Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sebagai upaya untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 dan 207 tahun 2010 tentang Penataan Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI, Kanwil X DJKN Surabaya mengundang TNI AL yang dalam hal ini untuk sementara diwakili oleh Mayor Laut (Kh) Alindiar Slog Armartim dan Mayor (T) Slamet Slog Lantamal V untuk melakukan rapat membahas permasalahan pemanfaatan aset TNI AL di wilayah Jawa Timur. Pelaksanaan rapat tersebut diselenggarakan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 bertempat di ruang rapat Kanwil X DJKN Surabaya yang dipimpin dan dibuka oleh DR. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya yang didampingi oleh para pejabat di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutan rapat tersebut, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya menyampaikan bahwa agenda rapat difokuskan pada pemanfaatan aset milik TNI AL yang terbagi atas aset yang sudah dimanfaatkan dan aset yang akan dimanfaatkan.Beliau juga menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat ini memiliki peran penting dan strategis. Pertama memiliki peran untuk mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menuju WTP. Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan aset merupakan temuan BPK yang menjadikan LKPP belum mendapatkan peringkat WTP karena banyaknya aset-aset yang belum jelas. Peran kedua dari dari rapat ini bahwa dengan pengoptimalan pemanfaatan aset di TNI AL akan memberikan peran kepada TNI AL ikut andil dalam penguatan keuangan negara (budgetair) mengingat untuk saat ini negara membutuhkan banyak uang.
Mayor Laut (Kh) Alindiar selaku wakil dari Slog Armartim menyampaikan bahwa penataan dan pemanfaatan aset di Armartim belumlah sempurna. Di Armartim sendiri terdapat sekitar 69 aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga (Primkopal, Yayasan Hang Tuah, dan Yayasan Nala) dan belum sesuai dengan ketentuan pemanfaatan yang ada. Oleh karena itu diperlukan bantuan dari DJKN agar pemanfaatan di tubuh TNI AL selaras dengan aturan pemanfaatan BMN di lingkungan TNI dan bisa memberikan konstribusi yang optimal bagi keuangan negara. Sedangkan wakil dari Lantamal V Surabaya, Mayor (T) Slamet menyampaikan bahwa di Lantamal V Surabaya terdapat 4 Aset yang dimanfaatkan, yaitu :
1.Tanah Daerah Basis Angkatan Laut (DBAL) Ujung Surabaya dengan luas 100.000 m2
2.Tanah Pesapen Surabaya dengan luas tanah 206.585 m2
3.Sebagian gedung PTA (PT Tjahaya Armada) Ujung Surabaya, Luas tanah 260 m2 dan bangunan 260 m2.
4.Restoran “JUMBO” Kodikal Surabaya dengan luas tanah 62.569 m2Semua pemanfaatan tersebut belum sesuai dengan aturan pemanfaatan yang ada, sehingga diperlukan bantuan dan kerjasama DJKN untuk melakukan pembenahan terhadap pemanfaatan tersebut.
Dalam pelaksanaan rapat tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan antara lain :
1.Untuk pemanfaatan BMN yang sudah dan akan dilakukan, TNI AL agar melengkapi data pemanfaatan sesuai dengan format dari Kanwil X DJKN Surabaya.
2.Agar pihak Lantamal V dan Armartim memberikan dokumen-dokumen perjanjian dengan pihak ketiga jika ada.
3.Akan dilakukan pengecekan lapangan untuk beberapa aset difasilitasi oleh TNI AL dan pihak ketiga
4.Agar menggelar rapat segitiga antara DJKN, TNI AL, dan semua pihak ketiga dengan pembaiayaan dari pihak ketiga.
5.Segera dilakukan pertemuan antara DJKN, Aslog TNI Lantamal 5, Kadis Faslan Lantamal 5 khusus yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan BMN. Rapat direncanakan minggu depan dihadiri juga Kepala KPKNL Surabaya dan Sidoarjo.
6.Mohon bantuan Lantamal V untuk menyiapkan matrik rencana pemanfaatan baik yang sudah pasti dan baru benar-benar yang direncanakan akhir Juli 2011.
7.Untuk masalah tanah di area Bandara Juanda, berada dibawah koordinasi Mabes TNI AL