri Kimpraswil nomor :601/4403/023/2002 tanggal 31 Mei 2002 hal pemanfaatan lahan Dupak Interchange Surabaya bahwa Pemprov Jatim sangat mendukung program pembangunan daerah Kota Surabaya untuk membangun sentra Pedagang Kecil dan Terminal Agrobis di Kel. Asemrowo serta Pembangunan Rusun di Kel. Genting Kec. Asemrowo yang akan memanfaatkan lahan lokasi Dupak Interchange Surabaya tersebut. Namun, dalam perjalanannya hibah dimaksud turun ke Pemprov Jatim Timur, dan hal tersebut perlu penjelasan dan clearence lebih lanjut.Sejauh ini, sampai tanggal rapat tersebut dilaksanakan, penyiapan lahan seluas ± 3 ha atas nama Pemerintah RI untuk keperluan Instansi Pemerintah Pusat belum direalisasikan baik secara administrasi, fisik maupun hukum. Oleh karena itu, Kepala Kanwil meminta agar dilaksanakan rapat lebih lanjut dari unsur Pemprov Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 di Pemkot Surabaya.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga