Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Sunday, July 31, 2011

PostHeaderIcon Kanwil X DJKN Surabaya Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur terkait Piutang Macet Kementerian Kehutanan

Sebagai upaya optimalisasi Pengurusan Piutang Negara khususnya penyerahan dari Dinas Kehutananan serta untuk mewujudkan Road Map Pengurusan Piutang Negara dimana jumlah Piutang Negara pada tahun 2014 harus selesai semua, maka Kanwil X DJKN Surabaya mengundang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur untuk melakukan rapat membahas langkah-langkah percepatan pengurusan piutang negara yang berasal dari Kementerian Kehutanan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2011 bertempat di Aula Lantai 4 GKN II Surabaya. Pelaksanaan rapat dihadiri oleh Perwakilan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, Perwakilan Dinas/Kantor Kehutanan Kota/Kabupaten di Jawa Timur, dan Kepala KPKNL beserta Pejabat dilingkungan Kanwil X DJKN Surabaya. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam pembukaannya beliau menyampaikan bahwa sesuai dengan rencana kerja pemerintah, DJKN mengemban amanat yang berat yaitu mewujudkan agar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011 yang akan dilakukan penilaian pada tahun 2012 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Belum meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ini tidak lepas dari masih adanya Piutang Negara (Piutang Macet) di beberapa Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Kehutanan. Saat ini terdapat 5 (lima) jenis piutang macet yang ada di Kementerian Kehutanan yaitu :
1.Kredit Usaha Tani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS)
2.Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam (KUPA)
3.Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR)
4.Dana Reboisasi Hutan Tanaman Industri
5.Provisi Sumber Daya Hutan
Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil X DJKN mengagendakan beberapa program aksi yang harus segera dilaksanakan secara bersama antara Kanwil X DJKN dengan Dinas Kehutanan, yaitu:
1.Anatomi updating data 5 Jenis hutang kehutanan di propinsi Jatim;
2.Pertemuan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim difasilitasi pihak Dinas Kehutanan Propinsi;
3.Rapat kerja khusus untuk mencari solusi yang accountable
4.Pendataan PSBDT di tiap – tiap KPKNL untuk 5 jenis piutang di wilayah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.Tredi Hadiansyah,S.H selaku Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil X DJKN Surabaya menyampaikan ulasan yang berkaitan dengan putang macet Kementerian Kehutanan, definisi dari masing-masing piutang macet yang ada di Kementerian Kehutanan, poses pengurusan piutang macet yang berasal dari Kementerian Kehutanan, dan upaya-upaya yang telah dilakukan Kanwil X DJKN Surabaya terkait pengurusan piutang Kementerian Kehutanan. Sedangkan dari pihak Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa banyak data yang hilang setelah Kanwil Kementerian Kehutanan melebur menjadi Dinas Kehutanan Propinsi. Saat ini tidak ada data dan uang di Dinas Kehutanan Propinsi. Kementerian Kehutanan yang berkedudukan di pusat langsung memberikan kucuran dana ke daerah membutuhkan. Dinas Kehutanan Kabupaten diminta untuk menyiapkan data dan menginventarisir data agar laporan keuangan tidak WDP lagi. Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur akan melaporkan ke Kanwil X DJKN hasil kompilasi data dari dinas kehutanan di kota/kabupaten di wilayah Jawa Timur.Selanjutnya, masing-masing utusan dari dinas kehutanan kota/kabupaten yang hadir memberikan masukan mengenai masalah-masalah yang ada untuk diinventarisir dan dicari jalan keluarnya. Pada akhir acara tersebut, Kepala Bidang Piutang Negara menyimpulkan bahwa data yang ada belum akurat, oleh sebab itu perlu adanya data dari Dinas Propinsi Jawa Timur dan perlu percepatan pengurusan di tingkat operasional serta diminta pihak dinas kehutanan di jajaran kota / kabupaten hendaknya mendukung penuh atas program tersebut. “ Untuk menindaklanjuti upaya percepatan ini dan merumuskan langkah-langkah teknis perlu adanya koordinasi yang intensif antara Kannwil X DJKN Surabaya, BPD Jatim, Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dinas Kehutanan,” ujar Kepala Bidang Piutang Negara pada akhir rapat tersebut.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga