Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kanwil X DJKN Surabaya, Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M dengan didampingi para Kepala Bidang melakukan rapat terbatas (12/8) bertempat Shangril-La Hotel Surabaya. Pelaksanaan rapat dikemas dalam suasana berbuka puasa bersama atas undangan PTPN XI dan dilaksanakan dalam 2 sesi.
Sesi pertama membahas permasalahan pemanfaatan aset yang telah dilakukan oleh pihak PTPN XI (Pabrik Gula Kanigoro dan Soedono) atas aset TNI AU di Lanud Iswahyudi Madiun. Dari hasil pembahasan bersama PTPN XI tersebut diperoleh beberapa kesimpulan antara lain :
1.Permasalahan pemanfaatan aset TNI AU oleh PG Kanigoro dan Soedono agar segera diselesaikan untuk menghindari berbagai aspek yang membahayakan.
2.Uang hasil pembayaran sewa disetorkan seluruhnya ke Kas Negara
3.Penjajagan untuk melakukan pemanfaatan aset di TNI AU (Lanud Abdurachman Shaleh Malang dan Blitar), Tanah Kelolaan PT PPA di Wonosalam, dan aset lainnya
4.Segera dilakukan peninjauan lapangan bersama PTPN XI dan melakukan rapat dengan pihak terkait.
Dalam sesi selanjutnya, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya melakukan pertemuan terbatas dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu. Dengan didampingi oleh Heyang Muhanan Kahuripi, Plt Kepala Bidang PKN dan beberapa pejabat lainnya, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya menyampaikan bahwasannya saat ini Kanwil X DJKN Surabaya telah membuat MOU dengan Pemkot Surabaya. Garis besar Mou tersebut adalah mengenai pengembangan manajemen aset daerah yang meliputi:
1.Manajemen pengelolaan barang milik daerah
2.Percepatan penyelesaian status kepemilikan aset milik bekas asing/cina (ABMA/C) di Kota Surabaya
3.Penilaian aset daerah
4.Penyelesaian piutang daerah
5.Lelang aset daerah
6.Pengembangan SDM Pemerintah Kota Surabaya di bidang Aset Daerah.
7.Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak“Dalam waktu dekat program kerjasama dengan Pemkot Surabaya yang segera dilaksanakan adalah pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian atas aset Perusahaan Daerah, yaitu PD Pasar Surya, PDAM Surabaya, PD Rumah Potong Hewan, dan Aset P3D. Oleh karena karena itu perlu dibangun sinergi dengan BPKP” ujar Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saat ini di Kanwil X DJKN telah dibentuk beberapa tim dan diharapkan Kepala Perwakilan BPKP bersama Kepala Kanwil X DJKN Surabaya masuk sebagai pengarah dalam kegiatan tersebut.Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan berbagai permasalahan aset diluar Pemkot Surabaya, yaitu permasalahan aset di TNI/Polri dan Kementerian Lembaga dan hal tersebut perlu dilakukan pembahasan khusus. Di Lanud Abdurachman Saleh telah dibangun terminal baru oleh Malang Raya (Kab. Malang, Kota Malang, dan Kota Batu). “Hal ini perlu mendapat perhatian khusus, perlu diurai permasalahannya, kenapa pihak Malang Raya berani membangun diatas tanah pihak lain. Harus jelas konstribusinya ke Negara,” paparnya. Beliau juga meminta Kepala Perwakilan BPKP juga ikut dalam pembahasan lebih lanjut dengan pihak Malang Raya nantinya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu menyampaikan dalam sambutannya agar jangan ragu-ragu berkordinasi dengan BPKP, BPKP telah mereposisi menjadi auditor intern pemerintah yang lebih menitikberatkan pencegahan melalui pre-emptive dan preventive control dibandingkan represif control. Lanjut beliau, “sudah banyak BUMN yang bekerja sama dengan BPKP Jatim dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola administrasi yang baik,”.
Saat ini BPKP juga telah membuat dan mengembangkan Sistem Aplikasi Manajemen Aset Daerah (Simbada).” Di tempat kami banyak programer-programer handal dan kreatif. Oleh karena itu perlu dibangun sinergi bersama Kanwil X DJKN Surabaya untuk membenahi aset daerah” paparnya. Berdasarkan hasil temuan BPK RI, sebagian besar yang menjadikan Laporan keuangan belum bisa mendapatkan predikat WTP adalah keberadaan aset-aset yang tidak jelas tanpa adanya data pendukung dan hal ini sifatnya sangat material. BPK sendiri meminta kepada BPKP untuk memberikan arahan dan asistensi kepada Pemerintah Daerah terkait pembenahan aset agar Laporannya memperoleh predikat WTP.
Kepala Kanwil X DJKN Surabaya meminta kepada Plt. Kabid PKN untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan pertemuan di level eselon III dan IV agar ultimate goal dari kegiatan tersebut, yakni terwujudnya tatakelola aset yang tertib di Pemkot Surabaya bisa terealisasi. “ Surabaya akan saya jadikan pilot project di tahun ini. Tahun depan kami akan berencana akan melakukan kerjasama dengan 5 atau 6 Pemerintah Daerah,” ujarnya. Beliau juga berharap agar Kepala Perwakilan BPKP terlibat juga dalam program Capacity Building di Pemkot Surabaya terutama yang berkaitan dengan Sistem Aplikasi Simbada.