Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Seiring dengan langkah Kantor Pusat DJKN terkait dengan percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara, dimana hal ini sudah termaktub dalam road map pengurusan pengurusan piutang negara yang menargetkan bahwa pengurusan piutang negara harus sudah selesai di tahun 2014, Kantor Wilayah X DJKN Surabaya melaksanakan salah satu program aksinya di bidang pengurusan piutang negara yaitu mengundang Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur beserta jajaran dinas peternakan kabupaten/kota di bawahnya melakukan koordinasi dalam rangka percepatan pengurusan piutang negara pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 bertempat di Aula GKN II Lantai 4 Jalan Dinoyo nomor 111 Surabaya. Pelaksanaan rapat dipimpin dan diawali dengan sambutan oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa rapat koordinasi semacam ini mempunyai arti penting dan nilai strategis baik bagi Kanwil X DJKN maupun Dinas Peternakan Propinsi untuk merumuskan langkah-langkah konkrit guna percepatan pengurusan piutang negara khususnya yang berasal dari penyerahan Dinas Peternakan. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan rapat ini juga memiliki peranan penting dan strategis terkait dengan tugas strategis DJKN yaitu :1.Rencana kerja pemerintah yang diemban DJKN agar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang saat ini mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dapat ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2.Belum meningkatnya kualitas LKPP ini tidak lepas dari masih adanya piutang negara (piutang macet) di beberapa Kementerian/Lembaga, termasuk Departemen Pertanian yang salah satu tugasnya terkait dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
3.Road Map percepatan pengurusan piutang negara yang ditargetkan pada tahun 2014 yang akan datang, dengan target posisi / outstanding Piutang Negara harus turun drastis semaksimal mungkin
Terkait dengan piutang negara yang berasal dari Dinas Peternakan di Kota/Kab. Di Jawa Timur yang diurus oleh Kanwil X DJKN, tercatat hanya 8 Kantor/Dinas Peternakan dari 38 Kantor/Dinas Peternakan yang melakukan penyerahan. Agar tujuan rapat koordinasi ini tercapai diperlukan kerangka kerja (langkah-langkah /upaya) sebagai berikut :
1.Validasi data piutang macet di Dinas Peternakan.
2.Menentukan eksistensi piutang macet pada Dinas Peternakan benar ada atau tidak ada.
3.Menentukan tingkat kolektibilitas/ketertagihan piutang.
4.Kelengkapan dan keabsahan dokumen piutang Negara tersebut apakah bisa dipertanggungjawabkan
5.Apakah ada reporting piutang macet dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6.Apakah ada disclosure dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah , dalam arti piutang macet tersebut dijelaskan dalam laporan keuangan tersebut.Untuk dapat menindaklanjuti kerangka kerja tersebut, pada kesempatan yang sama Kepala Kanwil X DJKN Surabaya, meminta agar setelah rapat koordinasi ini dapat dilaksanakan langkah nyata sebagai berikut :
1.Mengundang 30 (tiga puluh) Kantor/Dinas Peternakan yang belum menyerahkan pengurusan piutang negara untuk ikut dalam rapat koordinasi, sehingga dapat dideteksi adanya piutang negara / piutang macet di instansi tersebut.
2.Verifikasi dan rekonsiliasi data antara Kanwil X DJKN dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dengan diwujudkannya Berita Acara Rekonsiliasi
3.Rapat koordinasi (ditambah dengan kantor/dinas yang belum hadir) untuk membahas langkah-langkah percepatan penurunan outstanding piutang negara yang ada di Dinas Peternakan Provinsi jawa Timur, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi pemecahan permasalahan.
Pada akhir sambutannya, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya juga menawarkan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk menuntaskan tugas tersebut di atas dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan. Menanggapi apa yang disampaikan Kepala Kanwil X DJKN Surabaya, Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur menyambut baik dan mengapresiasi diselenggarakannya rapat koordinasi ini. Menurut beliau keberadaan jumlah piutang di dinas peternakan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota memang sangat mengganggu performa laporan keuangan di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Diharapkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini dapat dirumuskan langkah-langkah percepatan seperti apa yang telah disampaikan oleh Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Pelaksanaan pengurusan piutang yang berasal dari Dinas Peternakan selama ini belum optimal karena data lama sulit ditelusuri. Sedangkan menurut versi KPKNL kendala-kendala dalam pengurusan piutang ini adalah tidak adanya barang jaminan, penanggung hutang tidak mampu, penanggung hutang memohon keringanan hutanmg, kelompok tani yang menerima bantuan kredit sudah tidak aktif, dan kondisi sapi bantuan yang tidak berkembang (gagal/mati). Upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut diatas untuk percepatan pengurusan piutang negara adalah melalui :
1.Intensifikasi penagihan (KPKNL didampingi oleh Dinas Peternakan)
2.Pemberian keringanan hutang
3.Penghapusbukuan hutang (mekanisme PSBDT)
4.Monitoring dan evaluasi hasil pengurusan
5.Koordinasi secara berkala