Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sejalan dengan langkah Kantor Pusat DJKN untuk menjadikan Piutang Negara outstanding zero pada tahun 2014 dimana hal ini tertuang dalam Road Map Pengurusan Piutang Negara DJKN, Kanwil X DJKN Surabaya terus melakukan langkah-langkah percepatan termasuk melakukan koordinasi dengan para stakeholder di bidang pengurusan piutang negara. Salah satu upaya yang dilakukan Kanwil X DJKN Surabaya adalah melakukan koordinasi dengan PT BRI (Persero) Tbk. Wilayah Surabaya melalui penyelenggaraan rapat kerja bersama pada tanggal 20 Juli 2011 bertempat di BRI Tower lantai 23 Jalan Basuki Rahmat Surabaya. Dalam kesempatan tersebut hadir sekitar 75 perserta yang berasal dari pejabat di jajaran PT BRI (Persero) Tbk. Wilayah Surabaya maupun pejabat dijajaran Kanwil X DJKN Surabaya.
Dr Lalu Hendry Yujana, SE.,Ak., MM. selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya bersama dengan Bapak Heru Sukanto, Pemimpin PT BRI (Persero) Tbk. Wilayah Surabaya memimpin pelaksanaan rapat tersebut. Pada kesempatan pertama sambutan disampaikan oleh Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa DJKN mengemban amanat dari pemerintah yaitu mewujudkan agar Laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011 yang akan dilakukan penilaian awal tahun 2012 oleh BPK memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sampai saat ini LKPP belum bisa meperoleh predikat WTP dari BPK karena salah satu faktor penyebabnya adalah masih terdapatnya Piutang Negara (Piutang Macet) di beberapa Kementerian/Lembaga, termasuk di PT BRI (Persero) Tbk. Pada tahun 2014 Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh DJKN sudah mencanangkan program yang tertuang dalam road map pengurusan piutang negara, yaitu oustanding zero untuk piutang negara.Permasalahan yang timbul justru dengan terbitnya PP 33 tahun 2006. Dengan adanya PP ini BUMN termasuk Perbankan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan piutang macetnya menurut aturan korporasi, yaitu menganut UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian, sampai saat ini penyelesaian piutang macet perbankan melalui jalur korporasi tidak memberikan hasil nyata. Bahkan menelan biaya yang lebih besar daripada pengurusan dilakukan melalui DJKN. Pada PT BRI (Persero) Tbk. Wilayah Surabaya tercatat jumlah BKPN 6.296 dengan nilai Rp 873.600.000.000,00/$13.517. Diminta kepada pihak BRI menyelesaikan dan mendukung program zero outstanding ini. Di pihak DJKN sendiri sudah ada road map percepatan penyelesaian Pengurusan Piutang Negara. Selama melakukan pengurusan piutang terdapat beberapa kendala klasik yang dihadapi oleh kantor operasional, yaitu :
1.Penanggung Hutang tidak diketahui keberadaannya;
2.Kepatuhan/kemampuan penanggung hutang rendah;
3.Barang jaminan tidak marketable;
4.Colateral habis/tdk ada (Barang Jaminan habis);
5.Masa berlaku bukti kepemilikan (ownershi) barang jaminan habis;
6.Unclear/unfree (permasalahan hukum).Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya menyampaikan beberapa program aksi yang diharapkan bisa mendorong percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara sesuai dengan road map pengurusan piutang negara, yaitu :
1.Update database BKPN yang ada di KPKNL untuk piutang macet PT. BRI (Persero) Wilayah Surabaya;
2.Validasi outstanding ulang piutang PT. BRI (Persero) Wilayah Surabaya;
3.Estimasi tingkat ketertagihan piutang;
4.Aksi koodinasi untuk pemberian keringanan hutang;
5.Aksi koordinasi menarik pitang negara baik scr restrutur dan korporasi;
6.Aksi monitoring dan evaluasi, 3 bulan sekali dengan terjun langsung ke lapangan;
7.Rapat evaluasi.Beliau juga berharap agar pertemuan tersebut bisa memberikan manfaat bagi percepatan pengurusan piutang negara dan DJKN siap membantu proses percepatan pengurusan piutang negara. Selanjutnya pertemuan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Kanwil X DJKN Surabaya dengan PT BRI (Persero) Tbk Wilayah Surabaya. Adapun intisari dari kesepakatan bersama tersebut adalah meliputi :
1.Melakukan percepatan pengurusan piutang negara dalam rangka pelaksanaan road map sampai dengan 2014 .
2.Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data tingkat kantor operasional.
3.Meningkatkan intensitas pelaksanaan lelang hak tanggungan dan melaporkan ke kanwil masing-masing.
4.Kantor wilayah X DJKN dan Kantor Wilayah BRI bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap semester.
5.Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Pihak Kedua.